Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Hukum: Fungsi Badan Kehormatan dlm Menegakkan Peraturan Tata Tertib dgn Kode Etik

Judul Tesis : Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo

 

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib menaati Kode Etik DPRD yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib. Dimana Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosopis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal – hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Untuk mengawasi dan mengamati anggota DPRD dalam melaksanakan kinerjanya apakah sudah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib atau belum maka DPRD membentuk dan menetapkan Badan Kehormatan yang juga merupakan alat kelengkapan DPRD. Keberadaan Badan Kehormatan mempunyai beberapa tugas antara lain : mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral anggota DPRD yang tujuannya adalah menjaga martabat, kredibilitas dan kehormatan Dewan. Selain itu, Badan Kehormatan juga mempunyai tugas untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik maupun Peraturan Tata Tertib Dewan.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo?
  2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana solusinya?

 

C. Landasan Teori

Tinjauan tentang Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos/kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah (mederegeren), baik secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), maupun secara tidak langsung karena rakyat diwakilkan (demokrasi tidak langsung) yang terdapat dalam negara-negara modern (Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, 1981: 19).

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah bagian dari struktur pemerintahan Indonesia atau disebut juga subsistem dari sistem pemerintahan negara Indonesia. Untuk menjelaskan kesaling-kaitan dan tempat legislatif daerah dalam sistem pemerintahan daerah serta letak dan kesalingkaitan pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, maka perlu kiranya diurai secara singkat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang melandasi dan mengatur sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (B.N. Marbun, 2005: 2).

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif.

Lokasi penelitian di kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu dari kalangan DPRD Kabupaten Sukoharjo dan kalangan profesi hukum dan data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan berupa dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkenaan dengan permasalahan atau obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Analisis data yang dipakai adalah menggunakan model analisis interaktif.

 

E. Kesimpulan

  1. Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaan fungsi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilanggar oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
  2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Solusinya. Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Peraturan Tata Tertib kaitannya dengan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:
    1. Kurangnya dukungan personal maupun institusional dari luar Badan Kehormatan, karena Badan Kehormatan anggotanya semua berasal dari anggota DPRD itu sendiri.
    2. Sifat dasar anggota DPRD yang kurang baik. Sehingga banyak anggota DPRD yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.

 

Contoh Tesis Hukum

  1. Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan
  2. Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penarikan
  3. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik
  4. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan
  5. Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan
  6. Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea dan Cukai Surakarta dalam Pemberantasan Barang Palsu dan Hasil Bajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
  7. Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos
  8. Pelaksanaan Kebijakan Peralihan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
  9. Pelaksanaan Kebijakan Perijinan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Radio Base Station (RBS) di Kota Surakarta
  10. Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada Tahap Pra Penuntutan