Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Administrasi Negara: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dlm Membayar PBB

Judul Tesis : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Kisaran

 

A. Latar Belakang

Bagi wajib pajak memperoleh pengurangan atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang karena sebab-sebab tertentu atau dalam hal objek pajak ditimpa bencana alam dan terkena sesuatu yang luar biasa (force majeur) seperti kebakaran, kekeringan (bero), hama tanaman (puso), dan wabah penyakit sehingga wajib pajak tidak mampu membayar pajaknya(Muda markus,2005).

Sesuai dengan falsafah pemajakan PBB atau Keputusan Menteri Keuangan No.553/KMK.03/2002 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Permerintah daerah bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk tujuan kepentingan masyarakat, maka hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang harus dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dan sebahagian besar dilimpahkan ke Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan. Maka kebijakan diatas akan memotivasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan dan keikutsertaan rakyat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

 

B. Tujuan

  1. Untuk mengetahui tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh fiskus di KPP Pratama Kisaran.
  2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kisaran.

 

C. Landasan Teori Tesis

Tata Cara Pembayaran PBB

Perhitungan PBB terutang oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) dilakukan dalam formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB terhutang kepada wajib pajak PBB. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak, pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak, dan pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (dua puluh empat) bulan.

Tata Cara Penagihan PBB

Yang menjadi dasar penagihan pajak adalah Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Adapun pelaksanaan penagihan PBB adalah sebagai berikut :

  1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat melaksanakan tindakan penagihan PBB apabila pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SPT PBB tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran.
  2. Penerbitan Surat Teguran (ST) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
  3. Setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya ST, jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, Kepala KPP Pratama segera menerbitkan Surat Paksa (SP)
  4. Setelah lewat waktu 2×24 jam sejak SP diberitahukan kepada penanggung pajak, jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, Kepala KPP Pratama segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
  5. Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, Kepala KPP Pratama segera melaksanakan Pengumuman Lelang (PL).

Bagi Hasil Penerimaan PBB

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 553/KMK.03/2002 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

90% dari hasil penerimaan PBB merupakan bagian dari penerimaan untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, dan harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya pemungutan. Berikut adalah pembagian hasil penerimaan PBB :

  1. 16,2% untuk Pemerintah Daerah Tingkat I atau provinsi yang bersangkutan
  2. 64,8% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan
  3. 9% untuk biaya pemungutan ( untuk mendukung opeasional pemungutan PBB, peningkatan kualitas SDM, komputerisasi perpajakan dan insentif atas prestasi kerja karyawan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak).

 

D. Kesimpulan

  1. Tata cara pembayaran di KPP Pratama Kisaran yang mempermudah masyarakat seperti fiskus menunjuk kolektor atau petugas pajak untuk memungut PBB, selain itu tanpa menunggu kolektor atau petugas pajak yang datang, WP PBB dapat membayar melalui Bank, kantor pos atau giro dan bias juga melalui fasilitas banking seperti ATM ataupun melalui Internet Banking sehingga masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
  2. Tingakat kepatuhan dan pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak PBB tergolong cukup tinggi, melihat untuk setiap tahunnya objek pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kisaran semakin meningkat. Sehingga dapat mencapai dari realisasi penerimaan sehingga pembangunan kota Kisaran juga semakin berkembang.
  3. Usaha yang dilakukan oleh fiskus bersama instansi terkait di KPP Pratama Kisaran sudah cukup baik sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak PBB.

 

E. Saran

  1. Tata cara pembayaran sudah bagus, jadi harus tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan seperti kolektor atau petugas pemungut pajak harus lebih aktif dalam memungut PBB.
  2. Bagi wajib pajak yang masih tidak sadar akan kewajibannya dalam membayar PBB sebaiknya harus melaksanakan pembayaran PBB guna untuk memajukan dan mengembangkan pembangunan daerah yang bersangkutan.
  3. Hendaknya fiskus dan instansi terkait harus meningkatkan pelayanannya dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa bahwa pajak bukan merupakan suatu beban tetapi kewajiban yang memang harus dipenuhi.

 

Contoh Tesis Administrasi Negara

  1. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Pada Pemkab Karo
  2. Tata Cara Pemindahan Npwp Dari Kpp Pratama Medan Barat Ke Kpp Pratama Lainnya
  3. Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Npwp Pada Kpp Pratama Binjai
  4. Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Npwp
  5. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kpp Pratama Kisaran