Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Pelayanan Pajak: Evaluasi Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak

Judul Tesis : Evaluasi Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman)

 

A. Latar Belakang Masalah

Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak menjadi salah satu pemecahan masalah terkait dengan data PKP. Terlebih lagi pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak membuat ketentuan baru mengenai Nomor Seri Faktur Pajak, yang mana PKP yang akan menerbitkan faktur pajak harus menggunakan nomor seri yang diberikan oleh DJP. Agar pemberian nomor seri ini menjadi efektif maka DJP terlebih dulu melakukan registrasi ulang PKP. Registrasi ulang PKP dilakukan dari Februari 2012 hingga 31 Agustus 2012. Akan tetapi berdasarkan PER-20/PJ/2010, program ini diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2012, dengan demikian Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak telah selesai dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak, semua jajaran instansi Direktorat Jenderal Pajak memiliki peranan tersendiri. Kantor Pusat DJP berperan dalam hal persiapan sistem informasi yang tepat, pengawasan hingga penggumpulan hasil dari program ini. Kantor Wilayah DJP akan melakukan rekapitulasi hasil program registrasi ulang dari setiap Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak merupakan tempat pelaksanaan program registrasi, yaitu melakukan kegiatan registrasi ulang mulai dari tahap verifikasi administrasi, verifikasi lanjutan, hingga verfikasi lapangan yang dilakukan oleh petugas verifikasi.

 

B. Permasalahan

“Bagaimana Evaluasi Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman)?”

 

C. Kerangka Pemikiran

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan perluasan dari konsep ‘kebijakan’. Kebijakan itu sendiri menurut Ealau dan Prewitt sebagaimana disitir oleh Suharto adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. (Suharto,2008,h.7) Oleh karena itu kebijakan merupakan suatu hasil analisis pemikiran yang ditaati oleh semua pihak untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak, hukum pajak dan administrasi pajak merupakan tiga pilar penting dalam sistem perpajakan, hal ini sebagimana disebutkan oleh Nowak yang dikutip oleh Manusry. (Rosdiana dan Irianto,2010,h.84) Dimana Mansury juga menyebutkan bahwa kebijakan pajak merupakan kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan fiskal dalam arti sempit tersebut merujuk pada pemahaman akan siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung pajak serta bagaimana cara membayar pajak yang terutang.

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak merupakan bagian yang tidak terlepaskan dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai. Apabila dalam Pajak Penghasilan mengenal subjek pajak penghasilan, pada Pajak Pertambahan Nilai tidak menggunakan istilah ‘subjek pajak’, melaikan disebut Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak dalam literature biasa disebut taxable person. Central and Eastern Europan Countries sebagaiman disitir oleh Rosdiana, Irianto dan Putranti, menggunakan istilah taxable person yaitu: “The person who has to account for and remit VAT. Taxable persons are liable to tax on all amounts received or receivable by them for taxable supplies made in the course of business, trade, or similar activity.” (Rosdiana, Irianto, Putranti,2011, h.205)

 

D. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 (Studi pada Kator Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman).

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kualitatif.

Teknik analisis data dilakukan berdasarkan kemampuan peneliti dalam mengemukakan dan menghubungkan fakta, informasi maupun data yang ditemukan dengan variabel penelitian.

 

E. Simpulan

Evaluasi program registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak tahun 2012 (studi pada KPP Pratama Jakarta Matraman), dilihat dari 6 (enam) kriteria dari Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas dan ketepatan. Program registrasi ulang PKP tahun 2012 pada KPP Pratama Jakarta Matraman, merupakan program yang efektif, efisiensi dan tepat dalam perbaikan administrasi Pajak Pertambahan Nilai. Dari kriteria kecukupan, dengan dilaksanakannya program ini, KPP Pratama Jakarta Matraman dapat memiliki data dan infomasi tentang PKP yang terbaharukan, akan tetapi program ini tidak berpengaruh signifikan kepada tingkat kepatuhan dan penerimaan PPN dan PPnBM pada KPP Pratama Jakarta Matraman. Kemudian berdasarkan krieteria perataan, bahwa distribusi informasi pelaksanaan program registrasi ulang PKP tahun 2012 telah tepat, namun pada tahap distribusi hasil registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak tahun 2012, masih banyak kekurangan. Untuk kriteria responsifitas dari terlaksananya program registrasi ulang PKP tahun 2012 adalah adanya manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung bagi PKP.

 

Contoh Tesis Pelayanan Pajak

  1. Analisis Implementasi Kebijakan Prioritas Penagihan Pajak Atas Selebriti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak
  2. Analisis Konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan pada Dua Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta
  3. Analisis Kualitas Pelayanan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung
  4. Analisis Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Hotel dan Restauran di Wilayah Jakarta Timur
  5. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Penyandraan (Gijzeling) dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Jakarta Selatan
  6. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Cimahi)
  7. Analisis Pengelolaan Administrasi Perpajakan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar)
  8. Evaluasi Program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman)
  9. Pembentukkan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi Sebagai Kelanjutan Modernisasi Administrasi Pajak
  10. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN) dengan Memanfaatkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern