Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Hukum: Fungsi Kantor Bea & Cukai Surakarta dlm Pemberantasan Barang Palsu

Judul Tesis : Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea dan Cukai Surakarta dalam Pemberantasan Barang Palsu dan Hasil Bajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

 

A. Latar Belakang

Di Indonesia, peredaran barang palsu dan hasil bajakan sudah pada tahap yang serius dan mengkhawatirkan. Dari hasil studi terhadap 12 sektor industri yang dilakukan oleh LPEM UI menunjukkan produk obat-obatan dan suku cadang kendaraan bermotor banyak yang dipalsukan. Sebagai contoh misalnya, kerugian akibat peredaran obat palsu cukup besar. Kerugian itu tidak saja dari segi materi, tapi juga bisa menimbulkan korban jiwa manusia karena konsumen mendapatkan obat palsu. Kerugian di bidang industri obat-obatan bisa mencapai Rp 607 miliar, sedangkan pada spare part otomotif mencapai Rp 335 miliar per tahun (www.bisnis.com/html/24 April 2008).

Begitu juga hal barang-barang hasil bajakan, seolah-olah sekarang peredaran barang-barang hasil bajakan adalah barang yang umum untuk diperjualbelikan. Sebagai contoh adalah maraknya penjualan kaset, VCD atau DVD bajakan. Berbeda dengan peredaran barang-barang palsu, mungkin konsumen menyadari bahwa mereka membeli barang yang bukan aslinya. Jelas hal ini seakan-akan turut mendukung dan melegalkan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta?
  2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta?

 

C. Landasan Teori

Tinjauan Umum tentang Hukum

Menurut E. Utrecht dikatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjukpetunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (dalam Sudarsono, 1991: 1-2).

Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Administrasi berasal dari bahasa latin, Ad-Ministrare yang berarti pengabdian atau pelayanan yang didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Prajudi Atmosudirjo mengemukakan tiga arti administrasi negara yaitu : Pertama, sebagai salah satu fungsi pemerintahan. Kedua, sebagai aparatur negara (machinery) dan aparat (apparatus) dari pemerintah. Ketiga, sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerjasama tertentu. (Ridwan HR, 2003 : 19).

Pengertian Kepabeanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pabean adalah suatu instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut maupun udara. Sedangkan pengertian dari kepabeanan adalah perihal yang bertalian dengan pabean. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993 : 711).

 

D. Metode Penelitian Tesis 

Penelitian yang dilakukan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang besifat deskriptif analisis.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Untuk data sekunder, Penulis menggunakan beberapa sumber hukum yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan.

Teknik analisis data menggunakan analisis logika deduksi yaitu pola berpikir dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor) kepada hal-hal yang bersifat khusus (premis minor).

 

E. Kesimpulan

  1. Penanganan pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan oleh Kantor Bea dan Cukai Surakarta, hanya sebatas meliputi :
    1. Pemeriksaan barang impor dan/atau ekspor dengan melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
    2. Penyelidikan bila terdapat barang yang diduga palsu dan bajakan;
    3. Penindakan secara antisipatif berupa penangguhan pengeluaran barang dari kawasan pabean berdasarkan penetapan tertulis ketua pengadilan niaga maupun berdasarkan kewenangan karena jabatan (ex-officio).
  2. Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Bea dan Cukai Surakarta dari segi kuantitas maupun kualitas masih terbatas dan tidak sebanding dengan tanggung jawab wilayah yang menjadi kewenangannya. Petugas di lapangan rata-rata berpendidikan SMA, jadi belum ada keahlian khusus untuk melakukan upaya pencegahan masuknya barang palsu dan hasil bajakan, jumlahnya pun hanya 44 orang atau sebesar 44% dari seluruh pegawai yang ada di KPPBC Surakarta. Seharusnya apabila dari segi kuantitas belum ada alokasi penambahan pegawai, paling tidak dari sumber daya manusia yang ada dapat ditingkatkan kualitasnya dengan mengikutkan pegawainya dalam pendidikan atau pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penindakan. Dari sarana dan prasarana yang ada di KPPBC Surakarta sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan teknologi yang berkembang saat ini. Terkadang sedikit yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di KPPBC Surakarta.

 

Contoh Tesis Hukum

  1. Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan
  2. Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penarikan
  3. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik
  4. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan
  5. Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan
  6. Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea dan Cukai Surakarta dalam Pemberantasan Barang Palsu dan Hasil Bajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
  7. Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos
  8. Pelaksanaan Kebijakan Peralihan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
  9. Pelaksanaan Kebijakan Perijinan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Radio Base Station (RBS) di Kota Surakarta
  10. Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada Tahap Pra Penuntutan