Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Desentralisasi Fiskal: Desentralisasi Fiskal trhdp Tingkat Korupsi

Judul Tesis : Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Korupsi pada 20 Kota di Indonesia Tahun 2006

 

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi dan otonomi daerah yang digulirkan sejak 1 Januari 2001 yang lalu menandai pergeseran paradigma pengelolaan pemerintahan, dari pemnerintahan yang sentralistik, yang dianut pemerintahan Orde Baru menjadi desentralistik. Ada perbedaan yang cukup mendasar dari dua paradigma tersebut dalam mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintahan yang sentralistik, yang dianut pemerintah Orde Baru, dilandasi oleh argumen bahwa pengelolaan negara harus dikendalikan seluruhnya oleh pemerintah pusat, sebaliknya pemerintahan yang desentralistik berargumen bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah pusat untuk mengontrol dan mengawasi segenap aspek negara maka sebagian kesertaan pemerintah daerah diperlukan. Kepada pemerintah daerah, dalam pengelolaan pemerintahan yang desentralistik ini, diberi kewenangan otonom untuk mengendalikan, mengontrol dan mengawasi sebagian aspek/urusan negara.

Penerapan sistem sentralisasi pada kenyataannya membawa dampak negatif pada pemerintah pusat, pemerintah dan masyarakat di daerah. Pada sisi pemerintah pusat, pendekatan ini pada akhirnya membuat beban pemerintah dalam merespon berbagai permasalahan yang dihadapi menjadi semakin berat terutama ketika membuat kebijakan-kebijakan yang secara tepat menjawab permasalahan yang terjadi di daerah. Sumber daya yang ada pada pemerintah pusat tidak mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks dan beragam pada pemerintah atau masyarakat di daerah. Pada akhirnya peran pemerintah untuk melayani dan memberdayakan masyarakat menjadi terabaikan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi di Indonesia.

 

C. Tinjauan Pustaka Tesis

Desentralisasi Fiskal

Oates (1993) mendefiniskan desentralisasi fiskal sebagai suatu pelimpahan wewenang (devolusi) suatu tanggung jawab fiskal kepada tingkatan pemerintah yang lebih rendah dengan tujuan utama mencapai peran pemerintah yang lebih baik. Sedangkan Litvack (1999) memberikan definisi desentralisasi fiskal sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Definisi Korupsi

Korupsi adalah masalah yang sangat membahayakan bagi masa kini dan masa depan Indonesia (Baswedan:2009). Korupsi seolah sudah membudaya dan menyentuh hampir seluruh segi kehidupan manusia. Jenis kejahatan ini terjadi di tingkat instansi pusat maupun di level instansi di bawahnya di daerah. Pada penelitian ini akan difokuskan pada korupsi yang terjadi di pemerintah kabupaten/kota.

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi banyak dijelaskan oleh para ahli. Evi Hartanti (2007) menyebutkan setidaknya ada sembilan faktor, yaitu; lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan dan keserakahan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang kondusif untuk pelaku antikorupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, sera keadaan masyarakat.

 

D. Metodologi Penelitian

Variabel terikat dalam tesis ini adalah tingkat korupsi, sedangkan sebagai variabel bebasnya adalah tingkat desentralisasi fiskal yang diwakili oleh besarnya dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan belanja pegawai. Sedangkan sebagai variabel kontrol, digunakan variabel pendidikan, variabel PDRB per kapita, dan variabel formasi partai pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif ekonometrika.

 

E. Kesimpulan

Analisis kuantitatif dari model yang dibangun dalam penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut.

  1. Desentralisasi fiskal yang diwakili oleh besarnya dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah ternyata berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi di daerah. Artinya semakin tinggi derajat desentralisasi fiskalnya maka akan meningkatkan angka korupsi pada daerah yang bersangkutan.
  2. Variabel tingkat pembangunan yang direpresentasikan dengan PDRB per kapita dalam model menunjukkan koefisien positif, yang artinya kenaikan PDRB per kapita akan meningkatkan angka korupsi. Tetapi nilai probabilitasnya yang lebih besar dari α=5% membuat variabel ini tidak signifikan pada α=5% sehingga tidak dapat dipakai secara kuat untuk
  3. Variabel pendidikan yang diproxi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA menunjukkan koefisien negatif, yang artinya kota yang Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA semakin tinggi maka akan berkorelasi dengan semakin rendahnya tingkat korupsi pada kota yang bersangkutan. Semakin tinggi derajat variabel ini, akan semakin menurunkan angka korupsinya. menjelaskan model.

 

Contoh Tesis Desentralisasi Fiskal

  1. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Korupsi pada 20 Kota di Indonesia Tahun 2006-10
  2. Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Sebelum dan Setelah Desentralisasi Fiskal di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam