Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Amandemen UU: Dukungan Partai Politik dlm Proses Pengajuan Usul Amandemen Kelima UUD

Judul Tesis : Dinamika Dukungan Partai Politik dalam Proses Pengajuan Usul Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tahun 2007

 

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan reformasi pada tahun 1998 mengusahakan adanya perubahan kehidupan politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan dengan berbagai langkah-langkah, antara lain:

(1) Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;

(2) penghapusan dwifungsi ABRI;

(3) penegakan hukum;

(4) penghormatan hak asasi manusia;

(5) pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

(6) dilaksanakannya desentralisasi dan hubungan yang lebih adil kewenangan pemerintahan pusat dengan daerah (otonomi daerah);

(7) mewujudkan kebebasan pers;

(8) serta kehidupan demokrasi.

Langkah untuk melakukan amandemen UUD 1945 dapat dikatakan sebagai agenda utama dari perubahan kehidupan politik, terutama setelah berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Agenda amandemen UUD 1945 menjadi pokok utama karena melalui produk hukum itulah, semangat dan dorongan untuk melakukan perbaikan kehidupan sistem ketatanegaraan di Indonesia dapat dilangsungkan. Sebagai konstitusi dari negara Indonesia, UUD 1945, telah diupayakan menjadi pilar paling penting dalam memberi panduan bagi perubahan di berbagai bidang kehidupan, terutama selama proses reformasi masih terus berjalan.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab kegagalan DPD dalam proses pengajuan usulan Amandemen Kelima Pasal 22D UUD 1945 Tahun 2007?

 

C. Tinjauan Pustaka

Latar Belakang Pembentukan DPD

Keberadaan DPD merupakan pertemuan dari dua gagasan, antara demokratisasi dengan akomodasi kepentingan daerah, dalam rangka mempertahankan situasi integrasi nasional. Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramadhan berpendapat bahwa pembentukan DPD tidak terlepas dari adanya dua tuntutan umum.

Perdebatan Kewenangan DPD Dalam Rapat Panitia Ad-Hoc I 2001

Telah disebutkan secara sepintas sebelumnya, bahwa perumusan kewenangan DPD mengalami polarisasi perbedaan pendapat yang panjang dalam Rapat Panitia AdHoc I Amandemen UUD 1945 Tahun 2001. Perbedaan pandangan terlihat dengan jelas antara Fraksi PDI Perjuangan cenderung konservatif memilih sistem perwakilan unicameral dengan Fraksi Partai Golkar yang terbuka dengan kehadiran DPD dalam model seperti Senat (perwakilan negara bagian dalam sistem negara federal).

 

Kewenangan Anggaran

Kewenangan anggaran DPD terlihat pada diberikan sebuah kewenangannya kepada DPD untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, wewenang untuk memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta (ikut) dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai instrumen akademik untuk mengungkap masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data.

Metode penelitian mengunakan metode kualitatif yaitu melalui penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan informasi dan data dari sumber literatur.

 

E. Kesimpulan

Penjelasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini dijatuhkan pada teori-teori mengenai elite, teori oligarki, teori sistem bikameral dan teori komunikasi politik. Melalui berbagai kerangka penjelasan teoritik tersebut, hasil penelitian penyebab kegagalan DPD dalam proses pengajuan usulan amandemen kelima pasal 22D UUD 1945 tahun 2007 mengarahkan suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah pembagian kekuasaan. Usulan untuk menguatkan kewenangan DPD melalaui amandemen UUD 1945 cenderung ditanggapi secara kuat oleh DPD sebagai upaya untuk mengurangi kekuasaan dan kedudukannya di dalam sistem perwakilan Indonesia selama ini.

DPD terlihat cukup khawatir dengan adanya usulan amandemen tersebut. Salah satu strategi dari DPR adalah pencabutan dukungan usulan amandemen kepada Pimpinan MPR. Berbagai alasan formal dan yuridis memang kemudian diberikan kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban retoris atas langkah-langkah dan tindakan yang ditempuh DPR. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri, sikap politis DPR yang tidak ingin berbagi kewenangan kekuasaan legislasi adalah alasan utama pencabutan dukungan usul amandemen kelima.

 

Contoh Tesis Amandemen Undang-Undang

  1. Dinamika Dukungan Partai Politik dalam Proses Pengajuan Usul Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tahun 2007
  2. Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pasal 18 Uud 1945 Pasca Amandemen Ditinjau dari Politik Hukum di Indonesia