Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Tesis Administrasi Negara: Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame pd Pemerintah

Judul Tesis : Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Pada Pemerintah Kabupaten Karo

 

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pajak reklame di daerah tentunya terdapat permasalahan-permasalahan terutama dalam hal pemungutannya. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan pajak reklame ini harus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul. Apabila permasalahan tersebut telah diatasi tentunya akan meningkatkan penerimaan daerah sehingga dapat membiayai pembangunan di daerah. Melalui pelaksanaan PKLM ini, penulis ingin mengetahui bagaimana tata cara yang dilakukan dalam pemungutan atas pajak reklame tersebut dan untuk mengenal lebih luas tentang objek masalah yang tidak hanya dengan kajian teoritis tetapi juga mengacu pada praktik kerja lapangan yang nyata selanjutnya disebut PKLM.

Sehingga dalam PKLM ini juga penulis ingin mengetahui dan menyampaikan serta melaporkan situasi yang ada pada instansi pemerintah yang bersangkutan khususnya pada Pemerintah Kabupaten Karo. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih judul: “TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARO”

 

B. Tujuan PKLM

  1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak reklame.
  2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame.
  3. Untuk memperoleh data / keterangan yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan Praktik kerja Lapangan

 

C. Kajian Teori Tentang Pajak Reklame

Dasar Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk susunan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji pada suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat. Dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kab. Karo adalah: Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 3 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame.

 

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan luas reklame yang dipasang, lamanya reklame diselenggarakan atau dipasang, jenis reklame, dan jumlah reklame yang dipasang. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan untuk kepentingan sendiri maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

Gambaran Data Penerimaan Pajak Reklame di Kab. Karo

Penerimaan pajak reklame di Kabupaten Karo mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana realisasi penerimaan pajak reklame selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dari reklame yang mereka buat telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah gambaran mengenai penerimaan pajak reklame di Kabupaten Karo mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.

 

D. Metode Penelitian

Metode yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan PKLM ini adalah tahap Persiapan yaitu melakukan pengajuan judul, penentuan judul dan tempat pelaksanaan PKLM.

Studi Literatur merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan buku-buku, perturan perundang-undangan di bidang perpajakan, catatan-catatan, maupun bahan-bahan tertulis lainnya yang dibutuhkan pada saat dilaksanakannya praktik kerja lapangan.

Melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung pada objek praktik kerja lapangan untuk mengetahui system kerja yang berlaku di Pemerintahan Kabupaten Karo.

Pengumpulan data yaitu kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan oleh penulis untuk penyusnan laporan akhir,baik data yang diperoleh dari tempat PKLM maupun data yang diperoleh melalui studi literatur.

Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.

Dalam melaksanakan pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

 

E. Kesimpulan

Bagian Hukum dan Orta Setda Kabupaten Karo adalah instansi Pemerintah yang bergerak di bidang hukum dan organisasi tatalaksana juga sebagai pihak yang memungut pajak reklame di Kabupaten Karo dan akan disetorkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo. Bagian Hukum dan Orta ini akan merealisasikan pajak reklame di Kabupaten Karo dan mendata semua penerimaan pajak reklame serta meningkatkan operasional pajak reklame tersebut. 2. Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. 3. Dalam hal pemungutan dan perhitungan jumlah pajak reklame terutang menggunakan system pemungutan official assessment yaitu perhitungan dan penetapan pajak reklame yang dilakukan oleh petugas pemungutan pajak reklame.

 

Contoh Tesis Administrasi Negara

  1. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Pada Pemkab Karo
  2. Tata Cara Pemindahan Npwp Dari Kpp Pratama Medan Barat Ke Kpp Pratama Lainnya
  3. Tata Cara Pendaftaran Dan Perolehan Npwp Pada Kpp Pratama Binjai
  4. Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Npwp
  5. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kpp Pratama Kisaran