Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Pelayanan Kesehatan: Analisis Administrasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Judul Tesis : Analisis Administrasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bogor (Studi Kasus pada Puskesmas di Kecamatan Cibinong)

 

A. Latar Belakang Permasalahan

Pemungutan retribusi atas pelayanan publik diperkenankan bagi pemerintah daerah, tentunya pemungutan retribusi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pemda Kabupaten Bogor harus mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2010 dan harus sesuai prosedur serta sistem yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam praktiknya proses pemungutan retribusi tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ada di Puskesmas, baik dalam soal retribusi pelayanan kesehatan dasar, perilaku dokter yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat atas tidak teraturnya kunjungan dokter serta tarif retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu wajib retribusi sebagai berikut : “Paling keluhannya ya pelayanannya dokter nya tidak selalu baik, kadang siapa yang datang duluan siapa yang dipanggil duluan. Kadang dokter nya juga suka ngobrol mbak kalau lagi meriksa pasien, jadi meriksa juga kurang terlalu detail.” (Wawancara dengan Ida, tanggal 21 November 2012)

Besaran tarif yang dikenak/an atas retribusi merupakan variabel penting dalam pemungutan retribusi. Besarnya tarif harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan. Umumnya pengguna jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Bogor diharapkan menyesuaikan tarif yang dikenakan.

 

B. Pokok Permasalahan Tesis

  1. Bagaimana administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ?
  2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor?

 

C. Kerangka Pemikiran

Kebijakan Publik

Menurut Jones, istilah kebijakan publik (policy term) sebenarnya telah digunakan dalam praktek sehari-hari. Namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Menurut Jones (1984 : 25) Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standard, proposal dan grand design. Lain dengan Anderson yang mengungkapkan istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relative memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namu menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan public (Anderson, 1969 : 4).

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu dengan mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis.

Retribusi Daerah

Retribusi memiliki pengertian lain dengan pajak. Begitu juga dengan jenis pungutannya yang bila dibandingkan dengan pajak akan berbeda. Retribusi daerah sering diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh daerah karena adanya fasilitas dan/atau pelayanan jasa yang nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pajak daerah pada umumnya diartikan sebagai pajak yang dipungut menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Selain dari pajak daerah, sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berasal dari retribusi daerah.

 

D. Metode Penelitian

Pendekatan kuantitatif menjadikan teori sebagai pedoman bagi peneliti dalam merencanakan penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut: Studi Kepustakaan, Wawancara Mendalam, Observasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

 

E. Simpulan

1. Administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor pada beberapa aspek sudah dilakukan namun masih terdapat hambatan-hambatan. Petugas melakukan diskresi dalam penetapan biaya pemungutan retribusi pelayanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada beberapa tindakan. Selain itu, masih ditemukan wajib retribusi yang tidak menerima karcis sebagai bukti penerimaan yang sah dalam pemungutan retribusi pelayanan kesehatan serta belum diterapkannya sanksi administrasi.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses administrasi retribusi pelayanan kesehatan yaitu : sumber daya manusia yang masih belum tercukupi dan masih terbatasnya jumlah petugas pemungut retribusi, sarana dan prasarana alat kesehatan yang belum memadai dan sarana dalam pelaporannya, serta belum adanya aturan yang jelas dalam penerapan sanksi.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan menambah petugas pemungut retribusi, menambah jumlah sarana dan prasarana, serta adanya aturan yang jelas.

 

Contoh Tesis Pelayanan Kesehatan

  1. Analisis Administrasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Puskesmas di Kecamatan Cibinong)
  2. Analisis Hubungan Fungsi Pemasaran yang dilaksanakan oleh Tenaga Keperawatan dengan Persepsi Kesadaran Pelanggan Akan Hak Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Islam Bandung
  3. Analisis Hubungan Tuntutan Klien terhadap Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Kerja Perawat di RSUD dr. Soedomo Trenggalek
  4. Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin pada Pemberian Pelayanan Kesehatan Rs di Kota Bogor Tahun 2005
  5. Analisis Input dari Sisi Biaya Program Safe Motherhood di Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Keluarga Miskin Berdasarkan Perhitungan Biaya Satuan Puskesmas di Kota Sukabumi Tahun 2002
  6. Analisis Kebijakan Pengembangan Puskesmas Swadana Menuju Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Puskesmas Kramat Jati)
  7. Efektivitas Pelayanan Kesehatan Rawat Inap untuk Pasien Pengguna Askes Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pasar Rebo Jakarta