Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Hukum: Hubungan Kerja Antara Pengusaha & Pekerja dlm Kaitannya dgn Aspek Norma Kerja

Judul Tesis : Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos

 

A. Latar Belakang

Dalam berjalannya waktu Solopos mampu menunjukkan eksistensinya dan akhirnya menjadi koran utama bagi masyarakat dan berkembangnya penerbitan Solopos maka berdampak bagi kebutuhan akan pekerja di Solopos. Dalam hal ini seiring bertambahnya jumlah pekerja juga perlu peningkatan perlindungan terhadap para pekerja untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja. Dengan adanya peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini dapat memberikan peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Adanya perlindungan dan pemberian tersebut ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang terwujud dalam perjanjian kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 digunakan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk melindungi pekerjanya tepatnya pada BAB X tentang perlindungan waktu kerja, pengupahan dan kesejahteraan

Dalam hal ini Solopos sebagai salah satu sektor usaha bidang pers yang mempunyai pekerja dalam jumlah yang cukup banyak berperan cukup penting dalam mewujudkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan termasuk masalah norma kerja. Berkaitan dengan norma kerja di Solopos sudah berjalan sebagaimana mestinya.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana Peraturan perlindungan hukum bagi pekerja dalam kaitannya dengan aspek norma kerja yang meliputi pengupahan, waktu kerja, cuti dan jaminan kesejahteraan di Solopos?
  2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja dalam kaitannya dengan aspek norma kerja yang meliputi pengupahan, waktu kerja, cuti dan jaminan kesejahteraan di Solopos?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Menurut Imam Soepomo, merumuskan bahwa hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan adalah: “Suatu himpunan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan suatu kejadian dimana seorang pekerja bekerja dengan orang lain dengan menerima upah” sedangkan Soetikno memberikan definisi hukum perburuhan sebagai berikut:” Hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan (perintah) orang lain dan keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut.

Pengertian pekerja yang beredar dalam masyarakat

berbeda-beda. Dalam masyarakat berkembang istilah-istilah yang kadang dikacaubalaukan penggunaannya, karena beberapa faktor yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri yaitu buruh, pekerja dan pegawai, tetapi pada dasarnya semua istilah itu adalah sama pengertiannya yaitu: “Orang yang bekerja pada orang lain denagan menerima upah (Darwan Prinst, 2000:20).

Pengertian Hubungan Kerja

Bahwa riwayat hubungan kerja di Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan, rodi dan poenale sanksi. Perbudakan adalah suatu peristiwa dimana seseorang yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain. Para budak ini tidak mempunyai hak apapun termasuk hak atas penghidupannya. Terjadinya perbudakan pada masa dulu disebabkan karena raja, pengusaha yang mempunyai ekonomi kuat membutuhkan orang yang dapat mengabdi kepadanya, sementara penduduk miskin yang tidak bekemampuan secara ekonomi saat itu cukup banyak yang disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak mengherankan perbudakan hidup tumbuh dengan subur (Lalu Husni, 2000:2).

 

D. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. PT. Aksara Solopos dipilih sebagai tempat penelitian sedangkan subyek penelitian yaitu Asistent bagian manajer SDM dan staf bagian SDM PT. Aksara Solopos.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian kepustakaan.

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data.

 

E. Kesimpulan Tesis

  1. Peraturan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya aspek norma kerja di PT. Aksara Solopos diatur melalui Peraturan perusahaan (PP). Peraturan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya aspek norma kerja meliputi antara lain: sistem pengupahan, waktu kerja, cuti dan perlindungan jaminan kesejahteraan terhadap pekerja. Bahwa disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengelompokkan ini dalam 1 (satu) bab, yaitu bab X yang terdiri dari pasal 67, sampai dengan pasal 101, perlindungan yang dilakukan Solopos tidak dikelompokkan menjadi 1 (satu) bab, melainkan terpisahpisah pengaturannya. Secara umum peraturan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya aspek norma kerja yang diatur dalam peraturan perusahaan PT. Aksara Solopos telah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya aspek norma kerja di PT. Aksara Solopos sesuai dengan aturan yang berlaku. Dapat dilihat dari sistem pengupahan yang diberikan tepat waktu dengan menggunakan sistem perrol system dan pemenuhan gaji pokok serta tunjangan. Perbedaan Pembagian waktu kerja antara karyawan bagian usaha dan redaksi. Dalam hal pemberian cuti dibagi menjadi 8 macam cuti. Selain itu pemberian fasilitas kesejahteraan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, program pensiun, kesehatan karyawan. Adapula fasilitas koperasi dan klinik. Ini semua diberikan perusahaan untuk memberi kenyamanan bekerja sehingga dapat mewujudkan pencapaian hasil kerja yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

 

Contoh Tesis Hukum

  1. Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan
  2. Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penarikan
  3. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik
  4. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan
  5. Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan
  6. Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea dan Cukai Surakarta dalam Pemberantasan Barang Palsu dan Hasil Bajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
  7. Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos
  8. Pelaksanaan Kebijakan Peralihan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
  9. Pelaksanaan Kebijakan Perijinan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Radio Base Station (RBS) di Kota Surakarta
  10. Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada Tahap Pra Penuntutan