Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Hak Atas Tanah: Implementasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Judul Tesis : Analisis Implementasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Daerah Pasca Pelimpahan Studi Kasus Kota Depok

 

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang disahkan pada tanggal 15 September 2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 stdt Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menandai momentum penting pemberian otonomi yang seluas-luasnya dalam bidang ekonomi dan fiskal bagi daerah. UU PDRD ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Pemerintah daerah pada era otonomi diharapkan mampu melakukan alokasi sumber daya yang efisien. Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah selaku perencana, dimana hal ini akan membawa dampak pada keberhasilan ekonomi daerah secara optimal. Setiap daerah dengan adanya otonomi diharapkan mampu mengembangkan potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat daerah. Dengan kata lain, bahwa otonomi daerah menuntut adanya suatu kemandirian daerah didalam berbagai aspek terutama aspek perencanaan, keuangan, dan pelaksanaan.

 

B. Perumusan Masalah

  1. Bagaimana implementasi pemungutan BPHTB oleh Pemerintah Kota Depok?
  2. Apakah penyebab penurunan realisasi penerimaan BPHTB di Kota Depok pasca pelimpahan pengelolaan jika dibandingkan realisasi penerimaan ketika masih dikelola oleh Pemerintah Pusat?
  3. Upaya-upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan penerimaan BPHTB?

 

C. Tinjauan Pustaka

Pajak Daerah

Daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka otonomi daerah. Tujuan utama dalam pemberian wewenang yang lebih besar tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Pajak Properti

Properti adalah konsep hukum yang menyangkut kepentingan, hak, dan keuntungan yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Properti terdiri atas hak kepemilikan yang memberikan hak kepada pemilik untuk suatu kepentingan tertentu atau sejumlah kepentingan atas apa yang dimilikinya. Berdasarkan konsep hukum tersebut, properti dapat disebut sebagai benda, meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible) yang memiliki nilai tukar atau dapat membentuk kekayaan (Soeharno, 2003:114). Pajak properti dikenakan berdasarkan nilai atas berbagai jenis properti sehingga dikenal dengan istilah ad valorem.

 

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2003:36). Definisi lain mengenai kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan (Nugroho, 2008:55).

 

D. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi suatu bagian penting dalam proses peneleltan karena menunjukkan cara dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Pengertian metode penelitian deskriptif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

 

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab 4 (empat), dapat diambil simpulan penelitian mengenai implementasi pemungutan BPHTB di Kota Depok pasca pelimpahan pengleolaan dari Pusat ke Daerah bahwa penurunan penerimaan BPHTB tahun 2011 dibanding sebelum pengalihan pada tahun 2010 disebabkan oleh jangka waktu pemungutan berkurang karena terpakai membuat aplikasi yang belum siap, yaitu baru dilaksanakan mulai bulan Juni 2011. Upaya yang penting dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pemungutan BPHTB di Kota Depok adalah mengintensifkan pelaksanaan verifikasi dan koordinasi secara sistem dengan menambah jumlah petugas verifikasi lapangan dan IT disertai sarana dan prasarana penunjang.

 

Contoh Tesis Hak Atas Tanah

  1. Analisis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) oleh Daerah Pasca Pelimpahan Studi Kasus Kota Depok
  2. Analisis Dampak Praktek Penghindaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah (Kasus Pemerintah Kota Bogor)
  3. Analisa Hukum terhadap Kasus Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda ditinjau dari Tujuan Pendaftaraan Tanah
  4. Analisa Hukum pada Hak Atas Tanah dalam Kaitannya dengan Pengaturan Tanah Terlantar – Wilayah Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat
  5. Akibat Hukum Pembangunan Rumah Susun yang diberikan Status Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan

 

 

 

Incoming search terms: