Tesis Analisa Hukum: Hukum trhdp Penyelesaian Surplus Material pd Proyek Pemerintah

Judul Tesis : Analisa Hukum terhadap Penyelesaian Surplus Material pada Proyek Pemerintah yang Menggunakan Kontrak Standar Fidic Plant Design Build: Studi Kasus pada Proyek Contract Package No. 4 – West Java Distribution Pipeline di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan adanya sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai sebagai pendukung dalam berbagai bidang. Salah satu infrastruktur tersebut adalah pembangunan sistem jaringan pipa gas terintegrasi (integrated gas pipeline system), baik jaringan pipa gas terintegrasi darat (onshore integrated gas pipeline system) maupun jaringan pipa gas terintegrasi bawah laut (offshore integrated gas pipeline system). Maksud dan tujuannya yang utama adalah sebagai salah satu moda transportasi gas yang aman, efisien, handal dan secara ekonomis jauh lebih murah dibandingkan dengan moda transportasi yang lain. Mengingat sifat pekerjaannya yang cukup kompleks, diperlukan penggunaan kontrak konstruksi yang dapat mengakomodir hak dan kewajiban para pihak secara berimbang.

Sayangnya sampai dengan saat ini masih belum terdapat standar kontrak konstruksi nasional yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak secara berimbang. Di dunia konstruksi internasional salah satu jenis standar kontrak yang telah dikenal luas yaitu Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC). FIDIC merupakan suatu organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1913 oleh asosiasi nasional dan konsultan enjiniring di negara-negara Eropa. Organisasi ini berkantor pusat di Swiss.

B. Perumusan Masalah

  1. Bagaimana penyelesaian kepemilikan atas surplus material untuk pelaksanaan impor material pada proyek pemerintah pada umumnya?
  2. Bagaimana penyelesaian permasalahan kepemilikan surplus material untuk pelaksanaan impor material pada proyek pemerintah yang menggunakan dana pinjaman luar negeri berkaitan dengan pelaksanaan proyek Contract Package 4 (West Java Distribution Pipeline) di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dikaitkan dengan penggunaan kontrak standar FIDIC-PDB?

C. Tinjauan Pustaka Tesis

Prinsip – Prinsip Hukum Perjanjian

Kegiatan konstruksi merupakan kegiatan yang melalui proses perencanaan yang terstruktur dan panjang dimana hal ini biasanya memperhatikan potensipotensi permasalahan yang mungkin timbul. Kegiatan konstruksi mempunyai 3 (tiga) karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan kegiatan atau industri manapun, yaitu :

  1. Proyek konstruksi bersifat unik (rangkaian kegiatan dalam proyek konstruksi tidak pernah sama persis atau identik);
  2. Membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit (sumber daya dalam proyek konstruksi dimaksudkan sebagai uang, mesin, material sampai metode)
  3. Membutuhkan organisasi (dalam setiap kegiatan konstruksi dibutuhkan suatu organisasi yang bertujuan untuk menyatukan visi sebagai hasil akhir dari kegiatan konstruksi tersebut).

Para Pihak dalam Kontrak Konstruksi

Secara umum dalam kontrak konstruksi, para pihak yang terlibat adalah pemilik pekerjaan dan kontraktor. Pemilik pekerjaan adalah pengguna barang/jasa dan sebagai pemilik modal yang membutuhkan jasa kontraktor dan menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan atau proyeknya.

Sejarah Fidic

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils atau biasa disingkat dengan FIDIC merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk sebagai wadah ikatan asosiasi konsultan enjiniring. FIDIC didirikan pada tahun 1913 dan diprakarsai oleh Belgia, Prancis dan Swiss. FIDIC berlokasi di Jenewa, Swiss. Pendiriannya dimaksudkan sebagai badan konsultansi enjiniring internasional di dunia industri yang berbasis teknologi tingkat tinggi, dimana FIDIC menekankan pada nilai-nilai profesionalisme, independensi dan kompetensi.

D. Metodelogi Penelitian

Jenis ataupun tipologi penelitian tergantung dari sudut pandang masing-masing orang. Berdasarkan sifatnya terdapat penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif karena menjelaskan gejala – gejala dalam kenyataan atau realitas penggunaan FIDIC PDB dan adanya surplus material, dengan bersumber pada data yang konkret dan relevan.

E. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri belum cukup mengatur mengenai kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam praktek pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan kemungkinan adanya surplus material yang sudah diimpor dengan menggunakan fasilitas masterlist namun tidak terpakai terutama dikaitkan dengan penggunaan konsep nilai lumpsum dalam kontrak proyek pemerintah. Sampai dengan saat ini belum terdapat satu pun proyek pemerintah yang dapat melakukan pemindahan atau perubahan penggunaan atas surplus material yang tersisa dalam proyek pemerintah tersebut dikarenakan adanya kelebihan perhitungan kuantitas barang dan material. Opsi – opsi pemindahan atau perubahan surplus material yang ada hanya diperuntukan khusus bagi barang modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-55/BC/1999 tentang Tata Cara Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN.

2. Dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur pemindahan barang dan material yang diimpor menggunakan master list dan digunakan pada proyek pemerintah, penyelesaian permasalahan surplus material pada Proyek CP-4 memakan waktu yang berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya yaitu NSC, PGN dan juga PMC. Penyelesaian permasalahan surplus material pada kontrak CP-4 dikarenakan kontrak standar FIDIC PDB dapat memberikan mekanisme penyelesaian permasalahan kontrak dimana salah satunya adalah dengan menerbitkan instructed variation yang akan memberikan justifikasi yang adil bagi NSC dan PGN . Penggunaan kontrak standar FIDIC PDB dalam pelaksanaan proyek pemerintah terutama proyek di bidang konstruksi pada prinsipnya dapat melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik pekerjaan dan kontraktor, mengingat dalam konsep kontrak standar FIDIC PDB telah terdapat pengaturan yang jelas mengenai prosedur-prosedur yang akan dijalankan selama kontrak konstruksi dilaksanakan.

Contoh Tesis Analisis Hukum

  1. Analisa Hukum terhadap Kasus Pemberian Fasilitas Marjin kepada Dana Pensiun dalam Transaksi di Pasar Modal (Studi Kasus)
  2. Analisa Hukum terhadap Kasus Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda ditinjau dari Tujuan Pendaftaraan Tanah
  3. Analisa Hukum terhadap Penyelesaian Surplus Material pada Proyek Pemerintah yang Menggunakan Kontrak Standar FIDIC Plant Design Build
  4. Analisa Hukum terhadap Perubahan Fungsi Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian (Pembangunan Perumahan) di Kabupaten Bogor
  5. Analisa Hukum dan Kelembagaan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
  6. Analisa Hukum Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Penjualan Saham di Pasar Modal Indonesia. (Tinjauan Yuridis Kasus PT.Garuda Indonesia Tbk)
  7. Analisa Hukum Mengenai Pelelangan Barang Gadai yang Tidak Sesuai Prosedur di PT. Pegadaian Tanjung Duren Cabang Jakarta Barat Serta Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Gadai yang Dirugikan
  8. Analisa Hukum pada Hak Atas Tanah dalam Kaitannya dengan Pengaturan Tanah Terlantar – Wilayah Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat
  9. Analisa Hukum Peran Biro Administrasi Efek (BAE) Sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal dalam Sistem Perdagangan Efek Tanpa Warkat di Pasar Modal Indonesia
  10. Analisa Hukum tentang Pemblokiran Rekening Bank Wajib Pajak Sebagai Salah Satu Pelaksanaan Surat Paksa (Studi Kasus PT. HI)
  11. Analisa Hukum Terhadap Bekas Tanah KINAG (Keputusan Kepala Inspeksi Agraria) dalam Kasus Sengketa Tanah Program Redistribusi di Desa Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok