Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Skripsi Administrasi: Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

Judul Skripsi : Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali

 

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari ketersediaan dana untuk pembiayaannya. Pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah dituangkan dalam anggaran pembangunan. Selama ini anggaran pembangunan daerah terbagi atas anggaran pembangunan yang termasuk dalam APBD dan anggaran pembangunan yang dikelola oleh instansi vertical di daerah. Anggaran pembangunan daerah pada umumnya bersumber dari bantuan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Bantuan pembangunan yang diberikan oleh pusat kepada daerah terdiri atas bantuan umum dan bantuan khusus. Bantuan umum pada prinsipnya merupakan dana yang diserahkan penggunaannya kepada daerah dalam rangka pembangunan daerah, sedangkan bantuan khusus penggunaannya ditetapkan pemerintah melalui Inpres.

Melalui kewenangan yang diberikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka berbagai kelemahan dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran pembangunan daerah diharapkan dapat disempurnakan. Dengan kewenangan yang dimilikinya daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Perencanaan pembangunan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Anggaran pembangunan yang disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan daerah tentu akan lebih efektif dibandingkan dengan anggaran pembangunan yang disusun dengan prinsip keseragaman antar daerah. Anggaran pembangunan tersebut diharapkan dapat mengatasi terjadinya pemborosan sebagai akibat program pembangunan yang tumpang tindih.

 

B. Rumusan Masalah

” Bagaimanakah gambaran Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali ? ”

 

C. Landasan Teori

Sistem Informasi Manajemen

Seiring dengan perkembangan tugas pokok di lingkungan organisasi pemerintah menuntut suatu organisasi pemerintah untuk menetapkan suatu sistem yang tepat dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk itu dalam suatu organisasi pemerintah perlu menetapkan manajemen yang tepat dalam sistem informasinya. Hal ini dilakukan agar tercipta suatu informasi yang akurat dan tepat sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Sistem Informasi Manajemen

Banyak para ahli berpendapat mengeni definisi Sistem Informasi Manajemen, di bawah ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai definisi tersebut. Menurut The Encyclopedia of Management yang dikutip Moekijat adalah : ”Management Information System are planned and organized approaches to supplying executives with intelligence aids that facilitate the managerial process” (Sistem Informasi Manajemen adalah pendekatan-pendekatan yang direncanakan dan disusun untuk memberikan bantuan piawai yang memudahkan proses manajerial kepada pejabat pemimpin)”. (1996 : 9)

Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah

Setelah dijelaskan berbagai pengertian dari sistem informasi manajemen, maka selanjutnya akan dibahas mengenai definisi dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah itu sendiri. Definisi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 adalah : “serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah”.

 

D. Metode Penelitian Skripsi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang berlokasi di DPPKAD Kabupaten Boyolali.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara, dan studi pustaka.

Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling dengan mencari key informant yang kemudian berlanjut dengan teknik snowball sampling.

Teknik Analisa Data menggunakan analisa interaktif yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Sedangkan validitas datanya menggunakan teknik triangulasi.

 

E. Kesimpulan

Sub Sistem Input

Adanya pengumpulan data oleh Dinas Peendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali dari unit-unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih dilaksanakan secara manual di bagian ekspor-impor data. Sehingga masukan data yang berasal tiap-tiap SKPD belum terintegrasi secara online dengan DPPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan pengiriman data oleh beberapa SKPD karena harus dikirim secara langsung ke DPPKAD Kabupaten Boyolali. Dengan Demikian masukan data dalam SIMDA di DPPKAD ini belum berjalan dengan maksimal.

Sub Sistem Proses

Dalam tahap ini data masukan dari masing-masing SKPD akan dikompilasikan oleh DPPKAD dengan aplikasi program computer yang telah diterapkan. Data-data tersebut diproses mulai dari perencanaan sampai dengan pertanguungjawaban melalui aplikasi SIMDA di DPPKAD Boyolali. Penyimpanan dan pemrosesan dari data masukan ke dalam bank data di DPPKAD Kabupaten Boyolali sudah berjalan dengan baik karena bank data sudah berfungsi, dan mekanisme penyimpanan baru dilakukan dengan cara manual. Jadi di DPPKAD Kabupaten Boyolali dapat dikatakan bahwa database yang ada sudah dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pusat data pengelolaan keuangan daerah.

 

Contoh Skripsi Administrasi

  1. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Desa Bulakrejo tentang Pemberantasan Buta Aksara oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007/2008)
  2. Dampak Perubahan Organisasi terhadap Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Magelang
  3. Hubungan Antara Pendidikan dan Latihan dengan Pengembangan Karier Pegawai di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali
  4. Implementasi Rencana Strategis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Surakarta Tahun 2007
  5. Peranan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. DR. Soeharso Surakarta

 

Incoming search terms: