Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Skripsi Hukum: Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar

Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra)

 

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah partalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan istri hidup bersama selama mungkin, maka sudah selayaknya bahwa syarat penting untuk perkawinan itu adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak (R. Wirjono Prodjodikoro, 1981: 40).

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Apakah pertimbangan Hakim dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra sudah sesuai dengan UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya?
  2. Apakah pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra sudah diatur dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya?

 

C. Landasan Teori Skripsi

Pengertian Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat, dibentuk menurut undang-undang, mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal, tidak tampak langsung, merupakan ikatan psikologis, tanpa paksaan, berdasarkan cinta kasih suami istri, ada kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja (http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/umur_  perkawinan.htm).

 

Tinjauan tentang Pembatalan Perkawinan

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada (Kamus Umum Bahasa Indonesia; Badudu – Zain). Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan (http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm).

Tinjauan tentang Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya dalam penulisan hukum ini disebut dengan UU No. 7 Tahun 1989) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008: 50-51).

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hokum tersier.

Apabila dilihat dari sifat dan pendekatannya maka termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan dalam kasus poligami.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Setelah data teridentifikasi secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

 

E. Kesimpulan

  1. Pertimbangan Hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan putusan nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra, berupa :
    1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan UU Perkawinan, yaitu mendasarkan pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan. Selain menggunakan UU Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 37 dan Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975, juga menggunakan Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
    2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas didukung oleh adanya pengajuan bukti-bukti dari pihak Penggugat, meliputi alat bukti tertulis dan keterangan saksi. Poligami yang dilakukan oleh Tergugat I (MRG bin KSG) adalah poligami tanpa izin dari istri pertama dan tanpa izin Pengadilan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 24 UU Perkawinan dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.
  2. Pengaturan tentang pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra, berupa :
    1. Pengaturan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU Perkawinan, Pasal 37 dan Pasal 38 PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.
    2. Pengaturan tentang pembatalan perkawinan berdasarkan putusan nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra, diatur dalam Pasal 9 UU Perkawinan, Pasal 22 UU Perkawinan, Pasal 23 huruf c UU Perkawinan jo Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pasal 24 UU Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi hukum Islam, Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.

 

Contoh Skripsi Hukum

  1. Telaah Peraturan Daerah tentang Pencegahan Maksiat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ber-Bhineka Tunggal Ika
  2. Analisis terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan terhadap Perkara Tindak Pidana Anak
  3. Penerapan Alat Bukti pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)
  4. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Putusan Nomor 36pdt.G2006pa.Kra), 09
  5. Kajian terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak