Tesis Pelayanan : Evaluasi Penerapan CATS pada Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu

Judul Tesis : Evaluasi Penerapan Customs Advance Trade System (CATS) pada Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Cikarang Dry Port Bekasi

 

A. Latar Belakang

Dalam ekonomi global, perdagangan internasional menjadi suatu motor penggerak penting bagi banyak negara agar meningkatkan ekonomi dan daya saing dari produk-produk nasional mereka. Sebagai contoh, untuk lebih kompetitif, beberapa komponen elektronik produk tertentu dari Jepang harus dihasilkan secara terpisah di dalam negara berkembang yang lebih rendah ongkos produksi dan cukup murah gaji pekerjanya. Komponen elektronik tersebut akan dikembalikan ke Jepang untuk dirakit menjadi produk akhir. Karena tempat untuk memproduksi komponen dan suku cadang saling berjauhan maka untuk menghindari keterlambatan pengiriman barang dibuatlah peramalan untuk mengurangi ketidakpastian atas keterlambatan kedatangan barang yang dibutuhkan, sehingga ongkos pengiriman menjadi lebih murah dan lebih rendah.

Pada kondisi global business environment sebagaimana tersebut diatas, maka pembahasan tentang logistics menjadi sangat penting. Lebih lanjut, para ahli ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan dapat dipisahkan dengan perkembangan masalah logistik, karena arus investasi dan kelancaran perdagangan internasional akan sangat dipengaruhi oleh logistics issue.

 

B. Perumusan Masalah

Pelabuhan darat atau dry port Cikarang sudah mulai dioperasikan mulai 28 Agustus 2010. Keberadaan pelabuhan darat ini ditujukan untuk memudahkan akses transportasi pengiriman barang dari Cikarang menuju pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam tahap awal KPPT Cikarang Dry Port Bekasi, diberikan wewenang untuk kegiatan ekspor kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan impor, sehingga diharapkan satelah setahun berjalan akan menjadi lancar dan dapat mengurangi beban yang ada pada Pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan ekspor yang diurus di KPPT Cikarang Bekasi mulai dari pemeriksaan, pemuatan dan KMT (Loading, CMS, EIR dan Penimbangan) sementara di pelabuhan Tanjung Priok hanya Electronik Check in Only (PE, KMT). Prinsip kerjanya sama seperti City Check in dalam penerbangan, di mana Check in dapat dilakukan bukan hanya di bandara tapi bisa disuatu tempat tertentu.

Permasalahan muncul ketika pada KPPT Cikarang Dry Port yang telah diresmikan sekitar 3 (tiga) tahun, yang sebelumnya diharapkan melayani tujuh  kawasan industri di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi serta kawasan industri lain di luar kabupaten Bekasi seperti Karawang dan Cikampek, namun sampai saat ini baru beberapa perusahaan yang menggunakan KPPT Cikarang Dry Port tersebut, sehingga dapat berpengaruh pula terhadap pendapatan penerimaan negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya A Bekasi.

 

C. Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

CATS merupakan kebijakan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah ditetapkan pada tahun 2010. Teori-teori kebijakan publik dikutip dari Erwindra Rachman (2003) dalam James E. Anderson (1979:3) mendefinisikannya: “A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”. (serangkaian tindakan mempunyai tujuan tertentu yang diikuti oleh seorang pelaku atau kelompok kecil pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

 

Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT)

Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) merupakan area di suatu kawasan industri yang mempunyai tujuan utama untuk dapat mendekatkan layanan terkait kegiatan impor dan ekspor di kawasan industri. Melalui cara tersebut diharapkan akan dapat memberikan kemudahan atas supply bahan baku impor dan proses konsolidasi ekspor bagi kegiatan usaha atau industri baik untuk industri skala besar maupun industri skala kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini cukup kesulitan untuk melakukan praktek perdagangan internasional dengan pola port clearance dan customs clearance yang terpusat di pelabuhan utama.

Dry Port

Menurut Kamus Encarta Dictionary yang dimaksud dengan port adalah “a place by the sea, or by a river or other waterway, where ships and boats can dock, load, and unload”. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dijelaskan bahwa: “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi”.

 

D. Metode Penelitian

Ruang lingkup wilayah yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Cikarang Dry Port yang secara administratif dibawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Bekasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Populasi penelitian ini terdiri dari semua perusahaan yang berada dibawah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pebean A Bekasi yakni perusahaan-perusahaan yang berada dalam daerah wewenang KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi.

Teknik pengumpulan data akan berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, studi dokumentasi, kuesioner, wawancara dan observasi.

 

E. Kesimpulan

1. Dari persepsi perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan KPPT Cikarang Dry Port didapatkan bahwa menyebabkan perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor melalui KPPT Cikarang Dry Port adalah disebabkan karena biaya total lebih mahal, waktu (membutuhkan waktu lebih lama), cara pengurusan dokumen berbelit belit. Hal tersebut sangat wajar karena perusahaan belum pernah melakukan kegiatan ekspor dan impor melalui KPPT Cikarang Dry Port.

2. Biaya dan waktu yang digunakan untuk kegiatan ekspor setelah melalui KPPT Cikarang Dry Port menjadi lebih tinggi dari pada sebelum melalui KPPT Cikarang Dry Port, sedangkan biaya dan waktu yang digunakan untuk kegiatan impor setelah melalui KPPT Cikarang Dry Port menjadi lebih rendah dari pada sebelum melalui KPPT Cikarang Dry Port.

3. Penerimaan negara pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi setelah adanya KPPT Cikarang Dry Port menjadi lebih tinggi dari pada sebelum adanya KPPT Cikarang Dry Port, namun demikian kontribusi penerimaan negara dari KPPT Cikarang Dry Port masih sangat kecil.

 

Contoh Tesis Pelayanan

  1. Esensi Partisipasi Publik dalam Pelayanan Publik Melalui Standar Pelayanan Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  2. Evaluasi Penerapan Customs Advance Trade System (Cats) pada Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Cikarang Dry Port Bekasi
  3. Evaluasi Program Pelayanan Anak Jalanan (Studi Kasus Dampak Individu (Individualized Outcome) pada Klien Di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak Jalanan Social Development Center For Children)
  4. Hubungan Dimensi Kepuasan Pelayanan dengan Minat Pemanfaatan Ulang Pelayanan Rawat Inap di Rs. Hermina Depok Tahun 2012
  5. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Siak
  6. Kualitas Pelayanan Jasa Kereta Api Commuter Line Jabodetabek = Service Quality Of Jabodetabek Commuter Line Train
  7. Kualitas Pelayanan Pasien Rawat Inap Kelas Iii Di Rsud Pasar Rebo Jakarta Timur _ Studi Kasus Ketahanan Lembaga Rsud Pasar Rebo
  8. Manajemen Pelayanan Publik Pada Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan Jakarta Barat
  9. Menciptakan Aparatur yang Professional dalam Penyelenggaraan Birokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  10. Penerapan Model Antrean di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua dalam Rangka Kelancaran Pelayanan Kepada Wajib Pajak
  11. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  12. Pengaruh Servant Leadership terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  13. Pengaruh Stimuli Pemasaran, Keluarga dan Psikologi Pasien Terhadap Keputusan Pasien dalam Membeli Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Anna Medika Bekasi Tahun 2012
  14. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Jasa Pelayanan yang Diberikan oleh Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 300 K Pdt 2010)

 

Kebijakan Bailout Bank Century dan Kriminalisasi Kebijakan Publik

Latar Belakang Masalah Kebijakan Bailout Bank Century 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselasaran, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yangn semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu,  perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional.

Kebijakan Publik Bailout Bank Century
Kebijakan Publik Bailout Bank Century

 

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Dilatarbelakangi oleh peran perbankan yang sangat strategis inilah maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai asasnya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan judul serta uraian latar belakang tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan masalah sebagai berikut:

  1. Apakah ada tindak pidana di bidang perbankan terkait kebijakan Bailout Bank Century?
  2. Bagaimana potensi kriminalisasi dalam kebijakan Bailout Bank Century sebagai sebuah kebijakan publik?

Landasan Teori

Belum terdapat pembagian ruang lingkup kebijakan perbankan secara pasti, namun secara garis besar, kebijakan di bidang perbankan meliputi sebagai berikut:

1) Stabilitas Perbankan Nasional

Terdapat beberapa faktor yang diperlukan untuk terciptanya stabilitas sistem perbankan nasional, yakni:

  1. Lembaga keuangan yang dikelola secara sehat dan efisien
  2. Pengawasan yang baik dan dapat mencegah terjadinya keguncangan dan kehancuran lembaga keuangan.
  3. Sistem pembayaran yang andal
  4. Mempunyai kelengkapan kelembagaan keuangan semacam financial safety net
  5. Mempunyai bank sentral yang independen, yang tugas dan wewenangnya bebas intervensi dari pemerintah, lembaga politik, dan kekuatan modal swasta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder.

Bahan hukum primer dalma penelitian hukum ini adalah Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan lainnya.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: buku, majalah, data elektronik dan sebagainya, yang berkaitan dengan perasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Kesimpulan

Dari sudut pandang teori ekonomi tradisional, jelas Bank Century tidak perlu diselamatkan. Sebab secara data fundamental, bank ini sangat kecil, baik dalam besaran asset maupun perannya dalam system perbankan  (sehingga tidak akan menulari bank-bank lain).

Terbukti, mayoritas anggota DPR memilih opsi yang menyatakan bahwa bailout Bank Century adalah suatu kebijakan yang salah. Namun, Behaviour Finance Theory (BFT) masih memberikan ruang untuk mengubah mindset, yakni bahwa terkadang pelaku ekonomi berperilaku irrasional. Dalam hal ini, pendapat bahwa Bank Century adalah bank kecil yang apabila ditutup tidak akan berdampak sistemik, hanya akan berlaku jika ekonomi dalam kondisi normal.

Faktanya, saat masalah Bank Century mencuat, ekonomi sedang dalam kondisi yang tidak normal,  yakni sedang menghadapi krisis ekonomi global.

Tesis Pelayanan : Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak

 

A. Latar Belakang

Mendekatkan pelayanan berarti mempersempit jarak penyedia layanan terhadap penerima pelayanan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, birokrat ditempatkan sebagai penyedia layanan dan publik atau masyarakat ditempatkan sebagai penerima layanan (Sinambela, 2011, h. 33-34). Dengan demikian, orientasi terhadap publik tersebut seharusnya telah merubah paradigma berfikir terkait siapa yang melayani dan siapa dilayani. Kalau dahulu pemerintah sebagai promotor pembangunan dan dilayani oleh masyarakat, maka saat ini pemerintah ada untuk melayani masyarakatnya (Hardiyansyah, 2011, h. 3-4).

Saat ini, pemahaman akan pentingnya aspek pelayanan memang sudah merasuk ke dalam sistem pemerintahan Indonesia, tidak hanya di pusat, tetapi utamanya di daerah sebagai aparatur yang paling dekat dengan masyarakat, akan tetapi masih ditemukan berbagai permasalahan dalam tahap implementasi sehingga istilah kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah belum benar-benar hilang dari mindset masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperbaiki pola penyelenggaraan seraya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya. Paling tidak, ada dua alasan yang secara implisit dapat menjelaskan mengapa pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama, pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakannya. Kedua, pelayanan tersebut dinikmati pada tingkat lokal yang secara historis pun disediakan secara lokal (Ahmad, Devarajan, Khemani, dan Shah, 2005).

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak?
  2. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak?
  3. Bagaimana peran Camat dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak?

 

C. Tinjauan Literatur Tesis

Reformasi Administrasi Sub-Nasional : Suatu Analisis Reformasi Administrasi Kecamatan di Kota Bogor.

Di dalam disertasi ini, Unifah Rosyidi membahas mengenai reformasi administrasi yang terjadi pada ranah kecamatan. Penelitian dengan menggunakan metode kualitaitif ini ditujukan untuk mengungkap fakta empirik terkait reformasi administrasi di tingkat kecamatan melalui penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang mengaturnya. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai dimensi reformasi administrasi yang bersifat struktural dan individu, konflik yang muncul akibat implementasi reformasi administrasi sub-nasional, serta solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam penyelesaian konflik tersebut.

Pelayanan Publik

Lonsdale dan Enyedi sebagaimana dikutip oleh Zauhar memaknai public service sebagai : something made available to whole of population, and it involves things which people can not normally provide themselves. i.e. must act collectively (Zauhar, 2001). Sementara menurut Savas, terminologi pelayanan publik popular diartikan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemerintah (government service) kepada masyarakat karena sektor publik memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan pemerintah (Savas, 1987, h. 58-91). Sehingga, hal ini dapat diartikan sebagai penyediaan sekaligus pemberian pelayanan oleh pemerintah melalui agen-agennya (pegawainya).

Pendelegasian Kewenangan

Agar dapat mencapai tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna, Tri Widodo Oetomo menyatakan bahwa suatu organisasi disarankan untuk menerapkan asas-asas tertentu dalam mengorganisasikan kelembagaanya. Demikian juga dengan organisasi pemerintah, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu: asas pembagian tugas, asas fungsionalisasi, asas koordinasi, asas kesinambungan, asas keluwesan dalam beradaptasi, asas akordion, asas pendelegasian wewenang, asas rentang kendali, asas jalur dan staf, serta asas kejelasan dalam pengembangan organisasi (Handayani, 2008, h. 28-29).

 

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh aktor, baik seorang politisi maupun sekelompok politisi, yang diarahkan untuk menentukan tujuan tertentu dan bagaimana cara pencapaian tujuan itu, dengan tetap berada dalam lingkup kewenangan aktor tersebut. Sementara menurut Lester dan Stewart, kebijakan publik itu umumnya berbicara mengenai suatu proses, rangkaian pola kegiatan yang dirancang dan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai macam masalah umum, baik nyata maupun tidak (Lester dan Stewart, 2000, h.2-21).

 

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus (Case Study).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena implementasi Kebijakan PATEN di Kabupaten Siak melalui dukungan data-data kualitatif.

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analis penafsir data, dan pelapor hasil, karena sesuai dengan yang dikatakan Creswell bahwa penelitian kualitatif.

Menurut Creswell, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas empat strategi pengumpulan data, yaitu observasi kualitatif, Wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual (2010, h. 266-271).

 

E. Kesimpulan

1. Meski implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak telah mengikuti prosedur penyelenggaraan PATEN sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), tetapi dalam hal pelaksanaan secara empiris, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak, yaitu:

  1. Koordinasi antara instansi terkait khususnya kecamatan dan KPTSP, belum terlaksana secara maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.
  2. Kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN masih belum memadai.
  3. Komitmen untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan publik yang dimiliki oleh Bupati Siak belum terinternalisasi secara komprehensif hingga kepada para staf (frontliner) yang ada di kecamatan, karena masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk pungutan liar.

2. Jika dilihat dari context dan content of policy, maka faktor-faktor yang paling menentukan terhadap implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak adalah :

  1. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi dalam implementasi PATEN, yang dalam hal ini adalah Bupati Siak, dinas dan instansi terkait terutama Kantor KPTSP Kabupaten Siak, termasuk masyarakat sebagai penerima pelayanan.
  2. Kedudukan Pembuat Kebijakan yang ditunjukkan dengan adanya Political will dan komitmen Bupati Siak dalam mengawal implementasi PATEN.
  3. Sumber daya yang tersedia. Dari sisi dana, Kabupaten Siak tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Tetapi dalam aspek kuantitas dan kualitas personil yang ada di kecamatan, Kabupaten Siak masih harus berbenah karena personil yang ada saat ini belum memadai.

3. Dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak, maka bukan hanya peran seorang Camat saja yang menjadi vital, tetapi juga diikuti oleh pemberdayaan peran dan fungsi segenap aparatur kecamatan. Sebaliknya, terkait hubungan kerja kecamatan dengan KPTSP masih belum bersinergi secara baik, sehingga kecamatan sebagai simpul KPTSP dalam pelaksanaan pelayanan khususnya perizinan masih belum sesuai dengan apa yang di amanatkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

 

Contoh Tesis Pelayanan

  1. Esensi Partisipasi Publik dalam Pelayanan Publik Melalui Standar Pelayanan Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  2. Evaluasi Penerapan Customs Advance Trade System (Cats) pada Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) Cikarang Dry Port Bekasi
  3. Evaluasi Program Pelayanan Anak Jalanan (Studi Kasus Dampak Individu (Individualized Outcome) pada Klien Di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak Jalanan Social Development Center For Children)
  4. Hubungan Dimensi Kepuasan Pelayanan dengan Minat Pemanfaatan Ulang Pelayanan Rawat Inap di Rs. Hermina Depok Tahun 2012
  5. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kabupaten Siak
  6. Kualitas Pelayanan Jasa Kereta Api Commuter Line Jabodetabek = Service Quality Of Jabodetabek Commuter Line Train
  7. Kualitas Pelayanan Pasien Rawat Inap Kelas Iii Di Rsud Pasar Rebo Jakarta Timur _ Studi Kasus Ketahanan Lembaga Rsud Pasar Rebo
  8. Manajemen Pelayanan Publik Pada Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan Jakarta Barat
  9. Menciptakan Aparatur yang Professional dalam Penyelenggaraan Birokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  10. Penerapan Model Antrean di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua dalam Rangka Kelancaran Pelayanan Kepada Wajib Pajak
  11. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  12. Pengaruh Servant Leadership terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  13. Pengaruh Stimuli Pemasaran, Keluarga dan Psikologi Pasien Terhadap Keputusan Pasien dalam Membeli Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Anna Medika Bekasi Tahun 2012
  14. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Jasa Pelayanan yang Diberikan oleh Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 300 K Pdt 2010)

 

Incoming search terms:

Tesis Kebijakan Parkir : Implementasi Kebijakan Pajak Parkir di Kota Tangerang

Judul Tesis :  Implementasi Kebijakan Pajak Parkir di Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2012

 

A. Latar Belakang

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan yang kemudian diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia yang sedang menjabat pada masa itu, Mardiyanto. Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan Setu. Pemekaran ini dilakukan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan Kabupaten Tangerang melalui daerah otonom baru yaitu Kota Tangerang Selatan, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Tangerang.

Dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom, maka Kota Tangerang selatan berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah serta meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kota Tangerang Selatan perlu melakukan berbagai upaya dalam peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai upaya tersebut, Kota Tangerang Selatan memerlukan dukungan pendanaan. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah diberikan keleluasaan untuk meningkatkan kemampuan fiskalnya melalui pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memerlukan dana.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2012?
  2. Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi pajak parkir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2012?

 

C. Kerangka Teori

Kebijakan Publik

Leslie A.Pal mengemukakan bahwa kebijakan diartikan “as a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems” (Widodo 2007, p. 12). Sedangkan Edward III dan Sharkansky mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah “what govenrment say and do, or not to do. It is goals or purpose of government programs” kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan, kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. (Widodo 2007, p. 12)

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuam yang diinginkan (Winarno 2007, p.143). Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan (Widodo 2007, p.88). Menurut water William dan Jones sebagaimana dikutip oleh Nawawi, masalah yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah memindahkan suatu keputusan kedalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu (Nawawi 2009, p.132)

Pajak Daerah

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk memungut pajak-pajak tertentu untuk mendapatkan dana dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pajak-pajak yang menjadi hak pemerintah daerah tersebut merupakan pajak-pajak yang data dan informasinya mudah diperoleh, sukar untuk dipindahkan ke daerah lain dan tidak ada masalah perbatasan. Untuk dikategorikan sebagai pajak daerah maka pajak tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat, sederhana, tidak terlalu banyak jenisnya, lapangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuri pajak pusat, perkembangannya harus sejalan dengan kemakmuran di daerah bersangkutan, biaya administrasinya rendah, beban pajak relatih seimbang dan dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional (Samudera 1995, p. 51).

Pajak Parkir

Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor membutuhkan tempat untuk menitipkan kendaraannya untuk diparkirkan tempat yang digunakan untuk sarana perparkiran tersebut disediakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta. Penyelenggaraan tempat parkir tersebut dikenakan pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah dikenakan saat penyelenggaraan tempat parkir disediakan oleh pemerintah daerah, sedangkan pajak parkir dikenakan saat penyelenggraan tempat parkir disediakan oleh pihak swasta.

 

D. Metodelogi Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Metode di dalam penelitian merupakan suatu hak yang mutlak, karena didalamnya terdapat teknik penelitian pengumpulan data yang menjadi indikator berhasil tidaknya penelitian.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif (descriptive research).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

 

E. Kesimpulan

1. Hasil implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 secara keseluruhan dapat dikatakan kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi lapangan yaitu proses perizinan yang berbelit, memakan waktu yang cukup lama, dan proses perizinan yang dipungut biaya padahal seharusnya tidak. Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman antara aparat pemerintah daerah dengan peraturan daerah perihal dasar penerimaan pajak parkir.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan di dalam implementasi kebijakan parkir adalah:

  1. Pelayanan perizinan yang tidak satu atap, sehingga membutuhkan proses yang cukup lama. Lebih lanjut, hal tersebut dapat mengurangi potensi pendapatan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan.
  2. Berhadapan dengan Organisasi Masyarakat / Premanisme.
  3. Masih Kurangnya Pegawai Negeri Sipil, menyebabkan kinerja aparat pemerintah daerah kurang maksimal karena harus diberi motivasi.
  4. Masih Kurangnya Pemahaman Tentang Peraturan Daerah Terkait.

 

Contoh Tesis Kebijakan Parkir

  1. Implementasi Kebijakan Pajak Parkir di Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2012

Incoming search terms:

Kebijakan Pelayanan Administrasi Publik

Kebijakan Pelayanan Administrasi Publik – Di Indonesia peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara eksplisit disebutkan pada UUD 1945 (pembukaan UUD 1945 dan di dalam pasal 31 ) yang menekankan bahwa pendidikan dijamin oleh negara. Oleh karena itu setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Pelayanan pendidikan tersebut dimanifestasikan dalam sebuah kebijakan pendidikan, baik yang sifatnya memperluas akses masyarakat ke sarana pendidikan maupun meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik.

Oleh karena itu pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip :

  • profesionalisme,
  • akuntabilitas,
  • efektifitas,
  • efisiensi,
  • integritas,
  • netralitas dan
  • keadilan bagi semua penerima layanan (aksesibilitas).

Hal itu menunjukan bahwa setiap kebijakan administrasi publik khususnya bidang pendidikan sebagai bentuk pelayanan harus bisa dinikmati oleh semua orang. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Fokus utama kebijakan administrasi publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup orang banyak.

Kebijakan di pandang sebagai suatu proses yang saling berkesinambungan, maksudnya tahapan demi tahapan dalam proses kebijakan saling berhubungan. Oleh karena itu untuk memahami suatu kebijakan salah satu pendekatan dalam policy science adalah menggambarkan kebijakan sebagai suatu proses yang terdiri dari berbagai tahapan (Laswell, 1965), maksudnya tahap satu akan mempengaruhi tahap lainnya dari Kebijakan Pelayanan Administrasi Publik.

Incoming search terms: