Implementasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer

Masalah Pengangkatan Tenaga Honorer

Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan termasuk Kepala Sekolah seharusnya mengetahui dan mengerti perihal peraturan pemerintah dimaksud. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kepala Sekolah yang menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah dan Peraturan Pemerintah.yang sudah diuraikan diatas jelas dilarang untuk mengangkat tenaga honorer tetapi kenyataan di lapangan justru melakukan  pengangkatan tenaga honorer paling banyak.

Seperti diketahui bahwa Kepala Sekolah merupakan pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah karena memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi Kepala Sekolah tidak berhak untuk mengangkat atau memberhentikan seorang Pegawai. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan yang mempunyai wewenang langsung untuk melarang kepala sekolah dalam hal mengangkat dan memberhentikan tenaga honorer seolah-olah tutup mata akan masalah ini. Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis ingin menganalisis kenapa fenomena tersebut bisa terjadi dengan melakukan penelitian atas kebijakan tersebut di Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan.

Perumusan Masalah

  1. Apakah pengangkatan Tenaga Honorer telah memenuhi aspek kepatuhan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 di Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan?
  2. Faktor apakah yang berpengaruh terhadap aspek kepatuhan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 di Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan?

Landasan Teori Kebijakan Publik

  1. Kebijakan Publik

Menurut Santoso (2003:19) Kebijakan publik adalah sebuah proses kebijakan sebuah proses yang multilinear dan kompleks.

  1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Anderson (1979:68) Implementasi kebijakan membahas berbagai aspek. Ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam studi implementasi kebijakan yaitu : (1) siapa yang mengimplemantasikan, (2) hakekat dari proses administrasi (3) kepatuhan dan (4) dampak dari pelaksanaa kebijakan.

  1. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Adapun ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer, meliputi :

  1. Perencanaan dan Persiapan
  2. Seleksi Administrasi
  3. Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS
  4. Pengawasan dan Pengendalian
  5. Evaluasi

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Magetan. Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder.

Tenik pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi.

Adapun teknik pemeriksaan pengabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Sedangkan teknik analisis data adalah analisis interaktif.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengangkatan tenaga honorer yang mempunyai Surat Keputusan Bupati menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan. Sedangkan pengelolaan tenaga honorer Non Surat Keputusan Bupati (Surat Keputusan Kepala Sekolah) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bisa diketahui dari semakin banyaknya jumlah tenaga honorer yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dan proses pengangkatan tenaga honorer Non Surat Keputusan Bupati tetap dilakukan sampai dengan sekarang.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan subtansi kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS pada Pasal 8. Sebagian besar Kepala Sekolah tetap melakukan pengangkatan tenaga honorer Non Surat Keputusan Bupati dikarenakan mereka belum sepenuhnya memahami standar dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mereka cenderung resistensi (menolak) terhadap kebijakan yang berlaku. Selain itu, tujuan mereka mengangkat tenaga honorer adalah untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah yang mereka pimpin.

Hal ini tetap dilakukan sampai dengan sekarang dikarenakan kurang optimalnya kegiatan sosialiasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mengenai kebijakan tersebut diatas. Kurang optimalnya Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan sosialisasi dikarenakan kurangnya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

Implementasi Kebijakan Pelembagaan Mediasi Dalam Proses Peradilan

Implementasi Kebijakan Pelembagaan Mediasi Dalam Proses Peradilan Melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008

Latar Belakang Peraturan Mahkamah Agung  Tentang Perlembagaan Mediasi

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) yang berperkara. Pemberdayaan lembaga damai telah diatur pula dalam SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBG). Yang terakhir adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003, dimana Mahkamah Agung memerintahkan agar semua Hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian.

Namun demikian, dengan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat dan melemahnya pengaruh lembaga-lembaga tradisional, anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak lain sering mencari keadilan ke lembaga peradilan resmi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun  2008 dengan judul Implementasi Kebijakan Pelembagaan Mediasi Dalam Proses Peradilan Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (studi kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro).

Perumusan Masalah

  1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pelembagaan mediasi dalam proses peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro ?
  2. Mengapa implementasi kebijakan pelembagaan mediasi dalam proses peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berhasil ?

Landasan Teori

  1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process) sekaligus studi yang sangat krusial.

  1. Politik Hukum Kebijakan Mediasi

Berdasarkan uraian tersebut maka politik hukum yang menjadi latar belakang adanya Proses Mediasi adalah sebagai berikut : (1) Mempercepat Proses Penyelesaian Sengketa, (2) Menekan Biaya, (3) Putusan Pengadilan Tidak Menyelesaikan Masalah, (4) Pengadilan Kurang Tanggap (unresponsive), (5). Kemampuan Para Hakim Bersifat “Generalis”

Metode Penelitian

  1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum non-doktrinal, sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang deskriptif kualitatif yakni penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin dengan mendiskripsikan pelaksanaan pelembagaan mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Bojonegoro.
  2. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis secara induktif.
  3. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi.

Kesimpulan

  1. Implementasi Peraturan Makamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketamelalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro, yaitu penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bojonegoro dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebanyak 75 perkara yang kesemuanya telah dilakukan melalui proses mediasi, namun hanya 3 perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi, yaitu perkara nomor: 7/ Pdt.G/ 2007/ PN.BJN, nomor: 15/ Pdt.G/ 2008/ PN.BJN dan nomor: 28/ Pdt.G/ 2008/ PN.BJN.
  2. Faktor Penyebab Ketidak-berhasilan Pelembagaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, yaitu:
    • Dari Komponen Struktur Hukum.
    • Dari Komponen Kultur Hukum.
  3. Persengketaan yang diajukan ke pengadilan rata-rata sudah pernah dimusyawarahkan dengan bantuan Kepala Desa, oleh karena di desa tidak dapat diselesaikan maka para pihak berusaha menyelesaikannya lewat jalur pengadilan.
  4. Kurangnya sosialisasi mengenai tugas dan fungsi lembaga mediasi, sehingga masyarakat belum tahu banyak peran lembaga mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang memiliki kekuatan hukum.

Implementasi Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Masalah Sumber Daya Alam Hayati dalam Undang-Undang

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 sebagai landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekositemnya secara tegas menyatakan bahwa terhadap tindakan atau perbuatan tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Ternyata ancam pidana yang berat berupa pidana badan dan denda yang terdapat dalam UU No.5 tahun 1990, faktual belum signifikan memberikan perlindungan terhadap keutuhan kawasan konservasi dan menimbulkan efek jera terhadap para pelaku kejahatan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selanjutnya disingkat dengan KSDAH&E khususnya terhadap perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan KSAKPA, yang dikelola oleh Balai KSDA Kalbar. Gambaran keterpurukan penegakan hukum di bidang KSDAH&E menunjukan adanya sesuatu yangharus dibenahi pada penegakan hukum secara luas.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, perumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut adalah :

  1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat?
  2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam mengatasi perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat?
  3. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat dalam mengatasi perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di Kalimantan Barat?

Landasan Teori

  • Implementasi

Implementasi mempunyai penekanan yang sama dengan arti kebijakan yaitu, suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang ada setelah sebelumnya ada pilihan keputusan dari berbagai alternatif yang ada.

  • Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Sumber daya alam hayati Indonesia sebagian besar terdiri dari hutan. Menurut Koenadi Hardjasoemantri, hutan bagi manusia mempunyai dua fungsi pokok, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis

  • Dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak menyebutkan istilah kawasan konservasi secara khusus, tetapi menggunakan istilah KSA (Kawasan Suaka Alam, Pasal 1 angka 9) dan KPA (Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 1 angka 13).

Metode Penelitian

Dalam Tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau non-doktrinal (sosiologis), menggunakan konsep hukum yang kelima, yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tanpak dalam interaksi mereka.

Sifat penelitiannya adalah Deskriptif, bentuknya termasuk dalam penelitian Diagnostik. Untuk menentukan responden digunakan teknik non-probability sampling Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah wawancara dan studi dokumentasi

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, saat ini sudah berjalan, namun belum maksimal. Implementasi dari UU No.5/1990 tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk kegiatan yaitu :

  • Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan.
  • Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, dilaksanakan melalui kegiatan
  • Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, dilaksanakan melalui kegiatan

Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam mengatasi perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat.

Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Dalam Menanggulangi Perbuatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Incoming search terms:

Tesis Kebijakan Parkir : Implementasi Kebijakan Pajak Parkir di Kota Tangerang

Judul Tesis :  Implementasi Kebijakan Pajak Parkir di Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2012

 

A. Latar Belakang

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan yang kemudian diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia yang sedang menjabat pada masa itu, Mardiyanto. Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan Setu. Pemekaran ini dilakukan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan Kabupaten Tangerang melalui daerah otonom baru yaitu Kota Tangerang Selatan, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Tangerang.

Dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom, maka Kota Tangerang selatan berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah serta meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kota Tangerang Selatan perlu melakukan berbagai upaya dalam peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai upaya tersebut, Kota Tangerang Selatan memerlukan dukungan pendanaan. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah diberikan keleluasaan untuk meningkatkan kemampuan fiskalnya melalui pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memerlukan dana.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2012?
  2. Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi pajak parkir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2012?

 

C. Kerangka Teori

Kebijakan Publik

Leslie A.Pal mengemukakan bahwa kebijakan diartikan “as a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems” (Widodo 2007, p. 12). Sedangkan Edward III dan Sharkansky mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah “what govenrment say and do, or not to do. It is goals or purpose of government programs” kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan, kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. (Widodo 2007, p. 12)

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuam yang diinginkan (Winarno 2007, p.143). Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan (Widodo 2007, p.88). Menurut water William dan Jones sebagaimana dikutip oleh Nawawi, masalah yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah memindahkan suatu keputusan kedalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu (Nawawi 2009, p.132)

Pajak Daerah

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk memungut pajak-pajak tertentu untuk mendapatkan dana dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pajak-pajak yang menjadi hak pemerintah daerah tersebut merupakan pajak-pajak yang data dan informasinya mudah diperoleh, sukar untuk dipindahkan ke daerah lain dan tidak ada masalah perbatasan. Untuk dikategorikan sebagai pajak daerah maka pajak tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat, sederhana, tidak terlalu banyak jenisnya, lapangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuri pajak pusat, perkembangannya harus sejalan dengan kemakmuran di daerah bersangkutan, biaya administrasinya rendah, beban pajak relatih seimbang dan dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional (Samudera 1995, p. 51).

Pajak Parkir

Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor membutuhkan tempat untuk menitipkan kendaraannya untuk diparkirkan tempat yang digunakan untuk sarana perparkiran tersebut disediakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta. Penyelenggaraan tempat parkir tersebut dikenakan pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah dikenakan saat penyelenggaraan tempat parkir disediakan oleh pemerintah daerah, sedangkan pajak parkir dikenakan saat penyelenggraan tempat parkir disediakan oleh pihak swasta.

 

D. Metodelogi Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Metode di dalam penelitian merupakan suatu hak yang mutlak, karena didalamnya terdapat teknik penelitian pengumpulan data yang menjadi indikator berhasil tidaknya penelitian.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif (descriptive research).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

 

E. Kesimpulan

1. Hasil implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 secara keseluruhan dapat dikatakan kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi lapangan yaitu proses perizinan yang berbelit, memakan waktu yang cukup lama, dan proses perizinan yang dipungut biaya padahal seharusnya tidak. Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman antara aparat pemerintah daerah dengan peraturan daerah perihal dasar penerimaan pajak parkir.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan di dalam implementasi kebijakan parkir adalah:

  1. Pelayanan perizinan yang tidak satu atap, sehingga membutuhkan proses yang cukup lama. Lebih lanjut, hal tersebut dapat mengurangi potensi pendapatan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan.
  2. Berhadapan dengan Organisasi Masyarakat / Premanisme.
  3. Masih Kurangnya Pegawai Negeri Sipil, menyebabkan kinerja aparat pemerintah daerah kurang maksimal karena harus diberi motivasi.
  4. Masih Kurangnya Pemahaman Tentang Peraturan Daerah Terkait.

 

Contoh Tesis Kebijakan Parkir

  1. Implementasi Kebijakan Pajak Parkir di Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2012

Incoming search terms: