Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Hukum: Implementasi Pemidanaan trhdp Pelaku Pelanggaran ttg Atas Perbuatan Cabul

Judul Tesis : Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penarikan Keuntungan Atas Perbuatan Cabul ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta )

 

A. Latar Belakang

Para Pedagang merekrut para korban melalui iklan, perkenalan biasa dan sebagainya. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, dokumendokumen para korban biasanya diambil dan mengakhirinya dengan eksploitasi, dipaksa untuk membayar kembali hutang-hutang tanpa bukti di bawah ancaman kekerasan. Beberapa dari mereka bahkan dipaksa bekerja di bawah sekapan termasuk eksploitasi sex. Sementara itu keluarga mereka juga diancam jika mereka tidak mau bekerja sama. Wanita dan gadis yang dipaksa bekerja sebagai pelacur dijebak dengan ancaman bahwa akan diberitahukan kepada keluarganya tentang pekerjaan mereka yang sebenarnya. Anak-anak yang diperdagangkan sangat bergantung kepada pedagangnya dalam hal makan, tempat berteduh dan kebutuhan dasar lainnya. Para pedagang juga menakut-nakuti para korbannya bahwa penguasa di negara asingnya akan mengadili atau memulangkannya, jika mereka minta bantuan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Indonesia sebagai negara pengirim mempunyai catatan kasus cukup tinggi, yaitu 7000 kasus dan diperkirakan hanya merupakan ujung dari persoalan yang lebih besar (Kompas, 2002). Peringkat pertama dan kedua diduduki oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Malaysia menduduki peringkat yang sama dengan Indonesia, akan tetapi Malaysia sebagai negara penerima. Beberapa daerah yang dicatat sebagai daerah-daerah asal adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Papua dan Sumatera Utara. Pola yang digunakan sangat bervariasi, akan tetapi mayoritas dikemas dalam bentuk pengiriman tenaga kerja. Ada juga kasus lain, yang baru-baru ini terjadi, yaitu pengiriman duta kesenian dari Bali, yang ternyata dipekerjakan di klub malam.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana implementasi pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran Pasal 506 KUHP tentang penarikan keuntungan atas perbuatan cabul dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta?
  2. Apakah hambatan-hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar Pasal 506 KUHP tentang penarikan keuntungan atas perbuatan cabul dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta?

 

C. Landasan Teori

Acara Pemeriksaan Biasa

Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 202 KUHAP. Di dalam acara pemeriksaan biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan undang-undang, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Demikian juga mengenai pembuktian dan alat bukti yang dipergunakan berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya yang memerlukan ketelitian biasanya diperiksa dengan acara biasa, sedangkan perkara yang ancaman hukumannya ringan serta pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan acara singkat. Ditinjau dari segi pengaturan dan kepentingannya acara pemeriksaan biasa yang paling utama dan paling luas pengaturannya, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa inilah pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana kejahatan berat, pada ketentuan-ketentuan yang di atur dalam pasal-pasal acara pemeriksaan biasa (M.Yahya Harahap, 2002: 109).

Pengertian Putusan

Pengertian dari putusan pengadilan terdapat dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berisi bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar pasal 506 KUHP tentang penarikan keuntungan atas perbuatan cabul dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar pasal 506 KUHP. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empirik yang bersifat deskriptif.

Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer.

Data primer dikumpulkan dengan tehnik wawancara terstruktur (interview guide).

Wawancara dilakukan secara mendalam (in depht interviewing). Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan teknik mencatat dokumen.

Tehnik analisis yang digunakan bersifat kualitatif interaktif.

Sifat dasar analisis ini bersifat induktif, yaitu cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kearah hal-hal yang bersifat umum.

 

E. Kesimpulan Tesis

  1. Implementasi pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran Pasal 506 KUHP tentang penarikan keuntungan atas perbuatan cabul dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta adalah sanksi pedana dijatuhkan terhadap pelaku berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan, penjatuhan pidana ini tidak sesuai dengan pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 506 KUHP.
  2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 506 dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta adalah apabila aparat penegak hukum tidak menghadirkan saksi maupun barang bukti lainnya dalam proses pemeriksaan di persidangan serta tidak dimilikinya kewenangan Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana lebih dari sanksi pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, karena sanksi pidana 3 bulan kurungan dirasa masih terlalu ringan.

 

Contoh Tesis Hukum

  1. Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan
  2. Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penarikan
  3. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik
  4. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan
  5. Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan
  6. Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea dan Cukai Surakarta dalam Pemberantasan Barang Palsu dan Hasil Bajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
  7. Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos
  8. Pelaksanaan Kebijakan Peralihan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
  9. Pelaksanaan Kebijakan Perijinan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Radio Base Station (RBS) di Kota Surakarta
  10. Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada Tahap Pra Penuntutan

 

Incoming search terms: