Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Administrasi Negara: Tata Cara Pemindahan NPWP dari KPP Pratama Medan Barat

Judul Tesis : Tata Cara Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lainnya

 

A. Latar Belakang

Adapun yang menjadi latar belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah mengingat bahwa sudah seharusnya dan sepantasnya tamatan Program Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU adalah merupakan tenaga yang terampil, siap pakai, dan tenaga ahli dalam bidang perpajakan. Maka dari itu pelaksanaan kegiatan PKLM oleh mahasiswa dipandang perlu untuk memperdalam pengetahuan yang telah diperoleh sama masa perkuliahan dan mempelajarinya langsung pada dunia kerja nyata.

Pelaksanaan PKLM ini juga untuk persyaratan untuk menamatkan studi pada Program Diploma III Administrasi Perpajakan, karena Pelaksanaan PKLM merupakan bagian dari mata kuliah yang dikerjakan oleh mahasiswa. Pelaksanaan PKLM merupakan keharusan yang mutlak karena mahasiswa tamatan Program Diploma III Perpajakan dianggap dapat mengerti dan memahami berbagai bidang perpajakan yang telah dipelajarinya, baik secara teori maupun prakteknya. Dan diharapkan ilmu yang telah diperoleh semasa perkuliahan dapat digunakan sebaik-baiknya serta dapat membantu kelancaran sewaktu mahasiswa melakukan PKLM.

 

B. Tujuan PKLM

  1. Untuk mengetahui Tata Cara Pemindahan NPWP dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya
  2. Untuk mengetahui kendala-kendala atau hambatan yang dijumpai dalam proses pemindahan NPWP tersebut.
  3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala yang dijumpai dalam proses pemindahan NPWP tersebut.

 

C. Gambaran Data

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang KUP (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pendaftaran Wajib Pajak / NPWP

Pendaftaran Wajib Pajak / Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatur dalam Pasal 2 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Seatiap Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib/harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) dimana Wajib Pajak bertempat tinggal/bertempat kedudukan dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

  1. Pemindahan Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak Pemindahan wajib pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai barikut :
  2. Perubahan alamat Wajib Pajak karena perpindaha tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain ;
  3. Perubahan status modal kerja Wajib Pajak yang mengakibatkan Cantor Pelayanan Pajak yang mengelolah perubahan.

 

D. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini, maka penulis menggunakan metode pengumpul data sebagai berikut daftar pertanyaan (Interview Guide), Daftar Observasi (Observation Guide), Dafter Dokumentasi (Optional Guide),

 

E. Kesimpulan

  1. Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan apabila wajib pajak pindah alamat/tempat kedudukan kecakupan wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain di Indonesia, dengan mengajukan permohonan pindah melalui KPP yang lama dan melengkapi syarat-syarat.
  2. Pelaksanaan pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat terhambat apabila salah satu syarat lampiran tidak terpenuhi/dilengkapi oleh wajib pajak/pemohon, sehingga proses pemindahan dapat berlanjut jika syarat itu telah terpenuhi oleh wajib pajak/pemohon yang bersangkutan.
  3. Dari data yang diperoleh pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat, wajib pajak yang pindah cenderung sedikit untuk jangka waktu 1 tahun yaitu :
  4. Untuk Tahun 2006 sebanyak 12 Wajib Pajak (terbanyak pada KPP Pratama Medan Polonia yaitu 4 Wajib Pajak)
  5. Untuk tahun 2007 sebanyak 45 Wajib Pajak (tebanyak yaitu terdapat di KPP Madya Medan yaitu sebanyak 34 Wajib Pajak)
  6. Untuk tahun 2008 sebanyak 125 Wajib Pajak (terbanyak terdapat di KPP Pratama Lainya yang tersebar di Sumatera Maupun Pulau Jawa yaitu sebanyak 118 Wajib Pajak)

 

Contoh Tesis Administrasi Negara

  1. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Pada Pemkab Karo
  2. Tata Cara Pemindahan Npwp Dari Kpp Pratama Medan Barat Ke Kpp Pratama Lainnya
  3. Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Npwp Pada Kpp Pratama Binjai
  4. Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Npwp
  5. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kpp Pratama Kisaran

 

Incoming search terms: