Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Analisa Pengadaan: Analisis Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Sukabumi

Judul Tesis : Analisis Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

 

A. Latar Belakang Tesis

Pelayanan publik menurut Hardiyansyah (2011) berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, yang dalam konteks pendekatan ekonomi adalah menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan perubahan politik. Hasil pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi tersebut berhubungan erat dengan partisipasi masyarakat yang mendorong pertumbuhan itu, dan harus didistribusikan serta dialokasikan secara adil dan merata kepada setiap anggota masyarakat.

Menurut Musgrave (1959) sebagaimana dikutip Case (2008, p.350) pengaturan distribusi dan alokasi tersebut merupakan tugas pemerintah sebagai wujud fungsinya sebagai pelayan publik. Barang/jasa yang disediakan dalam pelayanan publik disebut barang publik. Menurut Pyndick (1996) pasar tidak dapat menyediakan barang publik dan pemerintah dapat menyelesaikan masalah barang publik ini dengan menyediakannya sendiri atau memberikan insentif kepada pihak swasta untuk memproduksinya.

 

B. Perumusan Masalah

Arah pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam peningkatan profesionalisme pengadaan barang/jasa ini ditemukan masalah dalam hal kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa dan belum seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) membentuk Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) secara permanen yang berpengaruh pada kinerja pengadaan barang/jasa.

Kota Sukabumi dipilih sebagai tempat penelitian karena merupakan merupakan pemerintah daerah yang memiliki prosentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersertifikasi pengadaan barang/jasa di bawah rata-rata nasional tetapi telah memiliki Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) secara permanen sejak tahun 2011.

 

C. Tujuan Pustaka

Teori Barang Publik

Menurut Pyndick (1996) barang publik adalah barang yang dapat diproduksi dengan murah untuk konsumen, tetapi sekali barang tersebut diproduksi maka sulit melarang orang lain untuk menggunakannya. Pasar tidak selalu dapat menyediakan barang publik, karena barang publik harus disediakan dalam harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah dapat menyelesaikan masalah barang publik ini dengan menyediakannya atau memberikan insentif kepada pihak swasta untuk memproduksinya.

Teori Birokrasi

Kasper (1998) berpendapat bahwa barang publik tidak dapat disediakan dengan menggunakan mekanisme pasar dan pemerintah adalah organisasi yang bertugas dan diberi kewenangan menyediakan barang publik. Pemerintah adalah organisasi (top down, susunan hirarkis) yang mengikuti tujuan kolektif tertentu dan berwenang secara politis untuk menjalankan kekuasaan dalam aturan tertentu dengan hak hukumnya sendiri.

Teori Principal-Agent

Jensen (1976) berpendapat hubungan principal-agent adalah kontrak antara satu atau beberapa orang sebagai prinsipal dengan satu atau beberapa orang sebagai agen untuk melaksanakan pelayanan untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian kewenangan kepada agen. Jika kedua pihak berkepentingan untuk memaksimalkan utility, maka agen tidak akan selalu berlaku berdasarkan kepentingan terbaik prinsipal.

 

D. Metodelogi Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metoda gabungan (mixed method) kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel.

Sumber dan jenis data pada penelitian ini adalah data premier dan sekunder.

Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam (deep interview) dan wawancara tertulis.

 

E. Kesimpulan

  1. Secara umum penerapan prinsip-prinsip pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Kota Bogor sudah berjalan tetapi masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
  2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat menghemat anggaran dengan efisiensi sebesar 15,72 %, di Pemerintah Kota Sukabumi dapat menghasilkan efisiensi sebesar 14,46 %, dan di Pemerintah Kota Bogor sebesar 7,45 % dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  3. Dalam efisiensi waktu pengadaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebanyak 29 % paket pengadaan mengalami gagal lelang, di Kota Sukabumi terdapat 23,3 % paket pengadaan mengalami gagal lelang dan di Kota Bogor terdapat 17,91 % paket mengalami gagal lelang. Paket-paket yang mengalami gagal lelang ini menyebabkan inefisiensi waktu karena harus dilakukan melalui tahapan lelang ulang untuk dapat menghasilkan barang/jasa yang dipergunakan untuk pelayanan publik.

Contoh Tesis Analisa Pengadaan

  1. Analisis Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)
  2. Analisis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Jorr West 2)
  3. Analisis Alur Proses Pengadaan Obat Kemoterapi Di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Dengan Aplikasi Prinsip Lean Thinking