Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Akutansi: Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Judul Tesis : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Klaten Periode 1998-2002

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab bagi wilayah Kabupaten Klaten membutuhkan adanya dukungan dan kemampuan keuangan dari daerah itu sendiri. Dukungan keuangan tersebut berdasar Undangundang Nomor 32 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah maka keuangan tersebut tidak hanya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Klaten, tetapi juga mendapatkan sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Guna menyediakan dana untuk belanja daerah maka diperlukaan sumbersumber pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah itu sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat. Agar pendapatan daerah dapat berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu adanya aparat yang mengelola atau mengkoordinasikan pendapatan daerah tersebut, sehingga untuk penerimaan keuangan negara atau daerah dapat dikelola secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu sebelum dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Klaten, pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dilaksanakan oleh Administrasi IV Bidang Keuangan yaitu Bagian Pendapatan Daerah.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Berapa besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Klaten periode 1998-2002 ?
  2. Apakah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan periode 1998-2002 sudah efektif ?
  3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan pemerintah daerah Klaten untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Dra. Erly Suandy, M.Si., Akt (2002:64 ) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar ) tidak ikut menentukan besar pajak”.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dan  otensi pajak dengan asumsi semua wajib pajak membayar pajak masingmasing dan membayar seluruh pajak terutang (Devas, 1996:144).

 

Besarnya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten

Sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya mengelola sumber-sumber penerimaan daerah secara maksimal guna meningkatkan penerimaan daerah yang nantinya dipergunakan untuk membiayai belanja daerah. PBB merupakan salah satu sumber penerimaan di Kabupaten Klaten yang cukup potensial untuk membiayai pembangunan daerah.

 

D. Kesimpulan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan perimbangan 10% untuk pemerintah pusat, 16,2% untuk pemerintah daerah tingkat I, 64,8% untuk pemerintah daerah tingkat II dan 9% untuk biaya pemungutan. Pembagian penerimaan PBB ini merupakan salah satu usaha pemerintah pusat dalam membantu keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah.

Selama periode 1998-2002 besarnya penerimaan PBB di Kabupaten Klaten selalu menempati urutan pertama bila dibandingkan dengan penerimaan lainnya, hal ini menjadikan penerimaan PBB menjadi salah satu penerimaan yang sangat diandalkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pendapatan daerah di Kabupaten Klaten. Penerimaan PBB di Kabupaten Klaten selama periode 1998-2002 sudah efektif, namun tingkat efektivitasnya selalu mengalami penurunan. Tingkat efektivitas yang selalu menurun ini apabila dibiarkan bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang realisasi penerimaan PBB tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan apabila hal ini sampai terjadi maka secara langsung akan menganggu pembangunan di Kabupaten Klaten.

 

E. Saran Tesis 

Upaya guna meningkatkan efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Klaten hendaknya terus dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan ke tingkat kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa yang pelaksanaan sebaiknya dijadwal secara rutin dan bukan hanya karena adanya permintaan penyuluhan dari pejabat desa atau kecamatan. Selain itu dalam rangka meminimalkan jumlah tunggakan PBB maka pihak fiskus dapat melakukan penagihan secara aktif dan memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang melanggar peraturan.

Penyampaian dokumen PBB kepada wajib pajak sebagai ujung tombak informasi perpajakan perlu untuk terus ditingkatkan, sehingga dokumen tersebut dapat sampai di tangan wajib pajak tepat waktu. Untuk itu kerjasama dengan kantor pos dan giro perlu untuk terus ditingkatkan guna memudahkan penyampaian dokumen PBB tersebut, khususnya kepada wajib pajak yang bertempat tinggal di luar wilayah Klaten. Selain meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dokumen PBB, pihak fiskus juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan potongan pembayaran kepada wajib pajak yang membayar PBB pada awal tahun. Hal ini perlu dilakukan guna memacu wajib pajak untuk mau membayar PBB sedini mungkin.

 

Contoh Tesis Akutansi

  1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten Periode 1998-2002
  2. Analisis Varians Pendapatan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewar
  3. Analisis Varians Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Kabupaten
  4. Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Pergantian Chief Executive Officer (Ceo) Diukur dengan Abnormal Volume
  5. Pengaruh Earnings Management dan Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan