Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Skripsi Hukum: Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dlm Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

Judul Skripsi : Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan (Studi Kasus VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri)

 

A. Latar Belakang Skripsi

Mengenai keterangan ahli, disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Pasal 7 ayat (1) huruf h juga disebutkan bahwa penyidik mempunyai kewajiban yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Misalnya saja pada perkara yang terdakwanya diduga mengalami kelainan jiwa atau pada perkara-perkara lain yang memang membutuhkan peranan seorang ahli. Dengan begitu dapat diketahui bahwa keterangan dari seorang ahli mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran dan kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Kediri. Dengan demikian penulis mengadakan penelitian hukum dengan judul “STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri)”.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus VCD bajakan?
  2. Apa peran ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus VCD bajakan?

 

C. Landasan Teori

Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Hukum acara pidana itu bertujuan mencari kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, hakimnya bersifat aktif, hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh (www.kdp.or.id).

Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Pada Pasal 186 KUHAP juga disebutkan bahwa “Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Pemeriksaan terbuka untuk umum

Semua sidang terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Semua orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai (M. Yahya Harahap, 2002 : 110).

 

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.

Data sekunder diperoleh dengan jalan studi kepustakaan. Data sekunder yang dipakai meliputi bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman; bahan hukum sekunder yaitu buku-buku referensi dan putusan Pengadilan Negeri, khususnya mengenai kasus VCD bajakan; dan bahan hukum tertier yaitu kamus hukum. Setelah data teridentifikasi secara sistematis kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif dengan model interaktif.

 

E. Kesimpulan

  1. Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli. Dalam hal ini hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan oleh saksi ahli di persidangan dengan terdakwa HARI SUTANTO alias KOH AN bin SUYITNO ternyata hakim dalam memutuskan terdakwa yakin terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ahli. Hal ini dapat dilihat adanya pengaruh alat bukti keterangan ahli terhadap kebebasan hakim di dalam menjatuhkan keputusannya terhadap terdakwa yang dapat dilihat pada pertimbangan-pertimbangan hakim.
  2. Peran keterangan ahli yang disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan suatu kasus atau perkara VCD bajakan ini adalah memberikan keterangan dalam persidangan. Keterangan-keterangan yang disampaikan antara lain mengenai pentingnya izin apabila hendak menggunakan, mengedarkan, dan menjual album rekaman VCD yang telah dikeluarkan atau diproduksi oleh pengusaha rekaman dengan tujuan komersil. Hal lain yang disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan adalah bahwa barang bukti berupa VCD tersebut merupakan VCD bajakan dan menjelaskan perbedaan VCD yang asli dengan yang palsu. Saksi ahli juga menjelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat dinyatakan sebagai pemegang hak cipta dan pihak-pihak yang dirugikan oleh terdakwa atas perbuatan mengedarkan VCD atau DVD bajakan tersebut. Keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli dirasa penting karena hakim bukanlah orang yang ahli dalam segala hal. Hakim mungkin akan menemui persoalan yang tidak dapat dipecahkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya.

 

Contoh Skripsi Hukum Pidana

  1. Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)
  2. Kajian Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak
  3. Studi tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan
  4. Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penarikan
  5. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik