Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Skripsi Hukum: Peranan Intelijen dlm Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Judul Skripsi : Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

 

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dapat dilihat sebagai upaya bangsa yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam mengelola seluruh potensi sumber daya nasional. Pengelolaan potensi sumber daya nasional tersebut mencakup sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya buatan, yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional itu dapat dikualifikasi sebagai upaya bangsa Indonesia untuk memberdayakan potensi idiologi, politik, hukum, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan untuk menciptakan kondisi dinamis.

Pelaksanaan pembangunan didalamnya terdapat banyak faktor penghambat salah satu faktor penghambat proses pembangunan yang sangat mempengaruhi perekonomian dan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi. Di berbagai belahan dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, korupsi selalu mendapatkan perhatian yag lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Dampak yang ditimbulkan dapat berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur (Evi Hartanti, 2006:1).

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi?
  2. Apa yang menjadi hambatan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi?
  3. Bagaimanan cara yang ditempuh oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Intelijen

Intelijen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu intelligent, intelligence. Dalam Kamus Inggris Indonesia, intelligent berarti cerdas, pandai, sedangkan intelligence berarti kecerdasan, inteligensi, anggota intelijen (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1990 : 326). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia intelijen berasal dari kata inteligensi yang berarti kecerdasan (W. J. S Poerwadarminta, 1983 : 384).

Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah dan dalam segala tindakannya ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat serta harkat manusia dan segala hukum. Sebagai alat kekuasaan dari pemerintah, Kejaksaan tidak dapat dipisah-pisahkan (een en ondeelbaar) sehingga dalam tugas pekerjaan para pejabat Kejaksaan diharuskan mengindahkan hubungan hirarkis (hubungan atasan dan bawahan) di lingkungan pekerjaan. Untuk memperoleh kesatuan garis hirarkis, maka Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi yang bertugas memimpin dan melakukan pengawasan terhadap para jaksa-jaksa di dalam melakukan pekerjaannya (Martiman Prodjohamidjojo, 1978 : 8).

Pengertian Hukum Pidana

Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh semua warga Indonesia tanpa kecuali, didalamnya terdapat sanksi yang tegas dan mengikat bagi setiap pelanggar peraturan hukum yang berlaku (aturan pidana), serta tata cara atau pelaksanaan aturan hukum yang berlaku tersebut yang digunakan oleh pihak yang berwenang dalam penegakan aturan hukum yang berlaku.

 

 

D. Metode Penelitian Skripsi

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen dan lain-lain. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

 

E. Kesimpulan

Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

  1. Fungsi Subseksi Intelijen (Intel) Kejaksaan Negeri Sukoharjo, penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis dibidang intelijen, penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggualangi hambatan, tantangan, pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelejen, pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas dengan memeperhatikan koordinasi kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.
  2. Pada dasarnya proses penanganan kasus di kejaksaan dalam bidang pidana khusus sama halnya dengan pidana umum. Bedanya dalam pidana khusus kejaksaan dalam hal ini penuntut umum juga berwenang sebagai penyelidik dan penyidik, jadi tidak harus menunggu limpahan perkara dari kepolisian.

Hambatan-Hambatan Yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

  1. Hambatan dalam Aspek Yuridis
  • Para pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan suatu perbuatannya menggunakan modus operandi yang canggih, sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih relatif ringan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan yaitu merugikan kepentingan bangsa dan negara.
  • Ketentuan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan tidak mendukung tugas dan wewenang kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, hambatan yuridis banyak ditemukan yaitu dalam KUHAP misalnya aturan dalam KUHAP masih bersifat umum.

Hambatan dalam Aspek Non Yuridis

  • Faktor Sumber Daya Manusia
  • Faktor Kepemimpinan
  • Faktor Terbatasnya Alokasi Dana

Cara-cara Yang Ditempuh Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Peranannya Terhadap Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

  1. Aspek Yuridis
  2. Aspek Non Yuridis

 

Contoh Skripsi Hukum Pidana

  1. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  2. Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid Magelang dalam Memeriksa dan Memutus Tindak Pidana Pencurian Benda Purbakala
  3. Studi Komparasi Pertanggungjawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP dan Uu Ri No. 21
  4. Upaya Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat
  5. Penerapan Dissenting Opinion dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Korupsi Pengadaan