Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Skripsi Hukum Pidana: Implementasi Pemidanaan trhdp Pelaku Tindak Pidana Perzinahan

Judul Skripsi : Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

 

A. Latar Belakang Skripsi

Hakim terkadang dalam menjatuhkan pidana ada juga yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam KUHP. Sehingga pemidanan terhadap pelaku perzinahan dirasa belum adil. Sama halnya dengan tiada keserasian antara keadilan dan kepastian hukum menyebabkan masyarakat bimbang dalam menilai hukum sehingga membawa pengaruh kepada pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum hanya akan berjalan dengan baik apabila penegakan hukum mampu menunjukkan kewibawaannya dengan jalan lebih menghayati pengertian hukum sebagai alat untuk menunjang terciptanya tertib hukum (Wahyu Affandi, 1981: 6)

Perzinahan dan hubungan seksual memang bersifat pribadi, tetapi dampak moral, dampak psikologis, dampak kriminogen, dan dampak sosialnya yang negatif, jelas bukan masalah pribadi lagi tetapi sudah menyangkut kepentingan umum. Salah satu dampak kriminogen lainnya ialah perbuatan main hakim sendiri sebagai akibat sampingan tidak terselesaikannya masalah atau akibat yang timbul dari perzinahan ini. Masalah pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seharusnya disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan tetapi tidak menyimpang dari koridor hukum yang ada serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga tujuan murni dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dapat terpenuhi.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan oleh hakim Pengadilan Negeri Surakarta ?
  2. Bagaimanakah sinkronisasi atau persesuaian antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perzinahan ini ?

 

C. Landasan Teori

Tinjauan Umum Tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri

Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan mengandung pengertian bahwa perkara yang disidangkan itu adalah perkara yang melanggar hukum sehingga bagi si pelanggar dapat dijatuhi hukuman pidana. Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jenis-jenis acara pemeriksaan perkara pada sidang Pengadilan Negeri, yaitu :

  1. Acara Pemeriksaan Biasa
  2. Acara Pemeriksaan Singkat
  3. Acara Pemeriksaan Cepat

 

Pengertian Putusan

Pengertian dari putusan pengadilan terdapat dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang berisi bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit” terdiri dari 3 kata, yakni “straf” yang berarti pidana atau hukum, “baar” yang artinya dapat atau boleh, dan “feit” yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam istilah diatas, Moeljatno seperti dikutip oleh Adami Chazawi menggunakan istilah perbuatan pidana yang di definisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut” (Adami Chazawi, 2002: 71)

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan, dengan meneliti langsung ke lapangan maka akan didapat data yang nyata atau faktual.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Jenis Data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan studi pustaka.

 

E. Kesimpulan

  1. Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta ternyata kasus tindak pidana perzinahan jarang sekali terjadi dimana hanya terdapat satu kasus di tahun 1990. Penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana perzinahan pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan perkara biasa lainnya, hal yang membedakan adalah bahwa tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut atau mutlak yang penuntutannya selalu dibutuhkan adanya pengaduan dari pihak suami atau isteri dari pelaku perzinahan dan acara pemeriksaannya dilakukan secara tertutup karena tindak pidana perzinahan merupakan delik kesusilaan. Di dalam melakukan penelitian penulis tidak dapat melakukan wawancara dengan hakim yang menangani dan memutus perkara ini karena sudah tidak menjabat lagi di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Sinkronisasi atau Persesuaian Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dengan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Ini Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada para terdakwa sinkron atau sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu masing-masing berupa pidana perjara 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) tahun. Di dalam menjatuhkan putusan hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan berat ringannya pidana, tetapi kalau melihat tindak pidana perzinahan ini yang telah terbukti sah dan meyakinkan, hakim juga harus mempertimbangkan bahwa keadilan ini bukan hanya kepada para pelaku tindak pidana perzinahan saja tetapi keadilan bagi suami pelaku dan juga masyarakat luas, maka seharusnya hakim menjatuhkan pidana maksimum berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan tidak mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim harus berani mengambil keputusan demi keadilan pada semua pihak dan setimpal dengan apa yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para pelaku maupun masyarakat luas untuk berpikir ulang sebelum melakukan tindak pidana apapun juga, khususnya mengenai tindak pidana perzinahan ini dan tujuan murni dari hukum akan dapat tercapai.

 

Contoh Skripsi Hukum Pidana

  1. Pelaksanaan Penyelidikan oleh Intelijen Kejaksaan terhadap Dugaan Korupsi dalam Pengadaan Dua Unit Kapal Ikan Fiber
  2. Tinjauan Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal 359 KUHP pada Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas oleh Hakim Pengadilan Negeri
  3. Proses Pemeriksaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Berdasar Peraturan Daerah Kota Surakarta
  4. Implementasi Pemidanaan terhdaap Pelaku Tindak Pidanan Perzinahan oleh Hakin Pengadilan Negeri Surakarta
  5. Analisis terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan terhadap Perkara Tindak Pidana Anak