Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Hukum: Kebijakan Peralihan Status Kepegawaian PNS Pusat menjadi PNS Daerah

Judul Tesis : Pelaksanaan Kebijakan Peralihan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Boyolali)

 

A. Latar Belakang

Pembagian urusan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam BAB III Pasal 10-18. Dalam Pasal 10 menyatakan bahwa ”Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah”. Sedangkan, urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan agama”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pendistribusian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilakukan bersama-sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dalam rangka menciptakan kewenangan pemerintah yang proporsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dipergunakan beberapa kriteria yaitu : eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi (Muhammad Fauzan, 2006 :88).

 

B. Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan peralihan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Boyolali.
  2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan peralihan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Boyolali
  3. Untuk mengetahui solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dari pelaksanaan kebijakan peralihan status kepegawaian PNS Pusat menjadi PNS Daerah di Kabupaten Boyolali.

 

C. Landasan Teori

Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tinjauan Umum tentang Pokok – Pokok Kepegawaian

Pengertian kepegawaian adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan pegawai (Burhanuddin Tayibnapis, 1994:19 ). Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah segala hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan, pembinaan pegawai negeri.

Sejarah Berdirinya Badan Kepegawaian Daerah

Waktu kapan lahirnya lembaga Badan Kepegawaian Daerah kurang jelas, namun secara historis lembaga ini muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah. Selanjutnya nama lembaga Badan Kepegawaian Daerah sendiri mulai disebut untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada Pasal 34A yang menegaskan :”Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah”.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.

Data dalam penelitian ini, meliputi : data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penulisan ini. Sedangkan, data sekunder digunakan sebagai pendukung dari data primer.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.

Dalam pengumpulan data dengan menggunakan cara studi lapangan, penulis melakukan wawancara (interview) dengan Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Boyolali, yang merupakan pihak yang berkompeten dalam penulisan hukum ini.

Karena kekurangan data maka, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta mengenai dasar hukum peralihan status kepegawaian.

Teknik analisa data penulis menggunakan metode dari H.B Sutopo yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan apabila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan.

 

E. Kesimpulan

  1. Bahwa peralihan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat di Kabupaten Boyolali terjadi karena adanya penyederhanaan organisasi pemerintahan. Dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah sejumlah 10247 pegawai.
  2. Pelaksanaan Peralihan Status kepegawaian
    1. Dasar hukum yang digunakan dalam peralihan status kepegawaian adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 160 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengalihan Jenis Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
    2. Prosedur peralihan meliputi :
  • Pimpinan instansi vertikal di daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Pusat yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
  • Kepala Daerah masing-masing membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Pusat yang akan dialihkan.

 

Contoh Tesis Hukum

  1. Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan
  2. Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penarikan
  3. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik
  4. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan
  5. Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan
  6. Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea dan Cukai Surakarta dalam Pemberantasan Barang Palsu dan Hasil Bajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
  7. Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos
  8. Pelaksanaan Kebijakan Peralihan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
  9. Pelaksanaan Kebijakan Perijinan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Radio Base Station (RBS) di Kota Surakarta
  10. Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada Tahap Pra Penuntutan