Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Administrasi Negara: Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan NPWP

Judul Tesis : Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai)

 

A. Latar Belakang

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah berdasarkan System Self Asessment. Dalam sistem ini masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar. Untuk itulah diperlukan kejujuran dari wajib pajak itu sendiri dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Oleh sebab itu wajib pajak tersebut perlu mengetahui tata cara atau proses yang dilakukan dalam pembayaran pajaknya. Disini peran petugas pajak sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengadministrasian pelaporan pembayaran pajak. Sehingga wajib pajak mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya, setelah dia melaksanakan kewajibannya (dalam hal mambayar dan melaporkan pajaknya) dengan baik.

 

B. Tujuan PKLM

  1. Untuk mengetahui tata cara penyelesian Administrasi NPWP.
  2. Untuk mengetahui manfaat pengadministrasian pemindahan NPWP.
  3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi apabila wajib pajak tidak melaporkan kepindahannya.

 

C. Landasan Teori

Defenisi pajak

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang perpajakan, namun pada dasarnya maksud dan tujuannya adalah sama. Adapun beberapa Pendapat tentang pengetian Pajak yaitu: Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah cara yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak terutang. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:

  1. Official assessment, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
  2. Self assessment, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
  3. With holding sistem, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

 

D. Metode Penelitian

Penulis melakukan pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap maka penulis menggunakan yaitu daftar pertanyaan, daftar observasi dan daftar dokumentasi.

 

E. Kesimpulan Tesis

  1. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, penerapan sistem self assessment (termasuk pemutasian NPWP) tidak secara otomatis meningkatkan partisipasi aktif wajib pajak secara sukarela dalam pelaksanaan kewajiban pajaknya. Hal ini dapat terbukti dan masih adanya ditemukan pelanggaran kewajiban pelaporan diri bagi wajib pajak mutasi NPWP.
  2. Satu faktor yang paling dominan sebagai penyebab pelanggaran kewajiban pelaporan diri wajib pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelanggaran kewajiban tersebut pada dasarnya merugikan wajib pajak itu sendiri. Akibatnya petugas pajak sulit mengadministrasikan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tertib, walaupun demikian keadaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut sebab Negara akan menderita kerugian dari penerimaan pajak tersebut.
  3. Tanpa adanya pengawasan efektif terhadap kewajiban pelaporan sulit diharapkan untuk mencapai hasil-hasil yang memuaskan, karena tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah.

 

Contoh Tesis Administrasi Negara

  1. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Pada Pemkab Karo
  2. Tata Cara Pemindahan Npwp Dari Kpp Pratama Medan Barat Ke Kpp Pratama Lainnya
  3. Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Npwp Pada Kpp Pratama Binjai
  4. Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Npwp
  5. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kpp Pratama Kisaran