Tesis Hukum: Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yg Mengandung Bahan Kimia

Judul Tesis : Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

 

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga resmi yang mendapat wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap peredaran obat tradisional yang tidak terdaftar maupun obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Pengawasan dan antisipasi terhadap persoalan ini memang seharusnya dilakukan mengingat masyarakat yang awam terhadap seluk beluk dunia obatobatan khususnya obat tradisional. Selain itu obat tradisional yang mereka konsumsi terkadang justru menimbulkan dampak yang membahayakan dan merugikan kesehatan. Oleh karena itu, persoalan ini harus mendapat perhatian seruis dari pemerintah jika masalah ini dibiarkan maka akan timbul dampak yang semakin kompleks.

Pelanggaran yang terjadi memang dapat diselesaikan melalui peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Pada awalnya biasanya didahului dengan pelaporan dari pihak-pihak yang mengetahui dilakukannya tindak pidana tersebut, kemudian dilakulan penyelidikan dan penyidikan. Untuk tahap ini menjadi kewenangan Polri, namun dalam menghadapi kasus-kasus tertentu seperti kasus peredaran obat tradisional yang mengndung bahan kimia obat yang termasuk dalam bidang kesehatan, maka pada tahap penyidikannya dilaksanakan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat adalah penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun dalam melaksanakan tugasnya PPNS BPOM berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu tindak pidana yang disidik PPNS BPOM juga dilaporkan ke penyidik Polri dimana dalam hal ini penyidik Polri dapat memberikan petunjuk dan bantuan yang diperlukan kepada PPNS BPOM.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM di Semarang ?
  2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM di Semarang dan bagaimana solusinya?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah ”perbuatan pidana” menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1983:25).

Pengertian Obat Tradisional

Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Ramuan atau bahan yang digunakan dapat berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan ataupun eksudat tumbuhan. Eksudat tumbuhan adalah isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya. Bahan hewani untuk obat tradisional dapat merupakan hewan utuk, bagian hewan ataupun zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan. Sedangkan bahan mineral umumnya merupakan bahan mineral yang belum diolah atau hanya diolah dengan cara sederhana. Obat tradisional meliputi simplisia (bahan-bahan obat tradisional yang telah dikeringkan), jamu gendong, jamu berbungkus dan obat kelompok fitoterapi (H.Azwar Agoes dan T.Jacob, 1992: 2).

 

Tinjauan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat dengan BPOM merupakan Lembaga Negara Non Departemen dimana dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal I Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Salah satu misi dari BPOM yaitu melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran produk terapetik, obat tradisional, produk komplemen dan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan serta produk pangan yang tidak aman dan tidak layak dikonsumsi.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.

Lokasi Penelitian yaitu di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang.

Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, perautan perundang-undangan, arsip, dokumen dan lain-lain.

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

 

E. Kesimpulan

  1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang.
    1. Tersangka MM telah melakukan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Tindak pidana tersebut telah melanggar pasal-pasal antara lain pasal 82 ayat (2) huruf b jo pasal 40 ayat (2); pasal 82 ayat (1) huruf d jo pasal 63 ayat (1); pasal 81 ayat (2) huruf c jo pasal 41 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; subsidier pasal 75 huruf b jo pasal 9 ayat (1) PP RI No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
    2. Dasar Hukum Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh PPNS BBPOM di Semarang.
  • Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tantang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
  • Laporan Kejadian
  1. Hambatan-Hambatan dan Upaya Untuk Mengatasi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh PPNS BBPOM di Semarang
    1. Hambatan Internal
  • Terbatasnya Anggaran dana
  • Jumlah PPNS BBPOM di Semarang yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja
    1. Hambatan Eksternal
      • Modus Operandi yang dilakukan pelaku selalu berubah-ubah
      • Aparat Instansi lain yang kurang kooperatif

 

Contoh Tesis Hukum

  1. Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan
  2. Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penarikan
  3. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik
  4. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan
  5. Pelaksanaan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Peraturan Tata Tertib Kaitannya dengan Kode Etik Dewan
  6. Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea dan Cukai Surakarta dalam Pemberantasan Barang Palsu dan Hasil Bajakan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
  7. Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha dan Pekerja dalam Kaitannya dengan Aspek Norma Kerja di Solopos
  8. Pelaksanaan Kebijakan Peralihan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah
  9. Pelaksanaan Kebijakan Perijinan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Radio Base Station (RBS) di Kota Surakarta
  10. Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada Tahap Pra Penuntutan

 

 

Skripsi Hukum: Penerapan Alat Bukti pd Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi

Judul Skripsi : Penerapan Alat Bukti pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 yogyakarta)

 

A. Latar Belakang

Dalam peradilan militer, oditur sebagai penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.Pembuktian dalam peradilan militer maka harus mendasarkan pada alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Tindak pidana insubordinasi merupakan tindak pidana berupa perlawanan dari bawahan terhadap atasan yang lebih tinggi pangkatnya. Tindak pidana Insubordinasi ini biasanya dilakukan akibat dari reaksi bawahan tersebut terhadap perlakuan atasan kepadanya, sehingga sangat bersifat spontan sekali dan jarang ditemui alat bukti. Adapun alat bukti yang ada biasanya hanya keterangan saksi, sedangkan saksi dalam tindak pidana militer merupakan anggota militer yang berada dalam suatu kesatuan yang pada dasarnya menjunjung tinggi kesetiakawanan.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkungan peradilan Militer?
  2. Apa saja hambatan yang timbul pada penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dan bagaimana solusinya?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Alat Bukti

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Hari Sasangka, 2003 : 11).

Pengertian Sistem Pembuktian

Adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim itu harus membentuk keyakinannya.

Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi

Tindak pidana Insubordinasi adalah ketidakpatuhan kepada atasan atau peraturan perintah atau penolakan perintah, dapat pula diartikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan pengabdian.Tindak pidana Insubordinasi ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 459 ayat (1) dan Pasal 460 ayat (2) yang berkaitan mengenai perbuatan awak kapal yang melawan terhadap atasannya.

 

D. Metode Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif.

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Peradilan Militer II-11 Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil pra penelitian bahwa di Peradilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan proses pemeriksaan dan penyelesaian dalam Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis data yang yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Teknik analisis data dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

 

E. Kesimpulan Skripsi

  1. Penerapan alat bukti terhadap tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dimulai dari pemeriksaan para saksi yaitu Saksi korban Letda Suwardi, Serka Usman Umar, Praka Fendi Yulianto, Praka Lyoner Manullang, dan Praka Agus Sukaryono. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan Visum Et Repertum sebagai alat bukti surat dan yang terakhir adalah keterangan Terdakwa.
  2. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam penerapan alat bukti terhadap tindak pidana insubordinasi, yaitu berkaitan dengan tugas dinas para saksi, korban maupun terdakwa yang berpindah-pindah sehingga menyulitkan diadakannya pemeriksaan saksi di persidangan dan adanya perbedaan kesaksian yang diungkapkan oleh saksi korban dengan kesaksian

 

Contoh Skripsi Hukum

  1. Telaah Peraturan Daerah tentang Pencegahan Maksiat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ber-Bhineka Tunggal Ika
  2. Analisis terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan terhadap Perkara Tindak Pidana Anak
  3. Penerapan Alat Bukti pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)
  4. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Putusan Nomor 36pdt.G2006pa.Kra), 09
  5. Kajian terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak

 

Skripsi Hukum Pidana: Putusan Hakim dlm Perkara Tindak Pidana Pencurian

Judul Skripsi :  Kajian terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

 

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbutannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindakan pidana seperti mencuri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Menurut Pasal 45 KUHP bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar tersangka di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah putusan hakim terhadap terdakwa di bawah umur dalam perkara pencurian ?
  2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di bawah umur ?

 

C. Landasan Teori Skripsi

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perilaku manusia yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan didalamnya, perilaku yang mana dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan sanksi pidana. Syarat umum tindak pidana yaitu adanya sifat melawan hokum (wederrechtelijkheid), kesalahan (schuld) dan (kemampuan – ber) tanggung jawab menurut hukum pidana (toerekeningsvatbaarheid). (dalam Jan Remmelink, 2003 : 85)

Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku 11 KUHP dalam Bab XXI. Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah.

Tinjauan Tentang Peradilan Anak

Anak adalah penerus masa depan bangsa dan negara sehingga anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. Perhatian anak dari hari ke hari semakin serius tandai lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak yaitu UU No. 12 Tahun 1979 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

 

D. Hasil Penelitian

Banyak anak yang ikut melakukan tindakan pidana seperti mencuri. Hal itu dikarenakan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan.

Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.

 

E. Kesimpulan

  1. Putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian terdakwa dibawah umur di Pengadilan Negeri Karanganyar apabila dikaitkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ternyata lebih ringan. Dalam surat tuntutannya, perbuatan tersebut oleh Jaksa didakwa dengan pelanggaran Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana pendajara selama 2 (dua) bulan atau lebih ringan 4 (empat) bulan dari tuntutan jaksa
  2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa yang dibawah umur di Pengadilan Negeri Karanganyar adalah dengan memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah majelis hakim mempertimbangkan halhal yang memperberat dan meringankan pidana dan akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan hasil pembuktian. Kriteria yang mendasari dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa adalah pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pemidanaan dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai yuridis / hukumnya serta mendasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

 

Contoh Skripsi Hukum Pidana

  1. Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)
  2. Kajian Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak
  3. Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan
  4. Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penarikan
  5. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik

 

Skripsi Hukum Pidana: Alat Bukti pd Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi

Judul Skripsi : Penerapan Alat Bukti pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)

 

A. Latar Belakang

Tindak pidana insubordinasi merupakan tindak pidana berupa perlawanan dari bawahan terhadap atasan yang lebih tinggi pangkatnya. Tindak pidana Insubordinasi ini biasanya dilakukan akibat dari reaksi bawahan tersebut terhadap perlakuan atasan kepadanya, sehingga sangat bersifat spontan sekali dan jarang ditemui alat bukti. Adapun alat bukti yang ada biasanya hanya keterangan saksi, sedangkan saksi dalam tindak pidana militer merupakan anggota militer yang berada dalam suatu kesatuan yang pada dasarnya menjunjung tinggi kesetiakawanan.

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut, maka penulis terdorong untuk menulis Penulisan Hukum dengan judul ”PENERAPAN ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)”.

 

B. Perumusan Masalah

  1. Bagaimana penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkungan peradilan Militer?
  2. Apa saja hambatan yang timbul pada penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dan bagaimana solusinya?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Alat Bukti

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Hari Sasangka, 2003 : 11).

 

Tinjauan Mengenai Pemeriksaan perkara di Peradilan Militer

Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan tentang pemeriksaan perkara di depan Pengadilan Militer, yaitu :

  • Acara Pemeriksaan Biasa
  • Pemeriksaan koneksitas
  • Acara Pemeriksaan Khusus
  • Acara Pemeriksaan Cepat

 

Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi

Tindak pidana Insubordinasi adalah ketidakpatuhan kepada atasan atau peraturan perintah atau penolakan perintah, dapat pula diartikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan pengabdian.Tindak pidana Insubordinasi ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 459 ayat (1) dan Pasal 460 ayat (2) yang berkaitan mengenai perbuatan awak kapal yang melawan terhadap atasannya.Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Tindak Pidana Insubordinasi diatur dalam Pasal 106, 107, 108, dan 108.Dalam KUHPM, Tindak pidana insubordinasi ini diatur berkaitan dengan perbuatan seorang bawahan dalam hal ini seorang tentara yang memiliki pangkat lebih rendah terhadap atasan yang pangkatnya lebih tinggi darinya.

 

D. Metode Penelitian

Metode yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dikumpulkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif.

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Peradilan Militer II-11 Yogyakarta.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis data yang yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder.

Sumber data sekunder berupa berkas perkara dari Pengadilan militer II-11 Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah Studi Lapangan (Field Research), Studi Kepustakaan (Library Research).

Teknik analisis data dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

 

E. Kesimpulan

  1. Penerapan alat bukti terhadap tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dimulai dari pemeriksaan para saksi yaitu Saksi korban Letda Suwardi, Serka Usman Umar, Praka Fendi Yulianto, Praka Lyoner Manullang, dan Praka Agus Sukaryono. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan Visum Et Repertum sebagai alat bukti surat dan yang terakhir adalah keterangan Terdakwa.
  2. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam penerapan alat bukti terhadap tindak pidana insubordinasi, yaitu berkaitan dengan tugas dinas para saksi, korban maupun terdakwa yang berpindah-pindah sehingga menyulitkan diadakannya pemeriksaan saksi di persidangan dan adanya perbedaan kesaksian yang diungkapkan oleh saksi korban dengan kesaksian

 

Contoh Skripsi Hukum Pidana

  1. Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)
  2. Kajian Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak
  3. Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan
  4. Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penarikan
  5. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik

Incoming search terms:

Skripsi Hukum Pidana: Implementasi Pemidanaan trhdp Pelaku Tindak Pidana Perzinahan

Judul Skripsi : Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

 

A. Latar Belakang Skripsi

Hakim terkadang dalam menjatuhkan pidana ada juga yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam KUHP. Sehingga pemidanan terhadap pelaku perzinahan dirasa belum adil. Sama halnya dengan tiada keserasian antara keadilan dan kepastian hukum menyebabkan masyarakat bimbang dalam menilai hukum sehingga membawa pengaruh kepada pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum hanya akan berjalan dengan baik apabila penegakan hukum mampu menunjukkan kewibawaannya dengan jalan lebih menghayati pengertian hukum sebagai alat untuk menunjang terciptanya tertib hukum (Wahyu Affandi, 1981: 6)

Perzinahan dan hubungan seksual memang bersifat pribadi, tetapi dampak moral, dampak psikologis, dampak kriminogen, dan dampak sosialnya yang negatif, jelas bukan masalah pribadi lagi tetapi sudah menyangkut kepentingan umum. Salah satu dampak kriminogen lainnya ialah perbuatan main hakim sendiri sebagai akibat sampingan tidak terselesaikannya masalah atau akibat yang timbul dari perzinahan ini. Masalah pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seharusnya disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan tetapi tidak menyimpang dari koridor hukum yang ada serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga tujuan murni dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dapat terpenuhi.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta ?
  2. Bagaimanakah sinkronisasi atau persesuaian antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perzinahan ini ?

 

C. Landasan Teori

Tinjauan Umum Tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri

Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan mengandung pengertian bahwa perkara yang disidangkan itu adalah perkara yang melanggar hukum sehingga bagi si pelanggar dapat dijatuhi hukuman pidana. Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jenis-jenis acara pemeriksaan perkara pada sidang Pengadilan Negeri, yaitu :

  1. Acara Pemeriksaan Biasa
  2. Acara Pemeriksaan Singkat
  3. Acara Pemeriksaan Cepat

 

Pengertian Putusan

Pengertian dari putusan pengadilan terdapat dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berisi bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit” terdiri dari 3 kata, yakni “straf” yang berarti pidana atau hukum, “baar” yang artinya dapat atau boleh, dan “feit” yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam istilah diatas, Moeljatno seperti dikutip oleh Adami Chazawi menggunakan istilah perbuatan pidana yang di definisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut” (Adami Chazawi, 2002: 71)

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan, dengan meneliti langsung ke lapangan maka akan didapat data yang nyata atau faktual.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Jenis Data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan studi pustaka.

 

E. Kesimpulan

  1. Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta ternyata kasus tindak pidana perzinahan jarang sekali terjadi dimana hanya terdapat satu kasus di tahun 1990. Penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana perzinahan pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan perkara biasa lainnya, hal yang membedakan adalah bahwa tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut atau mutlak yang penuntutannya selalu dibutuhkan adanya pengaduan dari pihak suami atau isteri dari pelaku perzinahan dan acara pemeriksaannya dilakukan secara tertutup karena tindak pidana perzinahan merupakan delik kesusilaan. Di dalam melakukan penelitian penulis tidak dapat melakukan wawancara dengan hakim yang menangani dan memutus perkara ini karena sudah tidak menjabat lagi di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Sinkronisasi atau Persesuaian Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dengan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Ini Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada para terdakwa sinkron atau sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu masing-masing berupa pidana perjara 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) tahun. Di dalam menjatuhkan putusan hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan berat ringannya pidana, tetapi kalau melihat tindak pidana perzinahan ini yang telah terbukti sah dan meyakinkan, hakim juga harus mempertimbangkan bahwa keadilan ini bukan hanya kepada para pelaku tindak pidana perzinahan saja tetapi keadilan bagi suami pelaku dan juga masyarakat luas, maka seharusnya hakim menjatuhkan pidana maksimum berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan tidak mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim harus berani mengambil keputusan demi keadilan pada semua pihak dan setimpal dengan apa yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para pelaku maupun masyarakat luas untuk berpikir ulang sebelum melakukan tindak pidana apapun juga, khususnya mengenai tindak pidana perzinahan ini dan tujuan murni dari hukum akan dapat tercapai.

 

Contoh Skripsi Hukum Pidana

  1. Pelaksanaan Penyelidikan oleh Intelijen Kejaksaan terhadap Dugaan Korupsi dalam Pengadaan Dua Unit Kapal Ikan Fiber
  2. Tinjauan Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal 359 KUHP pada Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas oleh Hakim Pengadilan Negeri
  3. Proses Pemeriksaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Berdasar Peraturan Daerah Kota Surakarta
  4. Implementasi Pemidanaan terhdaap Pelaku Tindak Pidanan Perzinahan oleh Hakin Pengadilan Negeri Surakarta
  5. Analisis terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan terhadap Perkara Tindak Pidana Anak

 

Incoming search terms: