Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Latar Belakang Masalah Tentang Kekuasaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hal yang menjadi permasalahan adalah selama ini masyarakat hanya mengetahui sebatas proses pemilihannya saja, tanpa disadari masyarakat mayoritas belum memahami dan kurang mengetahui mengenai proses penetapan dan pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Masyarakat pada dasarnya kurang mengetahui mengenai bagaimana cara-cara atau langkah-langkah dalam menetapkan dan mengesahkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tahap penetapan dan pengesahan pulalah yang sering menjadi pangkal permasalahan yang dihembuskan oleh kontestan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang kalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan,  Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  (Studi Kasus Tentang Penetapan dan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Grobogan).

 

Perumusan Masalah

  1. Bagaimanakah implementasi penetapan dan pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Grobogan?
  2. Mengapa pelaksanaan penetapan dan pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Grobogan memunculkan adanya gugatan?

 

Landasan Teori

  1. Implementasi Hukum

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi berarti: 1) pelaksanaan, 2) penerapan. Sedangkan menurut Webster: to implement, to provide the means for carrying out, to give practical effect to (mengimplementasikan, menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Artinya, implementasi kebijakan dapat dipadang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, dekrit presiden dan lain – lain.

  1. Teori Kebijakan Publik

Menurut Perserikatan Bangsa – Bangsa, kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Kebijaksanaan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. Pemilihan Kepala Daerah dilandasi juga dengan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Khusus mengenai tahap penetapan dan pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96, dimana dalam kedua pasal tersebut berisikan.

 

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk studi deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan jenis data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

Data ini diperoleh dari keterangan atau fakta secara langsung dari hasil wawancara dari semua pihak (responden) yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, yakni dari pihak KPU Kabupaten Grobogan, mantan anggota Pengawas dan tokoh masyarakat yang peduli dan memahami mengenai pilkada Kabupaten Grobogan tahun 2006.

 

Kesimpulan

  1. Berdasarkan kepada uraian dalam bab-bab terdahulu, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 memberikan keuntungan yaitu adanya standarisasi atau parameter yang jelas tentang penyelenggaraan pilkada antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dengan tetap memperhatikan kekhususan lokal daerah masing-masing.
  2. Pelaksanaan penetapan suara telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan rencana KPU Kabupaten Grobogan, meskipun ada gugatan dari pihak pasangan calon yang kalah, namun gugatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik pada tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sehingga penetapan suara yang tadinya tertunda dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya sampai dilantiknya pasangan calon terpilih. Terlihat bahwa KPU Kabupaten Grobogan sudah berusaha menerapkan aturan main pilkada yaitu Pasal 107 – Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Pasal 95 – Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara konsisten. Bahwa pelaksanaan penetapan dan pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan Pasal 95 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah. meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh KPUD.

Incoming search terms: