Analisis Faktor yg Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Judul Skripsi : Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008

 

A. Latar Belakang

Berdasarkan teori klasik dikemukakan suatu teori yang menjelaskan kaitan antara pendapatan per kapita dengan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimal. Dari teori pertumbuhan klasik telah dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita, maka pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita, akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi. Oleh karenanya pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Penduduk yang bertambah terus akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marginalnya telah sama dengan pendapatan perkapita. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai maksimal.(Sadono Sukirno, 1999 : 431).

Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk meneliti dan lebih mencermati bagaimana pengaruh jumlah pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Sragen tahun 1991-2008.

 

B. Perumusan Masalah

Sehubungan pernyataan yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Adakah pengaruh pendapatan perkapita terhadap PAD di kabupaten Sragen tahun 1991-2008 ?
  2. Adakah pengaruh jumlah perusahaan terhadap PAD di kabupaten Sragen tahun 1991-2008 ?
  3. Adakah pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD di kabupaten Sragen tahun 1991-2008 ?
  4. Faktor apakah yang dominan antara pendapatan perkapita, jumlah perusahaan, jumlah penduduk terhadap PAD di kabupaten Sragen tahun 1991-2008 ?

 

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Mengetahui Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen tahun 1991- 2008.

2.  Tujuan khusus

  • Mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap PAD.
  • Mengetahui pengaruh jumlah perusahaan terhadap PAD.
  • Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD.
  • Mengetahui faktor dominan yang berpengaruh terhadap PAD.

 

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Analisis Deskripsi

Pertumbuhan PAD, pertumbuhan pendapatan perkapita, pertumbuhan jumlah perusahaan dan pertumbuhan penduduk selama tahun 1991-2008 selalu meningkat tetapi pada tahun 1998 mengalami pertumbuhan negatif dikarenakan perekonomian Indonesia tergoncang dengan adanya krisis ekonomi yang berakibat pada perekonomian mikro maupun makro.

2. Secara bersama-sama pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD. Secara individu pengujian hipotesis menunjukkan bahwa :

  • Variabel pendapatan perkapita berpengaruh signifikan positif terhadap PAD. Apabila pendapatan perkapita naik maka PAD akan naik dan sebaliknya.
  • Variabel jumlah perusahaan tidak berpengaruh terhadap PAD. Apabila jumlah perusahaan naik/ turun maka PAD akan tetap.
  • Variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan negatif terhadap PAD. Apabila jumlah penduduk naik maka PAD akan turun dan sebaliknya.

 

E. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwadalam menentukan kebijakan yang terkait dengan penerimaan PAD di Kabupaten Sragen, Pemerintah Daerah yaitu :

  1. Pendapatan perkapita terbukti berpengaruh terhadap PAD, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Meningkatkan produk domestik dengan menambah terobosan, usaha-usaha pada pertanian, Industri, perbankkan, jasa-jasa, perdagangan dan menekan tingkat pertumbuhan penduduk.
  2. Jumlah perusahaan terbukti tidak berpengaruh terhadap PAD sehingga tidak perlu adanya kebijakan khusus tentang jumlah perusahaan.

Analisis Pengelolaan Aset dan Bangunan Terhadap Peningkatan PAD

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2001 – 2010

 

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan bargan milik daerah selain tanah diatur dengan Peraturan Presiden.

Pemanfaatan tanah dan bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa : sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah dan bangun serah guna. Pemanfaatan tanah dan bangunan dalam kontribusinya terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masuk dalam retribusi jasa usaha dan sub program retribusi pemakaian kekayaan daerah.

 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan beberapa masalah sebagai

berikut :

  1. Bagaimana pengelolaan aset tanah dan bangunan di Kabupaten Madiun Tahun 2001 – 2010?
  2. Bagaimana kontribusi aset tanah dan bangunan yang berupa retribusi hasil pemakaian barang pemerintah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2001-2010?

 

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi :

  1. Untuk menganalisis model pengelolaan aset tanah dan bangunan di Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2001 – 2010.
  2. Untuk menganalisis besarnya kontribusi aset tanah dan bangunan yang berupa retribusi hasil pemakaian barang pemerintah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun tahun 2001 – 2010.

 

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data regresi linier antara retribusi pemakain kekayaan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset tanah dan bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah berupa :

(i) Pinjam Pakai

(ii) Penyewaan

(iii) Kerja Sama Pemanfaatan

(iv) Bangun Guna Serah

(v) Bangun Serah Guna.

Pengelolaan aset tanah, bagunan dan gedung yang hasil pengelolaannya dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) kategori retribusi jasa usaha yaitu retribusi hasil pemakaian kekayaan daerah.

2. Hubungan antara retribusi hasil pemakaian kekayaan daerah pendapatan PAD terdapat hubungan yang signifikan, yang berarti bahwa apabila aset tanah dan bangunan meningkat maka retribusi hasil pemakaian kekayaan daerah juga meningkat meskipun kontribusinya terhadap pendapatan PAD sangat kecil. Dari analisa tersebut secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun pengelolaan aset daerah berupa tanah, gedung dan banguan mengacu pada kepentingan kesejahteraan masyarakat tidak sebagai kepentingan komersial, sehingga hasil yang didapat tidak secara materiil saja tetapi sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contoh hasil pengelolaan pemakaian kekayaan daerah adalah adanya gedung sekolah, sarana irigasi, pasar, gedung perkantoran, rumah sakit, pemakaman, tempat pembuangan sampah dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Madiun selain mencari pendapatan asli daerah dari sektor aset juga meningkatkan pendapatan dari sektor yang lainnya.

Incoming search terms:

Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Elastisitas PAD Ngawi

Latar Belakang Masalah Pendapatan Asli Daerah Ngawi 

Mardiasmo dkk, (2000:3-4) menyatakan bahwa sisi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masil lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah seharusnya sudah sangat signifikan dan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Indikator Keberhasilan Keuangan Daerah

Namun kenyataannya hampir sembilan puluh persen pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemerintah Kabupaten Ngawi masih belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan cenderung meningkat. Melihat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah di Kabupaten Ngawi yang masih sangat rendah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efesiensi dan efektivitas pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah dan pengaruh elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah.

Perumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

  1. Bagaimanakah pola perkembangan efisiensi Pendapatan Asli Daerah selama 2004-2010 di Kabupaten Ngawi ?
  2. Bagaimanakah pola perkembangan efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah selama 2004-2010 di Kabupaten Ngawi?
  3. Seberapa besar elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 2004-2010 di Kabupaten Ngawi?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

  1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah selama 2004-2010 di Kabupaten Ngawi.
  2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah selama 2004-2010 di Kabupaten Ngawi.
  3. Untuk menganalisis seberapa besar elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 2004-2010 di Kabupaten Ngawi.

Kesimpulan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi dalam periode pengamatan tahun 2004-2010 cenderung meningkat dan hanya pada tahun 2005 yang mengalami penurunan. Rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.21.314.478.635,-. Pendapatan Asli Daerah tertinggi dalam periode pengamatan terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp.27.489.942.064,- dengan rincian kontribusi Pajak Daerah sebesar Rp.9.582.526.496,-, Retribusi Daerah sebesar Rp.12.859.910.146,- , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.1.073.982.259,-, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.3.973.523.163,-.

Saran

Saran-saran yang diberikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah

  1. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset harus segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah, antara lain :
    • mengurangi atau menekan biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah seperti biaya perjalanan dinas pejabat dan biaya makan minum rapat;
    • menerbitkan lebih banyak lagi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah untuk Obyek Pajak/Retribusi yang telah diserahkan ke daerah.
    • menyederhanakan birokrasi perijinan untuk menarik investor menanamkan sahamnya di daerah.
    • dalam rangka mengurangi tingkat kebocoran PAD dan memberikan efek jera, perlu bekerja sama dengan instansi lain seperti Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian untuk melakukan tindakan secara tegas terhadap:
  2. petugas pemungut PAD yang melakukan penyelewengan penerimaan PAD dan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. wajib pajak yang melakukan kolusi dengan petugas pemungut PAD untuk mengurangi beban pajak, atau wajib pajak yang lalai atau melakukan pembukuan ganda (double accounting), dan tidak membayar pajak/retribusi sesuai dengan ketentuan.

Tesis Akutansi: Pengaruh DAK & PAD trhdp Belanja Daerah

Judul Tesis: Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi

 

A. Latar Belakang

Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD minimal 10% dari DAK yang diterima. Pengecualian dapat diberikan kepada daerah dengan kemampuan fiskal rendah. Selain itu, daerah juga diwajibkan menyediakan 3% dari nilai DAK yang diterima untuk biaya umum yang diambil dari sumber penerimaan lainnya. DAK dipakai untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan prioritas pada bidang kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Selain dana perimbangan tersebut pemda juga memiliki pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah maupun penerimaan lain – lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan ke pemda. Seharusnya sumber pendanaan tersebut digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

 

B. Rumusan Masalah Tesis

  1. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja daerah Bidang pendidikan Kabupaten / Kota di Sulawesi?
  2. Apakah terjadi flypaper effect pada pengaruh DAK tahun sebelumnya dan PAD tahun sebelumnya terhadap prediksi belanja daerah bidang pendidikan tahun berjalan pada kabupaten / kota di Sulawesi?.

 

C. Landasan Teori

Belanja Daerah Bidang Pendidikan

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode Anggaran. (Abdul Halim, 2002). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan berada di tangan Sekretraris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemda, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Bagian Penyusunan Program dan Bagian Keuangan).

 

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai tujuan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut UU No. 25 Tahun 1999, DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Halim (2002) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain – lain. Sedangkan diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hypotheses testing yang bertujuan untuk menguji hipotesis.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten / Kota yang terdapat di Sulawesi.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling.

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan asli Daerah (PAD) dan Belanja Pendidikan.

Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan.

 

E. Kesimpulan

Dalam penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel penelitian berupa DAU, dan PAD menyimpulkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah dan terjadi flypaper effect. Ketika dihubungkan langsung dengan belanja bidang pendidikan terdapat kesimpulan tidak terjadinya flypaper effect dikarenakan pengaruh PAD lebih besar dibandingkan dengan pengaruh DAU.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan baik dengan lag maupun tanpa lag. Sedangkan Pendapatan Asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan di kabupaten / kota di Sulawesi baik dengan lag atau tanpa lag. Baik dengan lag maupun tanpa lag pengaruh DAK lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan hal ini berarti telah terjadi flypaper effect.

 

Contoh Tesis Akutansi

  1. Evaluasi Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Pembantu Chemical Pada Pt.Kusumahadi Santosa Surakarta
  2. Intellectual Capital Disclosure: Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
  3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi
  4. Hubungan Antara Kinerja Sosial Dan Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Ukuran Perusahaan
  5. Analisis Pengaruh Roce Dan Cse Terhadap Residual Earnings (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Food And Beverage Di Bei)

 

 

Tesis Akutansi: Evaluasi Peningkatan Kontribusi Pajak Reklame trdhp PAD

Judul Tesis : Evaluasi Peningkatan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2004-2008

 

A. Latar Belakang

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial di Surakarta sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak ini diharapkan memberikan kontribusi yang maksimal bagi Dipenda Surakarta. Dari tahun ke tahun kontribusi tersebut tidak selalu mengalami peningkatan.

Berdasarkan capaian taget realisasi anggaran pajak reklame, tahun anggaran 2004-2008 menunjukkan hasil yang berbeda. Keadaan ini mendorong penulis untuk menghitung basarnya kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Surakarta dengan berbagai hambatan dan upaya untuk meningkatkannya tahun anggaran 2004-2008.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2004-2008?
  2. Apa saja hambatan yang ditemui Dipenda Surakarta dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame?
  3. Upaya apa saja yang dilakukan Dipenda Surakarta dalam usaha peningkatan kontribusi pajak reklame?

 

C. Landasan Teori

Pajak Secara Umum

Definisi pajak menurut Prof. S. I. Djajadiningrat Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. (Munawir, 1982: 3)

Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Zain, 2003: 13)

Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan pengertian reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dari atau corak atau ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

 

D. Kesimpulan

  1. faktor yang mempengaruhi peningkatan kontribusi pajak reklame:
  2. adanya sistem lelang baliho yang dilaksanakan oleh Pemda;
  3. bertambahnya jumlah industri perdagangan di Kota Surakarta;
  4. bertambahnya jumlah penduduk Kota Surakarta yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang dari luar kota;
  5. bertambahnya pusat perbelanjaan;
  6. faktor yang mempengaruhi penurunan pajak reklame:
  7. adanya pengurangan titik-titik strategis di Jln. Slamet Riyadi sebelah selatan jalan karena kebijakan Pemerintah Kota yang harus tetap memperhatikan aspek keindahan dalam pemasangan papan-papan reklame;
  8. adanya event besar yang diselenggarakan seperti WHCC, SIEM, dan Solo Batik Carnival, namun termasuk dalam event yang tidak komersial karena merupakan hajatan Pemkot sehingga untuk pemasangan reklame tidak dikenai pajak reklame;
  9. berkurangnya pengguna jasa reklame;

 

E. Saran

  1. Penambahan jumlah personil lapangan sebagai pengawas untuk melakukan monitoring teradap pelaksanaan pajak reklame.
  2. Pembagian waktu dan pembagian daerah pemasangan reklame untuk personil lapangan guna memudahkan monitoring.
  3. Melakukan pendataan berkala tiap tiga bulan sekali terhadap Wajib Pajak untuk mengantisipasi adanya reklame ilegal.

 

Contoh Tesis Akutansi

  1. Evaluasi Peningkatan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
  2. Analisis Arus Kas Laboratorium Komputer K-Media Tehnik Arsitektur Uns
  3. Evaluasi Anggaran Penjualan Ditinjau dari Berbagai Metode Peramalan Pada Hotel Sahid Raya Solo
  4. Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Sampai Penyelesaian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha
  5. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial Dan Kepuasan Pemakai Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Komputer Pada Perusahaan Penerbitan Di Surakarta

Judul Skripsi: Strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dlm Retribusi Pasar

Judul Skripsi : Strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2008 Melalui Pemberdayaan Pasar Tradisional

 

A. Latar Belakang

Di tengah kondisi krisis ekonomi yang semakin parah, ternyata terdapat sebuah fenomena yang menarik. Ternyata tidak semua sector perekonomian mengalami keterpurukan. Perekonomian yang dibangun berdasarkan pola-pola tradisional ternyata tetap eksis, tidak terkena imbas dari krisis. Hal tersebut terlihat dari banyaknya usaha kecil dan menengah yang bertahan di tengah gempuran krisis apabila dibandingkan dengan perusahaan besar yang banyak mengalami gulung tikar.

Pasar tradisional sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

 

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar tahun 2008 melalui pemberdayaan pasar tradisional?

 

C. Tinjauan Pustaka

Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani strategos yang terbentuk dari kata stratos yang berarti militer dan -ag yang berarti memimpin. Grant (1999: 11) mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana keseluruhan dalam memanfaatkan sumber daya untuk memperoleh kedudukan yang menguntungkan.

Optimal

Definisi optimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 628) adalah terbaik, tertinggi, dan paling menguntungkan. Mengoptimalkan adalah menjadikan paling baik atau menjadikan paling tinggi. Sedangkan optimum adalah kondisi yang terbaik atau yang paling menguntungkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

D. Metode Penelitian Skripsi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

  • penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif,
  • lokasi penelitian adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta,
  • teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi,
  • sumber data diperoleh dari arsip dan dokumen serta wawancara,
  • teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling,
  • analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif,
  • validitas data maka menggunakan triangulasi data.

 

E. Kesimpulan

Pemberdayaan pasar tradisional di Kota Surakarta dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

  • Pembangunan (renovasi) pasar

Pembangunan (renovasi) pasar sudah berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan terealisasinya pembangunan 3 pasar dari 4 target yang ditetapkan pada tahun 2008, yaitu Pasar Legi, Pasar Gading, dan Pasar Windujenar.

  • Pemeliharaan pasar

Pemeliharaan fasilitas pasar dilakukan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan pasar dan elektrikal mekanikal pasar. Pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan pasar dilakukan dengan perbaikan sarana dan prasarana yang sudah ada maupun penambahan fasilitas baru, sedangkan pemeliharaan sarana dan prasarana elektrikal mekanikal pasar dilakukan dengan perawatan kelistrikan yaitu melakukan penggantian alat-alat listrik.

  • Pengembangan pengelolaan persampahan pasar

Peningkatan kebersihan pasar dilakukan melalui penambahan maupun pengantian alat kebersihan di masing-masing pasar. Kemudian juga mengupayakan pedagang supaya sadar akan kebersihan pasar.

 

Contoh Skripsi Administrasi

  1. Strategi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dalam Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2008 Melalui Pemberdayaan Pasar Tradisional
  2. Peranan Puskesmas dalam Pelayanan Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Peranan UPTD Puskesmas Rawat Inap Sibela dalam Pelayanan Program PKMS di Surakarta)
  3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2007)
  4. Kualitas Pelayanan Perijinan Dinas Kesehatan Kota Surakarta
  5. Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2007

Incoming search terms: