Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menciptakan Good Governance

Judul Tesis : Kebijakan Bupati Klaten Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menciptakan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

A. Latar Belakang Masalah 

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah maka seorang kepala daerah sangat terbebani dalam menentukan segala hal yang terkait mengenai keuangan daerah.

Untuk melaksanakan segala peraturan yang telah dibuat maka dibutuhkan suatu pola manajemen yang berkualitas dari seorang Kepala Daerah sehingga pada akhirnya mampu mencapai tujuan dari pengelolaan keuangan daerah. Menuju kearah tercapainya tujuan dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang bagus bukanlah hal yang mudah karena terkait dengan tugas keseharian dari aparatur pemerintah daerah. Kepala daerah dalam hal ini menduduki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan di daerah.

 

B. Perumusan Masalah

  1. Apakah Kebijakan yang dijalankan oleh Bupati Klaten selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah telah memenui Asas-asas Pemerintahan yang baik (Good Local Governance)?
  2. Faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menciptakan Pemerintah yang baik (Good Local Governance)?

 

C. Landasan Teori

1. Pengertian tentang tata kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Pengertian governance dapat diuraikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai ”the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”.

2. Karakteristik Good Governance United Nations Development Program (UNDP) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan meliputi:

  1. Participation
  2. Rule of law
  3. Transparancy
  4. Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Local Governance) Prinsip yang dikemukakan oleh UNDP tersebut telah diadopsi dan dijadikan patokan ataupun pedoman pemerintahan daerah di Indonesia.
  5. Indikator Pemerintahan Daerah Yang Baik (Good Local Governance) Indikator merupakan sesuatu yang dapat menjadikan petunjuk atau keterangan.

 

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian non doktrinal dengan dikaitkan pada konsep hukum Soetandyo Wignyosubroto yang kelima.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah evaluatif.

Lokasi penelitian adalah di Kantor Kepala Daerah, Kantor DPRD dan Kantor Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Klaten.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indept interview). Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

 

E. Kesimpulan

Kebijakan yang dijalankan oleh Bupati Klaten selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang baik (Good Local Governance). Kebijakan yang dijalankan oleh bupati Klaten antara lain yaitu.

  • Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  • Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten;
  • Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;

Faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan:

  • Komponen struktur

Didapatnya data pengelolaan keuangan daerah yang belum sepenuhnya efektif, berkaitan dengan kinerja pejabat pengelola keuangan daerah khususnya Bupati Klaten, perlu penguatan lembaga dan peningkatan profesionalisme kerja dengan berorientasi pada tujuan pengelolaan keuangan daerah.

  • Komponen substansi

Hasil data dilapangan, terdapat salah satu contoh peraturan yang masih menunjukkan ketidak jelasan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah PSAP 02-6 Paragraf 22 dan PSAP 02-6 Paragraf 63.

  • Komponen kultur

Masyarakat juga dilibatkan dalam kontrol pengelolaan keuangan daerah dengan adanya musrenbangda, namun kenyataan kegiatan ini belum efektif dilaksanakan.