Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Analisa Kebijakan: Kebijakan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Judul Tesis : Analisa Kebijakan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Studi Kasus Daerah Irigasi Way Pematang I, Kabupaten Lampung Selatan

A. Latar Belakang Tesis

Pemerintah mendorong terwujudnya P3A sebagai lembaga yang bertugas melakukan pemeliharaan serta perbaikan jaringan irigasi tersier. Hal ini tercantum dalam pasal 10 ayat (1) PP No. 20 Tahun 2006 bahwa petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa. Bab 1 Pasal 1 Angka (21) PP No.20 tahun 2006, mendefinisikan P3A sebagai “kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi”. P3A merupakan organisasi yang bersifat sosial-ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berasaskan gotong royong.

Ketentuan mengenai pembentukan, keanggotaan dan susunan organisasi, wilayah kerja, hubungan kerja dan hubungan fungsional termasuk pemberdayaan P3A selanjutnya diatur lebih rinci dalam Permen PU No. 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A. Terkait dengan unsur pemberdayaan, Pasal 1 ayat 5 Permen PU No. 33/PRT/M/2007, mendefinisikan pemberdayaan P3A sebagai upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuhkembangkan partisipasi. Adanya unsur pemberdayaan merupakan bagian dari social learning yang ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan petani dalam merencanakan, melaksanakan pengelolaan irigasi dan berpartisipasi dalam proses transformasi yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang sebelumnya pasif menjadi masyarakat yang aktif (Poloma, 2004). Proses pemberdayaan membentuk kemampuan kritis petani untuk melihat kendala-kendala sosial, ekonomi, politik, kultural dari sistem yang ada, kemudian mencari alternatif-alternatif pemecahannya.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tetang latar belakang permasalahan yang ada, maka dirumuskanlah persoalan penelitian: “Sejauhmana kesesuaian desain pemberdayaan P3A yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam proyek PISP dengan kondisi masyarakat DI Way Pematang I?”.

C. Tinjauan Pustaka

Pengelolaan Irigasi

Pengelolaan irigasi mempunyai dua kegiatan utama, yaitu pengorganisasian dan pemeliharaan. Tugas pokok pengoperasian irigasi adalah mengalokasikan dan mendistribusikan air untuk berbagi kelompok pemakai air yang berbeda dan merencanakan pola eksploitasi temporal yang menyeluruh guna menyediakan dari sumber air irigasi utama.

Pendampingan sebagai Strategi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Keberadaan pendamping sebagai unsur penggerak tercapainya keswadayaan dan kemandirian masyarakat mempunyai posisi yang strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa suatu gerakan pemberdayaan berangkat dari kondisi ketidakberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan hidupnya ke atah yang lebih baik. Oleh karenanya dibutuhkan pendamping baik berasal dari “luar” masyarakat ataupun pendamping yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Gambaran Umum P3A

Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Angka (21) PP No.20 tahun 2006, P3A adalah kelem agaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. P3A merupakan wadah perkumpulan dari petani atau kelompok tani pengelola air irigasi dalam satu petak tersier atau irigasi desa yang dibentuk dengan azas kegotong-royongan dengan tujuan mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan untuk kesejahteraan masyarakat tani itu sendiri.

D. Metodelogi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap dan pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Lokasi penelitian dilaksanakan di DI Way Pematang I, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam penelitian ini, data yang akan dipergunakan adalah data primer maupun sekunder.

Teknik pengumpulan data meliputi teknik wawancara langsung berstruktur, teknik observasi langsung dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi.

E. Kesimpulan

1. Pemilihan media workshop sebagai sarana pelaksanaan kegiatan kampanye penyadaran publik belum sesuai dengan kondisi masyarakat DI Way Pematang I. Hal ini dikarenakan oleh latar belakang petani daerah tersebut yang sebagian besar merupakan lulusan SD dan jarang mengikuti kegiatan akademis sehingga kegiatan workshop tersebut dinilai belum efektif untuk dilakukan. Selain disebabkan oleh terbatasnya waktu dan jumlah peserta yang diperbolehkan untuk mengikuti acara workshop, kendala lain juga disebabkan ketidakbiasaan dan kurangnya pemahaman mereka dalam mengikuti acara workshop.

2. Rancangan kegiatan pendampingan melalui TPM belum menumbuhkan komunitas yang aktif dan demokratis di DI Way Pematang I. Upaya menumbuhkan kesadaran kritis terhadap realita dan kemandirian masyarakat, bukanlah pekerjaan mudah. Dengan kondisi masyarakat yang dinilai sebagai masyarakat pasif dan lambat dalam menerima informasi, maka dibutuhkan rentang waktu dan proses yang cukup panjang.

3. Pada saat pembentukan P3A di DI Way Pematang I, masyarakat petani belum sepenuhnya paham tugas dan fungsi P3A bagi komunitas petani. Anggota kelompok P3A masih lebih banyak mengedepankan kepentingankepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan komunitas secara keseluruhan. P3A DI Way Pematang I belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dari komunitas petani karena anggotanya hanya berasal dari kelompok pemilik lahan, sedangkan petani penggarap sebagai kelompok mayoritas tidak diikutsertakan.

Contoh Tesis Analisa Kebijakan

  1. Analisa Jumlah Permintaan Minyak Tanah Berkaitan Dengan Kebijakan Pemerintah dalam Penghematan APBN Melalui Kebijakan Konversi Penggunaan Minyak Tanah Ke LPG
  2. Analisa Debt Service Coverage Ratio pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005- Evaluasi Kebijakan Pusat dalam Pengukuran Kapasitas Daerah (Simulasi Analisa DSCR pada APBD Tahun 2006 Kabupaten Sragen)
  3. Analisa Kebijakan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)- Studi Kasus Daerah Irigasi Way Pematang I, Kabupaten Lampung Selatan
  4. Analisa Pengaruh Losses, Earning, dan Cash Flow pada Perubahan Kebijakan Dividen Perusahaan Perusahaan Publik Indonesia dalam Kurun 1995 – 2000
  5. Analisa Kebijakan Dividen dan Kebijakan Struktur Permodalan terhadap Arus Kas Mendatang
  6. Analisa Kebijakan Pemerintah Atas Regulasi pada Industri Rokok di Indonesia
  7. Analisa Kebijakan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik- Studi Kasus di Wilayah Kota Bandung
  8. Analisa Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum di DKI Jakarta
  9. Analisa Kebijakan Privatisasi BUMN Versi Pemerintah di Indonesia – Studi Kasus PT. Krakatau Steel
  10. Analisa Kebijakan Tarif dan Potensi Retribusi Tempat Penginapan (Studi Kasus Graha Wisata Kuningan)