Tesis Pelayanan : Esensi Partisipasi Publik dlm Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1)

Judul Tesis : Esensi Partisipasi Publik dalam Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

 

A. Latar Belakang

Adalah menarik dan penting memperhatikan konsistensi perumus standar pelayanan1 pada pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Nomor 25 Tahun 2009) dalam mengakomodasi mekanisme musyawarah agar tidak terjadi reduksi2esensi3 partisipasi publik dalam pelayanan publik. Mengingat ketentuan mengenai standar pelayanan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 berpotensi membuka celah terjadinya manipulasi pemenuhan hak warga negara melalui dalih penyelenggara layanan tidak mampu menyusun dan menetapkan standar pelayanan.

Adapun rumusan standar pelayanan dinyatakan dalam pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 sebagai berikut: “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.”

 

B. Pokok Permasalahan

  1. Bagaimana konsistensi pengakomodasian partisipasi publik dalam standar pelayanan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009?
  2. Bagaimana esensi partisipasi publik dalam standar pelayanan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009?

 

C. Tinjauan Pustaka Regulasi Standar Pelayanan Publik di Indonesia

Standar Pelayanan Minimal dan Standar Pelayanan

Mengadaptasi kebiasaan dalam setiap pertemuan perdana yaitu perkenalan, maka di awal pembahasan bab ini diperkenalkan terlebih dahulu dua istilah yang serupa tapi tak sama. Istilah standar pelayanan yang menjadi fokus penelitian sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 berbeda dengan istilah standar pelayanan minimal yang telah familier.

Paradigma Administrasi Publik dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Demokrasi Deliberatif sebagai Teori Partisipasi Publik

Sebelum menelaah batang tubuh pasal demi pasal dalam UU Nomor 25 Tahun 2009, bab penting yang juga harus diperhatikan adalah poin menimbang dan mengingat. Terdapat 4 (empat) hal yang dijadikan pertimbangan penyusunan undang-undang ini yakni: “bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Regulasi Standar Pelayanan dan Partisipasi Publik

Standar pelayanan diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2009. Berikut Pasal 20 UU Nomor 25 Tahun 2009 selengkapnya “(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.(2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. (3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. (4) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.”

 

D. Metode Penelitian

Penelitian standar pelayanan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menimbulkan reduksi esensi partisipasi publik dalam pelayanan publik menggunakan dua pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum normatif.

Sesuai dengan definisi di atas, penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, “yang pada dasarnya terkait pada dua aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum”.

Inventarisasi bahan hukum untuk penelitian dilakukan dengan metode “studi dokumen atau penelitian kepustakaan (library research)”

 

E. Kesimpulan

  1. DPR sebagai representasi publik yang memiliki keharusan mengakomodasi partisipasi publik, inkonsisten dalam menjalankan fungsi legislasi yang melekat fungsi representasi di dalamya. Inkonsistensi DPR tersebut berakibat pada rumusan final Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 yang kontraproduktif bahkan inkonstitusional.
  2. Esensi partisipasi publik dalam standar pelayanan dengan mengadaptasi teori demokrasi deliberatif dan paradigma new public service adalah upaya demokratisasi yang dilakukan oleh publik untuk memperjuangkan hakikat eksistensinya sebagai warga negara yang menghendaki partisipasi aktif dalam pelayanan publik. Namun tersisa masalah karena inkonsistensi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi yang melekat fungsi representasi di dalamya sehingga berpotensi mereduksi esensi partisipasi publik dalam standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009.

 

Contoh Tesis Pelayanan

  1. Esensi Partisipasi Publik dalam Pelayanan Publik Melalui Standar Pelayanan Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  2. Evaluasi Penerapan Customs Advance Trade System (Cats) pada Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Cikarang Dry Port Bekasi
  3. Evaluasi Program Pelayanan Anak Jalanan (Studi Kasus Dampak Individu (Individualized Outcome) pada Klien Di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak Jalanan Social Development Center For Children)
  4. Hubungan Dimensi Kepuasan Pelayanan dengan Minat Pemanfaatan Ulang Pelayanan Rawat Inap di Rs. Hermina Depok Tahun 2012
  5. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Siak
  6. Kualitas Pelayanan Jasa Kereta Api Commuter Line Jabodetabek = Service Quality Of Jabodetabek Commuter Line Train
  7. Kualitas Pelayanan Pasien Rawat Inap Kelas Iii Di Rsud Pasar Rebo Jakarta Timur _ Studi Kasus Ketahanan Lembaga Rsud Pasar Rebo
  8. Manajemen Pelayanan Publik Pada Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan Jakarta Barat
  9. Menciptakan Aparatur yang Professional dalam Penyelenggaraan Birokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  10. Penerapan Model Antrean di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua dalam Rangka Kelancaran Pelayanan Kepada Wajib Pajak
  11. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  12. Pengaruh Servant Leadership terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  13. Pengaruh Stimuli Pemasaran, Keluarga dan Psikologi Pasien Terhadap Keputusan Pasien dalam Membeli Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Anna Medika Bekasi Tahun 2012
  14. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Jasa Pelayanan yang Diberikan oleh Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 300 K Pdt 2010)

 

Incoming search terms:

Tesis Pelayanan : Menciptakan Aparatur yg Profesional dlm Penyelenggaraan Birokrasi

Judul Tesis : Menciptakan Aparatur yang Profesional dalam Penyelenggaraan Birokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

 

A. Latar Belakang

Globalisasi merupakan isu yang akan menjadi kenyataan, karena siap atau tidak, mau atau tidak mau Indonesia akan memasuki era pasar bebas. Tentunya sumber daya manusia di Indonesia akan bersaing dengan sumber daya manusia dari Negara luar. Begitupun sumber daya manusia di bidang aparatur pemerintahan, dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, sehingga bisa menjadi tenaga yang professional sesuai dengan bidangnya. Terutama Pegawai Negeri Sipil yang memberikan pelayanan secara langsung ke masyarakat,seperti: Dokter, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Penunjang lainnya. Peningkatan kompetensi itu didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus, berkaitan dengan keahlian yang dimilikinya.

Professional tidak pernah lepas dari kata Kompetensi, sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh sumber daya manusia, terutama bagi Aparatur Negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil. Di berbagai belahan dunia, saat ini menghadapi gelombang besar berupa meningkatnya isu globalisasi. Salah satu persyaratan menghadapi tantangan globalisasi adalah Kompetensi. Tentunya Sumber Daya Manusia di Indonesia akan bersaing dengan Sumber Daya Manusia dari Negara Luar, termasuk sumber daya manusia di berbagai bidang apapun, dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, sehingga bisa menjadi tenaga yang professional sesuai dengan bidang keahliannya.

 

B. Perumusan Masalah

  1. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan jaminan Pelayanan yang Professional kepada masyarakat guna tercapainya Good Governance ?
  2. Bagaimanakah menciptakan Aparatur Pemerintah yang Professional dalam penyelenggaraan birokrasi dalam upaya Good Governance dan Reformasi Birokrasi ?

 

C. Tinjauan Umum Dasar Hukum Pelayanan Publik di Indonesia

Dalam perundangan-undangan pelayanan publik ini meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata. Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.

Pelayanan atas jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.

 

D. Metode Penulisan Tesis

Penulisan dalam tesis ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatifyakni mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan bidang Pelayanan publik, baik dalam rangka penormaannya maupun dalam rangka implementasinya dilapangan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua bentuk metode penelitian. Yang Pertama dengan metode penelitian library research, melalui penelitian kepustakaan ini penulis berusaha mengkaji buku-buku serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.37 Kedua dengan metode penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke obyeknya melalui pengamatan kejadian sehari-hari, yaitu serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh penulis terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan analisis korelasional, yaitu menguji hubungan antara profesionalisme dengan prestasi atau hasil kinerja dari Aparatur Pemerintah khususnya di bidang payanan publik.

 

E. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan diatas, maka tingkat Professionalisme Aparatur Pemerintahan kita, khususnya dalam hal Pelayanan Publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat , maka memerlukan PENYEMPURNAAN dari waktu ke waktu agar dapat dikategorikan sebagai PROFESIONAL dan IMPLEMENTATIF, serta masih belum memenuhi syarat dan atau kriteria sebagai PROFESIONAL yang Equality, Equity, Loyality dan Accountability.

2. Untuk itu perlu ditempuh melalui berbagai cara agar dapat mencapai optimalisasi kinerja birokrasi dengan menata kembali peran, fungsi dan wewenang Aparatur Pemerintahan melalui obyektifitas dalam,

  • Perencanaan Pengadaan Calon Pegawai yang sesuai dengan kebutuhan ,
  • Penerimaan Calon Pegawai sesuai dengan kriteria yang ada ,
  • Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai dan atau Pegawai dalam sistim dan materi pelatihan yang komprehensip sesuai dengan prinsip dan tujuan organisasi ,
  • Sistim Remunerasi yang memadahi dan setidaknya dapat memenuhi syarat kebutuhan hidup minimum masyarakat .
  • Pembinaan Pegawai yang meliputi ( obyektifitas Penempatan , Reward dan Punishment , Promosi Jabatan serta Mutasi yang sesuai kebutuh an , dlsb )

 

Contoh Tesis Pelayanan

  1. Esensi Partisipasi Publik dalam Pelayanan Publik Melalui Standar Pelayanan Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  2. Evaluasi Penerapan Customs Advance Trade System (Cats) pada Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Cikarang Dry Port Bekasi
  3. Evaluasi Program Pelayanan Anak Jalanan (Studi Kasus Dampak Individu (Individualized Outcome) pada Klien Di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak Jalanan Social Development Center For Children)
  4. Hubungan Dimensi Kepuasan Pelayanan dengan Minat Pemanfaatan Ulang Pelayanan Rawat Inap di Rs. Hermina Depok Tahun 2012
  5. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Siak
  6. Kualitas Pelayanan Jasa Kereta Api Commuter Line Jabodetabek = Service Quality Of Jabodetabek Commuter Line Train
  7. Kualitas Pelayanan Pasien Rawat Inap Kelas Iii Di Rsud Pasar Rebo Jakarta Timur _ Studi Kasus Ketahanan Lembaga Rsud Pasar Rebo
  8. Manajemen Pelayanan Publik Pada Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan Jakarta Barat
  9. Menciptakan Aparatur yang Professional dalam Penyelenggaraan Birokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  10. Penerapan Model Antrean di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua dalam Rangka Kelancaran Pelayanan Kepada Wajib Pajak
  11. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  12. Pengaruh Servant Leadership terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  13. Pengaruh Stimuli Pemasaran, Keluarga dan Psikologi Pasien Terhadap Keputusan Pasien dalam Membeli Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Anna Medika Bekasi Tahun 2012
  14. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Jasa Pelayanan yang Diberikan oleh Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 300 K Pdt 2010)

 

Pengertian Pelayanan Publik

Pengertian Pelayanan Publik  ~ Pelayanan publik adalah sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/ atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Lijan Poltak Sinambela menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Sedangkan definisi menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dari pemerintah dalam bentuk barang maupun jasa yang diberikan kepada masyarakat. 

Tesis Pelayanan : Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak

 

A. Latar Belakang

Mendekatkan pelayanan berarti mempersempit jarak penyedia layanan terhadap penerima pelayanan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, birokrat ditempatkan sebagai penyedia layanan dan publik atau masyarakat ditempatkan sebagai penerima layanan (Sinambela, 2011, h. 33-34). Dengan demikian, orientasi terhadap publik tersebut seharusnya telah merubah paradigma berfikir terkait siapa yang melayani dan siapa dilayani. Kalau dahulu pemerintah sebagai promotor pembangunan dan dilayani oleh masyarakat, maka saat ini pemerintah ada untuk melayani masyarakatnya (Hardiyansyah, 2011, h. 3-4).

Saat ini, pemahaman akan pentingnya aspek pelayanan memang sudah merasuk ke dalam sistem pemerintahan Indonesia, tidak hanya di pusat, tetapi utamanya di daerah sebagai aparatur yang paling dekat dengan masyarakat, akan tetapi masih ditemukan berbagai permasalahan dalam tahap implementasi sehingga istilah kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah belum benar-benar hilang dari mindset masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperbaiki pola penyelenggaraan seraya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya. Paling tidak, ada dua alasan yang secara implisit dapat menjelaskan mengapa pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama, pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakannya. Kedua, pelayanan tersebut dinikmati pada tingkat lokal yang secara historis pun disediakan secara lokal (Ahmad, Devarajan, Khemani, dan Shah, 2005).

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak?
  2. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak?
  3. Bagaimana peran Camat dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak?

 

C. Tinjauan Literatur Tesis

Reformasi Administrasi Sub-Nasional : Suatu Analisis Reformasi Administrasi Kecamatan di Kota Bogor.

Di dalam disertasi ini, Unifah Rosyidi membahas mengenai reformasi administrasi yang terjadi pada ranah kecamatan. Penelitian dengan menggunakan metode kualitaitif ini ditujukan untuk mengungkap fakta empirik terkait reformasi administrasi di tingkat kecamatan melalui penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang mengaturnya. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai dimensi reformasi administrasi yang bersifat struktural dan individu, konflik yang muncul akibat implementasi reformasi administrasi sub-nasional, serta solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam penyelesaian konflik tersebut.

Pelayanan Publik

Lonsdale dan Enyedi sebagaimana dikutip oleh Zauhar memaknai public service sebagai : something made available to whole of population, and it involves things which people can not normally provide themselves. i.e. must act collectively (Zauhar, 2001). Sementara menurut Savas, terminologi pelayanan publik popular diartikan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemerintah (government service) kepada masyarakat karena sektor publik memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan pemerintah (Savas, 1987, h. 58-91). Sehingga, hal ini dapat diartikan sebagai penyediaan sekaligus pemberian pelayanan oleh pemerintah melalui agen-agennya (pegawainya).

Pendelegasian Kewenangan

Agar dapat mencapai tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna, Tri Widodo Oetomo menyatakan bahwa suatu organisasi disarankan untuk menerapkan asas-asas tertentu dalam mengorganisasikan kelembagaanya. Demikian juga dengan organisasi pemerintah, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu: asas pembagian tugas, asas fungsionalisasi, asas koordinasi, asas kesinambungan, asas keluwesan dalam beradaptasi, asas akordion, asas pendelegasian wewenang, asas rentang kendali, asas jalur dan staf, serta asas kejelasan dalam pengembangan organisasi (Handayani, 2008, h. 28-29).

 

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh aktor, baik seorang politisi maupun sekelompok politisi, yang diarahkan untuk menentukan tujuan tertentu dan bagaimana cara pencapaian tujuan itu, dengan tetap berada dalam lingkup kewenangan aktor tersebut. Sementara menurut Lester dan Stewart, kebijakan publik itu umumnya berbicara mengenai suatu proses, rangkaian pola kegiatan yang dirancang dan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai macam masalah umum, baik nyata maupun tidak (Lester dan Stewart, 2000, h.2-21).

 

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus (Case Study).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena implementasi Kebijakan PATEN di Kabupaten Siak melalui dukungan data-data kualitatif.

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analis penafsir data, dan pelapor hasil, karena sesuai dengan yang dikatakan Creswell bahwa penelitian kualitatif.

Menurut Creswell, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas empat strategi pengumpulan data, yaitu observasi kualitatif, Wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual (2010, h. 266-271).

 

E. Kesimpulan

1. Meski implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak telah mengikuti prosedur penyelenggaraan PATEN sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), tetapi dalam hal pelaksanaan secara empiris, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak, yaitu:

  1. Koordinasi antara instansi terkait khususnya kecamatan dan KPTSP, belum terlaksana secara maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.
  2. Kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN masih belum memadai.
  3. Komitmen untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan publik yang dimiliki oleh Bupati Siak belum terinternalisasi secara komprehensif hingga kepada para staf (frontliner) yang ada di kecamatan, karena masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk pungutan liar.

2. Jika dilihat dari context dan content of policy, maka faktor-faktor yang paling menentukan terhadap implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak adalah :

  1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi dalam implementasi PATEN, yang dalam hal ini adalah Bupati Siak, dinas dan instansi terkait terutama Kantor KPTSP Kabupaten Siak, termasuk masyarakat sebagai penerima pelayanan.
  2. Kedudukan Pembuat Kebijakan yang ditunjukkan dengan adanya Political will dan komitmen Bupati Siak dalam mengawal implementasi PATEN.
  3. Sumber daya yang tersedia. Dari sisi dana, Kabupaten Siak tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Tetapi dalam aspek kuantitas dan kualitas personil yang ada di kecamatan, Kabupaten Siak masih harus berbenah karena personil yang ada saat ini belum memadai.

3. Dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak, maka bukan hanya peran seorang Camat saja yang menjadi vital, tetapi juga diikuti oleh pemberdayaan peran dan fungsi segenap aparatur kecamatan. Sebaliknya, terkait hubungan kerja kecamatan dengan KPTSP masih belum bersinergi secara baik, sehingga kecamatan sebagai simpul KPTSP dalam pelaksanaan pelayanan khususnya perizinan masih belum sesuai dengan apa yang di amanatkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

 

Contoh Tesis Pelayanan

  1. Esensi Partisipasi Publik dalam Pelayanan Publik Melalui Standar Pelayanan Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  2. Evaluasi Penerapan Customs Advance Trade System (Cats) pada Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Cikarang Dry Port Bekasi
  3. Evaluasi Program Pelayanan Anak Jalanan (Studi Kasus Dampak Individu (Individualized Outcome) pada Klien Di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak Jalanan Social Development Center For Children)
  4. Hubungan Dimensi Kepuasan Pelayanan dengan Minat Pemanfaatan Ulang Pelayanan Rawat Inap di Rs. Hermina Depok Tahun 2012
  5. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Siak
  6. Kualitas Pelayanan Jasa Kereta Api Commuter Line Jabodetabek = Service Quality Of Jabodetabek Commuter Line Train
  7. Kualitas Pelayanan Pasien Rawat Inap Kelas Iii Di Rsud Pasar Rebo Jakarta Timur _ Studi Kasus Ketahanan Lembaga Rsud Pasar Rebo
  8. Manajemen Pelayanan Publik Pada Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan Jakarta Barat
  9. Menciptakan Aparatur yang Professional dalam Penyelenggaraan Birokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  10. Penerapan Model Antrean di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua dalam Rangka Kelancaran Pelayanan Kepada Wajib Pajak
  11. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  12. Pengaruh Servant Leadership terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  13. Pengaruh Stimuli Pemasaran, Keluarga dan Psikologi Pasien Terhadap Keputusan Pasien dalam Membeli Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Anna Medika Bekasi Tahun 2012
  14. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Jasa Pelayanan yang Diberikan oleh Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 300 K Pdt 2010)

 

Incoming search terms:

Tesis Pelayanan : Kualitas Pelayanan Pasien Rawat Inap Kelas III di RSUD Pasar Rebo

Judul Tesis : Kualitas Pelayanan Pasien Rawat Inap Kelas III di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur (Studi Kasus Ketahanan Lembaga RSUD Pasar Rebo)

 

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga Negara memiliki hak dan kebutuhan dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Hak – hak dasar warga negara diatur dalam konstitusi atau setidaknya dalam peraturan perundangan. Konstitusi dan UU yang berlaku telah mengatur mengenai kewajiban Negara dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar warganya untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat. Pelayanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga merupakan pelayanan publik, karena itu Negara harus menjamin akses warganya terhadap pelayanan tersebut. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang dijamin oleh negara. Negara berkewajiban untuk menjaga akses warganya terhadap berbagai pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan minimal bagi warga untuk hidup secara layak dan bermartabat. Pelayanan seperti ini harus dapat diakses oleh warga Negara tanpa kecuali, tanpa melihat status sosial, ekonomi, ras, etnisitas, agama dan ciri – ciri subjektif lainnya.

Kualitas pelayanan kesehatan yang baik mencerminkan berjalannya proses birokrasi pemerintahan kearah pelaksanaan good governance serta merupakan bukti bahwa pemerintah mampu mensejahterakan rakyatnya. Namun faktanya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat dinilai masih kurang memuaskan. Ini tercermin dalam lkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pelayanan kesehatan pada 48 rumah sakit dan 2 dinas kesehatan di 25 provinsi. Hasil Pemeriksaan BPK atas pelayanan kesehatan pada 48 rumah sakit dan 2 dinas kesehatan dari 25 provinsi tersebut secara umum kurang efektif.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana tingkat kepuasan pasien rawat inap kelas III terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSUD Pasar Rebo?
  2. Bagaimana gambaran kualitas pelayanan RSUD Pasar Rebo terhadap pasien rawat inap kelas III?
  3. Bagaimana kaitan kualitas pelayanan RSUD Pasar Rebo dengan Ketahanan Lembaga RSUD Pasar Rebo?

 

C. Landasan Teori

Pelayanan Publik

Pelayanan publik (Sinambela:2008)1 diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Kepercayaan Publik

Konsep kepercayaan atau ketidakpercayaan publik sering digunakan untuk menjelaskan fenomena yang berbeda – beda, memiliki cakupan yang luas dan merujuk pada berbagai bentuk ketidakpuasan atau kekecewaan publik terhadap lembaga pemerintah yang dinilai gagal memenuhi harapan publik. Beberapa istilah yang berbeda sering digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkait dengan kepercayaan, seperti confidence, reliability, dan trustworthiness (Coudhory,2008).

Service Quality

Lewis & Booms (1983)27 merupakan pakar yang pertama kali mendefinisikan kualitas jasa (Service Quality) sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Berdasarkan definisi ini, kualitas jasa bisa diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan demikian ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa : jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa yang dirasakan/dipersepsikan (perceived service) (Parasuraman, et al., 1985)

Kepuasan Pelanggan

Pengguna jasa (pelanggan) suatu organisasi atau perusahaan memiliki tingkat kepuasan yang bersifat relatif terhadap produk atau jasa yang diterimanya. Bila kinerja produk atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan harapan (expectation) yang diinginkan, maka pelanggan akan merasa tidak puas. Sebaliknya bila kenerja yang diterima melebihi atau melampaui harapannya, pelanggan akan merasa sangat puas. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kotler dan Amstrong (2002)49, bahwa kepuasan pelanggan adalah sejauhmana suatu tingkatan produk dipersepsikan sesuai dengan harapan pembeli. Pelanggan merasa puas kalau harapan mereka terpenuhi, dan merasa amat gembira kalau harapan mereka terlampaui. Pelanggan yang puas cenderung tetap loyal lebih lama, membeli lebih banyak, kurang peka terhadap perubahan harga, dan pembicaraannya menguntungkan perusahaan.

 

D. Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan melalui metode survey secara kuantitatif untuk menghitung kualitas pelayanan RSUD Pasar Rebo dengan menggunakan rumus SERVQUAL (Parasuraman, Zeithml, and Berry:1985) yang menjelaskan tingkat ekspektasi dan persepsi pasien rawat inap kelas III khususnya pasien peserta jaminan kesehatan terhadap kualitas pelayanan RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur.

Penyebaran kuesioner kepada pasien peserta jaminan kesehatan dilakukan pada instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Pasar Rebo selama lebih kurang satu bulan masa penelitian terhitung mulai tanggal 15 Oktober sd 15 November 2012.

 

E. Kesimpulan

1. Berdasarkan Nilai Aktual SERVQUAL pada seluruh indikator kualitas pelayanan (Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy) pada instalasi rawat inap kelas III RSUD Pasar Rebo yang rata – rata berada diatas 89 persen dan berada pada rentang skala 84 < IKP ≤ 100 menunjukkan bahwa pasien peserta jaminan kesehatan yang dirawat pada instalasi rawat inap kelas III telah merasa sangat puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pada setiap indikator kualitas pelayanan telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pasien peserta jaminan kesehatan dan kerabatnya, hal ini juga menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki kinerja yang sangat baik didalam memberikan pelayanan kepada para pasien rawat inap kelas III khususnya pasien peserta jaminan kesehatan.

2. Meskipun pasien peserta jaminan kesehatan telah sangat puas dengan kualitas pelayanan rumah sakit, namun masih terdapatnya skor kesenjangan pada setiap indikator kualitas pelayanan menggambarkan bahwa kualitas pelayanan pada instalasi rawat inap kelas III di RSUD Pasar Rebo diharapkan masih dapat ditingkatkan lagi dalam rangka semakin meningkatkan kepuasan pasien peserta jaminan kesehatan. Adapun skor kesenjangan tertinggi pada setiap indikator kualitas pelayanan yang meliputi :

  • kebersihan kamar mandi/toilet pasien yang merupakan butir pertanyaan dari indikator Tangible
  • pelayanan adminstrasi untuk pasien dilakukan dengan cepat dan tidak berbelit – belit yang merupakan butir pertanyaan dari indikator Reliability;
  • Dokter jaga tersedia selama 24 jam yang merupakan butir pertanyaan indikator Responsivenes
  • Dokter dapat mendiagnosa penyakit pasien dengan akurat yang merupakan butir pertanyaan indikator Assurance
  • Kesediaan petugas rumah sakit untuk meminta maaf saat terjadi kesalahan dalam pemberian pelayanan yang merupakan butir pertanyaan indikator Empathy. Hal tersebut patut dijadikan acuan serta diprioritaskan oleh pihak rumah sakit untuk dapat segera dilakukan peningkatan pelayanan secara berkelanjutan dalam rangka memenuhi harapan pasien rawat inap kelas III khususnya pasien peserta jaminan kesehatan.

3. Kepuasan pasien rawat inap kelas III khususnya pasien peserta jaminan kesehatan akan semakin meningkatkan rasa kepercayaan pasien terhadap kinerja dan kredibilitas rumah sakit didalam melayani masyarakat sehingga tentunya akan semakin meningkatkan Ketahanan Lembaga RSUD Pasar Rebo. Namun jika pihak rumah sakit tidak dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah dinilai sangat memuaskan oleh pasien, dan tidak berusaha untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien, maka dalam jangka pendek dapat mengakibatkan rasa kekecewaan pasien terhadap kualitas pelayanan rumah sakit dan dalam Jangka panjang dikhawatirkan dapat mengurangi rasa kepercayaan pasien terhadap kinerja dan kredibilitas rumah sakit. Pasien yang kecewa cenderung menyampaikan pengalaman yang mereka alami kepada orang lain, hal ini dapat memunculkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan rumah sakit, imbasnya rumah sakit selain harus berkonsentrasi untuk melayani para pasien juga harus mengeluarkan banyak waktu dan energinya untuk berusaha menghapus persepsi negatif yang ada dimasyarakat sehingga hal ini dapat menganggu Ketahanan Lembaga Rumah Sakit itu sendiri.

Contoh Tesis Pelayanan

  1. Esensi Partisipasi Publik dalam Pelayanan Publik Melalui Standar Pelayanan Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  2. Evaluasi Penerapan Customs Advance Trade System (Cats) pada Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Cikarang Dry Port Bekasi
  3. Evaluasi Program Pelayanan Anak Jalanan (Studi Kasus Dampak Individu (Individualized Outcome) pada Klien Di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak Jalanan Social Development Center For Children)
  4. Hubungan Dimensi Kepuasan Pelayanan dengan Minat Pemanfaatan Ulang Pelayanan Rawat Inap di Rs. Hermina Depok Tahun 2012
  5. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Siak
  6. Kualitas Pelayanan Jasa Kereta Api Commuter Line Jabodetabek = Service Quality Of Jabodetabek Commuter Line Train
  7. Kualitas Pelayanan Pasien Rawat Inap Kelas Iii Di Rsud Pasar Rebo Jakarta Timur _ Studi Kasus Ketahanan Lembaga Rsud Pasar Rebo
  8. Manajemen Pelayanan Publik Pada Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan Jakarta Barat
  9. Menciptakan Aparatur yang Professional dalam Penyelenggaraan Birokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  10. Penerapan Model Antrean di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua dalam Rangka Kelancaran Pelayanan Kepada Wajib Pajak
  11. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  12. Pengaruh Servant Leadership terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  13. Pengaruh Stimuli Pemasaran, Keluarga dan Psikologi Pasien Terhadap Keputusan Pasien dalam Membeli Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Anna Medika Bekasi Tahun 2012
  14. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Jasa Pelayanan yang Diberikan oleh Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 300 K Pdt 2010)

 

Incoming search terms:

Tesis Pelayanan Terminal: Relasi Kekuasaan dlm Pelayanan Publik

Judul Tesis : Relasi Kekuasaan dalam Pelayanan Publik (Studi tentang Hubungan Pelaku-pelaku dalam Pengelolaan Terminal Terpadu Kota Depok)

 

A. Latar Belakang Masalah

Di Terminal Terpadu Kota Depok terdapat banyak pelaku, baik resmi (DLLAJ dan POSPOL, DKLH) maupun tidak resmi, individu tetapi juga kelompok organisasi atau paguyuban terlibat dalam pengelolaan pelayanan publik. Pelaku-pelaku tersebut di dalam bersaing dan memperjuangkan kepentingannya agar mendapatkan pengakuan, berada dalam relasi saling mempengaruhi satu sama lainnya secara kompleks. Terminal sebagai ruang publik akhirnya menjadi tempat bertemunya berbagai kepentingan. Di sini terjadi tarik menarik antara fungsi terminal sebagai ruang geografis yang berisikan pembagian ruang fisik dengan fungsi-fungsinya sebagaimana dimaksudkan dalam aturan resmi dengan terminal sebagai ruang sosial yang berisikan praktik sosio-spasial pelaku-pelaku yang terlibat. Tarik-menarik tersebut berdampak pada terbentuknya fungsi-fungsi ruang yang lain dari peruntukkannya, tetapi yang tidak stabil posisinya. Artinya dapat selalu bergeser bahkan berubah tergantung pada relasi kekuasaan pelakupelaku dimaksud. Di sisi lain petugas sendiri memiliki variasi latar belakang dan kepentingan, serta derajat ketergantungan satu dengan lainnya yang berbeda sehingga sulit dicapai solidaritas horisontal di antara mereka. Belum lagi persoalan yang berkaitan dengan kontrol internal birokrasi pelayanan publik. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung mengkonstruksi wajah pelayanan publik di terminal Depok yang kemudian menjauhkan warga masyarakat untuk mengakses hak kewargaan mereka melalui layanan terminal penumpang yang baik. Calon penumpang tersebar dimana-mana bahkan terdorong sampai ke luar terminal oleh karena banyak fasilitas terminal termasuk ruang tunggu dan areal parkir dialih-fungsikan sebagai tempat dagang, ngetem, dll.

Pedagang kaki lima dan asongan ada dimana-mana, memenuhi hampir setiap ruang. Selain itu terdapat tukang kredit, calo, timer dan lain-lain pada jalur-jalur kendaraan. Para pelaku ini seperti sudah mempunyai tempat-tempat sendiri di terminal. Walaupun berulangkali dilakukan ”proyek penertiban atau penggebrekan” tetapi beberapa waktu kemudian fasilitas-fasilitas tersebut selalu dapat dialih-fungsikan. Angkutan kota trayek-trayek tertentu seperti mendapatkan hak istimewa untuk ngetem sementara sebagian lainnya bahkan dapat memilih berhenti menunggu penumpang di luar terminal dengan alasan menghindari kemacetan. Tentu saja ”hak istimewa” ini dapat diperoleh karena memenuhi syarat menbayar ”uang saling pengertian atau uang koordinasi.” Untuk keluar dari terminal pada jam-jam sibuk dibutuhkan waktu 30-45 menit, sehingga banyak supir menurunkan penumpang di sekitar pintu masuk terminal yang berdampak pada seringnya terjadi penumpukan di area tersebut. Ujung-ujungnya menghambat kelancaran sirkulasi kendaraan umum di dalam terminal. Bagaimana realitas ini terkonstruksi oleh bekerjanya kekuasaan merupakan fokus dari penelitian ini.

 

B. Rumusan Masalah Tesis

  1. bagaimana kekuasaan bekerja membentuk posisi-posisi dan relasi pelakupelaku dalam pengelolaan pelayanan publik di Terminal Terpadu Kota Depok ?
  2. bagaimana relasi kekuasaan para pelaku tersebut memberi kontribusi terhadap realitas pelayanan publik di terminal Depok ?
  3. apa implikasi teoritis dan metodologis dari penelitian ini terhadap studi Antropologi ?

 

C. Tinjauan Pustaka

Profil Kota Depok

Menelusuri sumber-sumber tentang sejarah kota Depok memperlihatkan polimik dan perdebatan para sejarahwan yang sampai sekarang tidak mencapai kesepakatan. Masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya dengan mengajukan berbagai argumen. Secara umum ada tiga versi mengenai asal mula nama kota Depok. Versi yang pertama adalah kelompok Han Soedira (2005) yang menyatakan bahwa sejarah Depok dimulai dari Cornelis Chastelijn, seorang tuan tanah Belanda yang pada akhir abad ke-17 membeli tanah di Kawasan Seringsing (Serengseng). Untuk mengerjakan tanah tersebut ia mendatangkan budak dari Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Ternate, pulau Rote, Sulawesi, dan lain-lain. Depok kala itu dikelola dengan sistem pemerintahan sendiri terpisah dari pemerintahan VOC di Batavia. Daerah otonomi Chastelein ini dikenal dengan sebutan Het Gemeente Bestuur van Het Particuliere Land Depok. Tahun 1715 Ia menghibahkan tanahnya seluas 1.223 hektar kepada para pekerjanya, dengan syarat mengikuti kepercayaannya, yakni Kristen Protestan. Orang-orang ini kemudian mendirikan persatuan orang kristen yang dalam bahasa Belanda disebut De Eerste Protestante Organisatie van Kristenen, disingkat Depok. Tetapi ada pula yang menyatakan bahwa nama Depok berasal dari Semboyan kelompok ini, Deeze Einheid Predikt Ons Kristus (dengan persatuan membawa kami kepada Kristus) yang juga disingkat Depok.

Masalah Transportasi di Kota Depok

Posisi kota Depok sebagai wilayah suburban dengan mobilitas penduduk sebagai warga komuter yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa penataan sarana dan prasarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangan urgen sifatnya. Transportasi di Kota Depok masih bersifat regional dan komuter (Jakarta dan Bogor) baik melalui jalan raya maupun jalan baja/rel. Pusat tarikan perjalanan yang cukup besar adalah menuju DKI Jakarta.

Terminal Terpadu Kota Depok (TTKD)

Dari segi pola lokasi terminal, terminal Depok dapat dikategorikan dalam pola lokasi terminal terpusat. Ada 2 (dua) kategori pola lokasi terminal yakni pola terpusat dan pola menyebar. Pola lokasi terpusat yakni sistem pelayanan terpusat yang pada satu tempat, dimana seluruh aliran pergerakan kendaraan antar kota ditampung pada satu terminal. Sedangkan pola lokasi menyebar yakni sistem pelayanan tidak memusat pada satu tempat, artinya seluruh aliran pergerakan ditampung pada beberapa tempat dalam kota.

 

D. Metodelogi Penelitian

Upaya membaca data penelitian memanfaatkan pendekatan pluralis yang melihat kekuasaan tersebar di dalam masyarakat, sehingga yang menjadi fokus adalah strategi dan teknik kekuasaan.

Pada kasus tertentu ada kerja sama dalam hubungan pelaku-pelaku berdasarkan kepentingan dan solidaritas di kalangan tertentu, terutama yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok marginal dalam kebijakan nasional.

 

E. Kesimpulan

1. Operasionalisasi kekuasaan yang berlangsung dalam realitas pengelolaan terminal bersifat kadang otoritatif dan sering bersifat cair dan dapat dinegosiasikan. Aturan negara sewaktu-waktu diaktifkan oleh aparat negara, tetapi yang sering terjadi adalah aturan yang disepakati bersama (konvensi) oleh karena intervensi dan negosiasi pelaku-pelaku informal, yang paling sering dilakukan melalui ‘koordinasi tahu sama tahu’. Bahkan dapat dikatakan bahwa ‘koordinasi tahu sama tahu’ sudah menjadi ‘habitus’ pelakupelaku layanan publik di terminal. Bagi pelaku informal hal ini diperkuat dengan membangun relasi sosial dengan pejabat atau tokoh lokal dan nasional (modal sosial) serta melalui negosiasi identitas untuk menyeberang batas antara pelaku yang dapat diterima dan tidak (konstruksi identitas anak Terminal – Panter, Master, Senter dan anak binaan pospol). Kondisi ini masih ditambah dengan adanya keterlibatan aktor-aktor in absentia (umumnya oknum militer) dalam jaringan para pelaku. Kekuasaan bekerja melalui pengaturan tindakan pelaku-pelaku dalam hubungan satu dengan lainnya dimana ada banyak posisi yang secara strategis saling berinteraksi satu dengan lainnya. Pengaturan tindakan dimaksud, meliputi baik penyesuaian diri dengan “aturan main” yang berlaku maupun penyesuaian dengan posisi-posisi yang ditempati.

2. Relasi kekuasaan pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelayanan publik di terminal Depok adalah sangat kompleks. Pada level petugas DLLAJ seksi terminal dan perparkiran selaku leading sector pengelolaan pelayanan publik, terjadi fragmentasi dalam relasi atasan-bawahan, dimana ada kelompok yang mendukung pimpinan yang biasanya disebut dengan istilah ”orang-orang bapak” dan kelompok yang tidak senang. Fragmentasi juga terjadi di kalangan internal petugas lapangan. Selain karena perbedaan sikap dalam relasi dengan atasan, adanya variasi latar belakang seperti : jaminan keamanan ekonomi, status kepegawaian (PNS, TKK dan honorer), relasi etnis, relasi pertemanan angkatan, solidaritas unit-unit pelayanan (administrasi, retribusi dan jalur) yang semuanya berdampak pada derajat ketergantungan yang berbeda terhadap pimpinan dan pelaku lainnya, mengakibatkan sulit dicapai solidaritas apalagi kohesifitas di kalangan petugas lapangan. Relasi antar instansi resmi (DLLAJ, Pospol dan DKLH) diwarnai oleh ego sektoral dan pertimbangan perimbangan pembagian keuntungan ekonomi dari pengelolaan terminal. Kondisi ini menyebabkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka memaksimalkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di terminal menjadi tidak mudah. Koordinasi elit masing-masing instansi justru dibangun cukup baik dengan melibatkan pelaku-pelaku di luar aparat negara seperti PO, pengurus jalur/timer, tokoh-tokoh informal dan paguyuban/organisasi sosial berbasis etnis dan profesi dalam pelayanan publik. Ini menunjukkan bahwa relasi pelaku-pelaku cenderung diarahkan oleh kepentingan posisi.

3. Walaupun pada taraf tertentu ada kerja sama di antara pelaku-pelaku (terutama berhubungan dengan upaya memelihara keamanan dan ketertiban di terminal maupun kebersihan terminal), dan bahkan terciptanya solidaritas di kalangan tertentu, terutama pelaku (individu maupun kelompok) yang mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok marginal dalam kebijakan nasional, tetapi realitas ini hanya semakin mempertegas kesimpulan kompleksnya pola relasi kekuasaan pelaku-pelaku daripada dilihat sebagai bentuk integrasi atau pun sinergitas.

 

Contoh Tesis Pelayanan Terminal

  1. Relasi Kekuasaan dalam Pelayanan Publik Studi Tentang Hubungan Pelaku-Pelaku Dalam Pengelolaan Terminal Terpadu Kota Depok
  2. Pemetaan Hierarki Sistem Terminal dan Analisa Penentuan Prioritas Kebutuhan Pelayanan Operasi Terminal Komoditas Hasil Pertanian (Studi Kasus _ di Pasar Induk Kramat Jati (Pikj))

 

Incoming search terms: