Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Dana Otonomi: Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten/Kota trhdp PDRB

Judul Tesis: Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten/Kota terhadap PDRB (Kasus Provinsi Aceh)

 

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah atau yang disebut dengan desentralisasi fiskal bukanlah konsep baru di Indonesia. Penerapan desentralisasi fiskal sudah mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Berdasarkan undang-undang tersebut, desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan pendapatan daerah. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, mulai 1 Januari 2001 pemerintah pusat memberlakukan dana transfer kepada pemerintah daerah untuk seluruh kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

B. Perumusan Masalah

  1. Apakah benar Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) yang ditansfer dari pusat ke kabupaten/kota dan penggunaannya diatur oleh kabupaten/kota itu sendiri memiliki pengaruh yang kecil terhadap perekonomian (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Aceh?
  2. Apakah benar dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) yang ditansfer dari pusat ke provinsi dan alokasi serta penggunaannya di kabupaten/kota ditentukan oleh provinsi memiliki pengaruh yang kecil terhadap perekonomian (PDRB) di kabupaten/kota Provinsi Aceh?

 

C. Tinjauan Literatur Tesis

Konsep Desentralisasi

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik secara politik, administrasi, maupun secara ekonomi. Semakin besar pelimpahan wewenang ke daerah, maka semakin besar pula peluang daerah untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pengertian Dana Tranfer

Transfer antar pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Kebijakan pemberian transfer dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (vertical fiscal balance) dan kesenjangan fiskal antar daerah (horizontal fiscal balance). Pemerataan transfer tersebut bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan di setiap sektor ekonomi. Perekonomian mengalami pertumbuhan apabila jumlah barang dan jasa terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui keberhasilan arah pembangunan pada masa yang akan datang.

 

D. Metodelogi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana yang ditransfer melalui kas daerah provinsi dengan melihat besarnya pengaruh dana tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Jenis Dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan time series dari Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan data time series selama periode 2008-2011.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan time series dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan data time series selama periode 2008-2011.

 

E. Kesimpulan

1. Dana yang ditransfer melalui provinsi merupakan Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) yang diberikan kepada Provinsi Aceh yang penggunaan dananya untuk kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus (OTSUS). Penggunaannya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Provinsi (DP) belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Pengaruhnya terhadap perekonomian di daerah sangat kecil, hanya sebesar 0,04 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi masih berjalan dengan lambat dan angka kemiskianan masih tinggi.

2. Dana yang ditransfer melalui kabupaten/kota merupakan dana transfer pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana tersebut diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk menyeimbangkan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota dan menyeimbangkan fiskal antara pemerintah kabupaten/kota yang ada dalam wilayah Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil estimasi, ternyata dana melalui kabupaten/kota lebih besar pengaruhnya terhadap perekonomian di kabupaten/kota yang mencapai 0,55 persen. Artinya setiap kenaikan dana melalui kabupaten/kota (DK) sebesar 1 persen dapat menaikkan PDRB sebesar 0,55 persen. Dana melalui kabupaten/kota (DK) lebih efektif dibandingkan dengan dana yang ditransfer dari pusat ke provinsi (DP) yang hanya 0,04 persen.

3. Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) merupakan tambahan dana bagi hasil berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Berdasarkan Undang- Undang tersebut, Provinsi Aceh mendapatkan alokasi tambahan bagi hasil sebesar 55 persen untuk minyak bumi dan 40 persen untuk gas alam. Hasil estimasi menunjukkan bahwa tambahan dana bagi hasil belum dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian di kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hal demikian kemungkinan disebabkan tidak meratanya tambahan dana bagi hasil untuk setiap kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan hasil empiris kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahi (2001) tentang pengaruh dana transfer pemerintah pusat terhadap pertumbuhan kota di Indonesia. Hasil estimasi Mahi (2001) menunjukkan bahwa dana bagi hasil SDA menurunkan pertumbuhan sebesar 0,41 persen untuk level kota dan menurunkan pertumbuhan 0,21 persen untuk level kabupaten.

 

Contoh Tesis Dana Otonomi

  1. Analisa Pengaruh Spasial Tingkat Urbanisasi Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten Kota di Pulau Jawa
  2. Analis Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten-Kota terhadap PDRB

Incoming search terms: