Tesis Formulasi Kebijakan : Kegagalan Formulasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Judul Tesis : Kegagalan Formulasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dan Lepasnya Pulau Sipadan – Ligitan dari Indonesia Tahun 2002 dalam Perspektif Geopolitik Negara Kepulauan

 

A. Latar Belakang Masalah

Ancaman terhadap negara yang berubah bukan hanya berasal dari aktor negara, tetapi juga aktor-aktor bukan negara. Bentuk-bentuk ancaman tersebut juga semakin banyak, bukan hanya dari ancaman terhadap kesatuan teritori saja atau yang terkait dengan batas wilayah negara, tetapi juga ancaman-ancaman yang bersifat non-politik dan non-ekonomi. Perkembangan teknologi dan industri, termasuk revolution in military affairs telah semakin menunjukkan betapa dunia kini semakin tanpa batas.7Revolution in military affairs mempunyai maksud yaitu untuk mewujudkan kekuatan minimal (MEF atau Minimal Essential Force) sebagai instrumen negara untuk melaksanakan fungsi negara berdasarkan keputusan politik.Negara adalah aktor penting atau aktor utama dalam dunia internasional, jadi segala urusan dalam dan luar negeri diserahkan pada negara. Maka negara bertanggungjawab atas keamanan nasional dan batas-batas negara. Jadi, aktor-aktor negara mempunyai peranan yang sangat penting terhadap suatu kebijakan politik luar negeri.

Dalam permasalahan penyelesaian sengketa Pulau Sipadan-Ligitan merupakan sebuah kegagalan formulasi kebijakan politik luar negeri Indonesia dan lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia pada tahun 2002 dalam perspektif Geopolitik negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki pulau – pulau terbanyak di dunia, sehingga wilayah teritorialnya harus dijaga dengan baik agar keutuhan dan kedaulatan wilayahnya tidak terusik oleh negara lain.

 

B. Rumusan Masalah

  • Mengapa Pulau Sipadan-Ligitan menjadi obyek sengketa dan mempunyai arti penting bagi Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1969?
  • Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PemerintahIndonesia gagal menghasilkan formulasi kebijakan politik luar negeri sehingga Pulau Sipadan-Ligitan terlepas pada tahun 2002?

 

C. Landasan Teori

Kepemilikan Pulau Sipadan – Ligitan dalam Perspektif Historis

Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan ini secara sederhana mengandung makna tradisional sekaligus modern. Secara tradisional, sengketa tersebut merupakan akibat dari kolonialisme masa lalu yang melanda kawasan Asia Tenggara. Inggris yang menjajah Malaysia dan Belanda yang menjajah Indonesia, menyisakan garis perbatasan yang tidak tegas ketika mereka meninggalkan tanah jajahannya. Itulah yang kemudian membuat sengketa itu berkembang, menurun kepada negara yang mewarisi tanah bekas jajahan tersebut. Dalam konteks modern, sengketa Pulau Sipadan-Ligitan ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan nasional suatu negara akan sumber daya alam yang dikandungnya. Negara modern selalu berupaya mencari tambahan penghasilan nasional melalui eksplorasi sumber daya alam. Hangatnya sengketa antara Malaysia dan Indonesia ini bisa dikatakan mulai memuncak pada dekade delapan puluhan ketika di dua pulau itu dijumpai potensi pariwisata bawah air yang luar biasa bagusnya. Didorong oleh potensi tersebut, Malaysia membangun kompleks pariwisata di Pulau Sipadan. Menurut survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga dunia, pemandangan bawah laut yang ada di Pulau Sipadan, konon memiliki nilai terbaik di dunia.

Latar Belakang Kasus Sengketa Wilayah antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan-Ligitan

Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia bermula dari pertemuan kedua delegasi dalam penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysiadi Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969. Pada waktu pembicaraan landas kontinen di laut Sulawesi, kedua delegasi sama-sama mengklaim Pulau Sipadan-Ligitan sebagai miliknya. Pulau Sipadan terletak 15 mil laut sekitar 24 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia dan 40 mil laut sekitar 64 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik di mana bagian utara merupakan wilayah Malaysia dan bagian timur selatan merupakan wilayah Indonesia. Posisi Pulau Ligitan terletak 21 mil laut sekitar 34 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia dan 57,6 mil laut sekitar 93 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik. Luas Pulau Sipadan adalah 10,4 hektar dan Pulau Ligitan adalah 7,9 hektar.

Arti Penting Pulau Sipadan-Ligitan bagi Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia memperebutkan hak kepemilikan atas Pulau Sipadan- Ligitan, karena kedua pulau tersebut memiliki letak geografis yang strategis dan sumber daya alamnya berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek pariwisata. Berdasarkan kedua alasan tersebut, Indonesia dan Malaysia menambahkan dengan alasan lain yang berupa komitmen untuk mempertahankan kedaulatan teritorial. Alasan-alasan seperti ini dapat dibuktikan dengan melihat letak geografis dan potensi alam yang terdapat di Pulau Sipadan-Ligitan. Dalam konteks modern, sengketa Pulau Sipadan-Ligitan ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan nasional suatu negara akan sumber daya alam yang dikandungnya. Negara modern selalu berupaya mencari tambahan penghasilan nasional melalui eksplorasi sumber daya alam. Hangatnya sengketa antara Malaysia dan Indonesia ini bisa dikatakan mulai memuncak pada dekade delapan puluhan ketika di dua pulau itu dijumpai potensi pariwisata bawah air yang luar biasa bagusnya. Didorong oleh potensi tersebut, Malaysia membangun kompleks pariwisata di Pulau Sipadan. Menurut survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga dunia, pemandangan bawah laut yang ada di Pulau Sipadan, konon memiliki nilai terbaik di dunia.

 

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempelajari suatu gejala atau realita sosial dan mencoba menemukan suatu pemahaman akan interpretasi atau makna terhadap gejala tersebut.

Data-data yang mendukung penelitian ini akan dikonseptualisasikan dan dianalisis dengan menggunakan kerangka pemikiran yang ada.

Orientasi yang ditekankan pada penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses dan jalinan peristiwa sehingga penelitian bersifat siklus yang dapat dilakukan berulang-ulang.

Pendekatan atau penelitian kualitatif ini untuk mengkaji secara mendalam terhadap setiap masalah yang dilakukan dengan mengetahui dan memverifikasi berbagai konsep.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Metode yang seperti ini secara singkat dapat dikatakan sebagai pengamatan terhadap gejala-gejala obyek yang diteliti dengan jalan meneliti dokumen yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber data. Pendekatan kualitatif.

 

E. Kesimpulan

Dalam penyelesaian permasalahan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah politik yang tepat yaitu dengan mengajak Malaysia untuk menyelesaikan dengan perundingan bilateral. Paham realisme politik internasional mengandaikan konstelasi masyarakat internasional sebagai suatu struktur hubungan yang bersifat anarkis. Dalam kasus lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan, maka kata kunci adalah kekuatan agar negara dapat terus mempertahankan jati dirinya mengingat politik internasional sebagai suatu perjuangan untuk memperoleh suatu kekuasaan. Persoalan batas wilayah yang kerap membuat Indonesia menelan kekecewaan, sebenarnya juga menegaskan bahwa bangsa ini mengabaikan takdirnya sebagai pemilik negara kepulauan. Padahal sebagai negara kepulauan di dalamnya memiliki implikasi strategis dalam penentuan batas wilayah negara dan teritorinya. Meledaknya kasus sengketa kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, selain dipicu ketidaktegasan Pemerintah juga mencerminkan beberapa hal. Pertama, minimnya pemahaman dan political will Pemerintah serta para pemangku kepentingan tentang kesadaran ruang dan kesadaran garis batas wilayah negara. Hal itu tercermin dari berbagai implementasi kebijakan yang ada. Menjadikan laut sebagai pusat kehidupan, belum menjadi agenda penting untuk dilaksanakan.

 

Contoh Formulasi Kebijakan

  1. Analisis Formulasi Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan di Luar Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Kefarmasian
  2. Formulasi Kebijakan Retribusi Tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah
  3. Kegagalan Formulasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dan Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia Tahun 2002 dalam Perspektif Geopolitik Negara Kepulauan
  4. Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Perspectif Democratic Governance