Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Hak Atas Tanah: Hukum pd Hak Ats Tanah dlm Kaitannya dgn Pengaturan Tanah Terlantar

Judul Tesis : Analisa Hukum pada Hak Atas Tanah dalam Kaitannya dengan Pengaturan Tanah Terlantar (Wilayah Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat)

A. Latar Belakang Permasalahan

Kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. Peningkatan jumlah penduduk di setiap negara yang sangat pesat telah meningkatkan permintaan akan tanah guna keperluan tempat tinggal dan tempat usaha. Peningkatan permintaan tanah ini tidak diikuti oleh penyediaan tanah. Hal ini dapat dimengerti karena tanah bukan sumber daya yang dapat diperbaharui dengan mudah. Berdasarkan hak menguasai dari negara seperti ditegaskan dalam Pasal 2 UUPA, maka menurut ketentuan dalam Pasal 4 UUPA yang selanjutnya dirinci dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, kepada perseorangan atau badan hukum diberikan Hak-hak tersebut di atas dapat dimiliki atau dikuasai oleh warga negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Pada dasarnya hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional oleh Negara.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

  1. Bagaimana akibat hukum bagi pemegang hak atas tanah di Gili Trawangan yang diterlantarkan?
  2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah yang diterlantarkan di Gili Trawangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian Penguasaan

Secara etimologi penguasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kuatan atau wewenang atas sesuatu untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu itu, sedangkan “penguasaan” dapat diartikan sebagai suatu proses, cara,perbuatan menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan sesuatu.  Penguasaan atas tanah dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan untuk menguasai sebidang tanah yang berisikan wewenang dan kesanggupan dalam menggunakan dan memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup.

Penguasaan Hak Atas Tanah

Dalam konteks penguasaan hak atas tanah, penguasaan yang telah memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum disebut sebagai penguasaan dalam arti yuridis, yaitu penguasaan yang dilandasi hak, dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya kreditur pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaan secara fisik tetap ada pada pemegang tanah.

D. Metode Penelitian Tesis 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen sebagai data yang berkaitan dengan pengaturan mengenai tanah terlantar. Selain itu, data yang dipergunakan dalam sebuah penelitian itu terdiri dari data primer dan data sekunder.

E. Kesimpulan

1. Akibat hukum terhadap pemegang hak atas tanah di Gili Trawangan yang diterlantarkan adalah hapusnya Hak Guna Bangunan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang menelantarkan tanah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang hak atas tanah. Pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau peruntukannya maka kepada pemegang hak akan diiatuhi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. Secara sosiologis tanah sangat erat melekat dan dibutuhkan oleh masyarakyat, karena tanah menjadi sumber penghidupan mereka yaitu untuk tempat tinggal mereka, untuk tumbuh dan berkembangnya keluarga dan tanah dipakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, oleh karena itu menelantarkan tanah dilarang.

2. Perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah yang diterlantarkan di Gili Trawangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada. Hal ini dikarenakan oleh pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang menguasai dan mengelola tanah tersebut yaitu PT. WAH. Pada dasarnya, perjanjian berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Atas pelanggaran tersebut mengakibatkan PT. WAH tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah atas kepemilikan sertipikat Hak Guna Bangunan yang dipegangnya. Bahkan sebaliknya membawa akibat kepada PT. WAH untuk mengembalikan hak atas tanah tersebut kembali kepada Negara.

Contoh Tesis Hak Atas Tanah

  1. Analisis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) oleh Daerah Pasca Pelimpahan Studi Kasus Kota Depok
  2. Analisis Dampak Praktek Penghindaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah (Kasus Pemerintah Kota Bogor)
  3. Analisa Hukum terhadap Kasus Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda ditinjau dari Tujuan Pendaftaraan Tanah
  4. Analisa Hukum pada Hak Atas Tanah dalam Kaitannya dengan Pengaturan Tanah Terlantar – Wilayah Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat
  5. Akibat Hukum Pembangunan Rumah Susun yang diberikan Status Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan