Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Skripsi Hukum: Putusan Hakim Berupa Pemidanaan trhdp Perkara Tindak Pidana Anak

Judul Skripsi: Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan terhadap Perkara Tindak Pidana Anak

 

A. Latar Belakang

Masalah penjatuhan sanksi pidana atau penghukuman adalah wewenang hakim. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman yang pantas untuk terdakwa anak, hakim harus memiliki perasaan yang peka dalam artian hakim harus menilai dengan baik dan objektif, dan penjatuhan hukuman tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif, disamping tindakan yang bersifat menghukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis ingin menganalisa putusan hakim yang telah in kracht untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim, dalam suatu penulisan hukum dengan judul : ”ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM BERUPA PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK”

 

B. Rumusan Masalah Skripsi

  1. Bagaimana dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak?
  2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan secara teoretis?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Anak

Di Indonesia, pengertian anak beserta batasan umurnya diatur menurut bidang hukumnya dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing peraturan hukum memberikan pengertian yang berbeda mengenai pengertian anak. Batasan umur pada pengertian anak menjadi titik ukur seseorang telah dewasa atau belum. Kedewasaan seseorang menjadi patokan penting untuk menentukan ada tidaknya tanggung jawab seseorang dalam melakukan perbuatan pidana.

Pengertian Tindak Pidana

Mengenai tindak pidana, digunakan beberapa istilah yang berbeda antara lain perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik, dan pelanggaran pidana. Istilah tindak pidana sebenarnya berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit (Adami Chazawi, 2002 : 67).

Pengertian Anak Nakal

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dibuat dikarenakan pada waktu sekarang ini banyak anak yang melakukan kenakalan. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kenakalan anak atau Juvenile Delinquency (dalam istilah asing). Juvenile sendiri artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan delinquency artinya doing wrong, terabaikan/ mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau (Wagiati Soetodjo, 2006 : 8-9).

 

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (KUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya), bahan hukum sekunder (putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dan literatur-literatur lainnya yang terkait) dan bahan hukum tersier (internet), teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dan teknik analisis data berupa analisis data kualitatif.

 

E. Kesimpulan

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa anak nakal adalah :

1.KUHP, KUHAP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya selalu mendasarkan pertimbangannya pada peraturan-peraturan tersebut diatas, dimana peraturan-peraturan tersebut memuat tentang laporan penelitian (case study) Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, serta fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yang dirangkum dari alat bukti yang ada, kemudian hakim dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan keyakinan hakim bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal-hal tersebut diatas juga mempengaruhi dasar pertimbangan hakim.

2. Dalam proses persidangan tindak pidana anak, terdakwa anak harus mendapat perlakuan khusus atau perlakuannya dibedakan dengan orang dewasa.

Pembedaan perlakuan tersebut dikarenakan sikap dan mental anak yang belum stabil, jika anak diperlakukan seperti terdakwa orang dewasa maka hal tersebut akan mengganggu perkembangan jiwa anak.

3. Bahwa hambatan-hambatan yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan secara teoretis adalah :

  • belum adanya pedoman bagi hakim tentang pemidanaan terhadap terdakwa anak.
  • Pengadilan Anak masih bagian dari Pengadilan Umum dan belum menjadi suatu lembaga yang berdiri sendiri.

 

Contoh Skripsi Hukum

  1. Telaah Peraturan Daerah tentang Pencegahan Maksiat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ber-Bhineka Tunggal Ika
  2. Analisis terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan terhadap Perkara Tindak Pidana Anak
  3. Penerapan Alat Bukti pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)
  4. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Putusan Nomor 36pdt.G2006pa.Kra), 09
  5. Kajian terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak