Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra di Asuransi Bumiputra

Latar Belakang Masalah Asuransi Pendidikan di Bumiputera Syariah

Premi asuransi pendidikan mitra iqra yang dibayar oleh nasabah, selain masuk ke rekening tabungan, masuk ke rekening tabarru’ sebagai kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan tolong menolong sesama peserta asuransi bila terjadi musibah. Dari premi yang terkumpul tersebut oleh perusahaan asuransi bumiputera di investasikan atau di reasuransikan, dan hasil dari investasi tersebut keuntungan dibagi antara perusahaan dengan peserta asuransi dengan system pembagian bagi hasil (mudharabah) yaitu dengan pembagian 70 % untuk peserta asuransi dan 30 % untuk perusahaan asuransi bumiputera syariah.

Berangkat dari hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti asuransi bumi putra syariah dengan judul “PELAKSANAAN ASURANSI PENDIDIKAN MITRA IQRA DI ASURANSI BUMIPUTRA SYARIAH SURAKARTA”

Rumusan Masalah

  1. Bagaimana pelaksanaan asuransi pendidikan Mitra Iqra di Asuransi Bumiputra Syariah Surakarta, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
  2. Mengapa tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
  3. Hambatan atau kedepan seharusnya bagaimana?

Landasan Teori

Teori Ekonomi Islam (Syariah)

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.21 Peraturan dalam ekonomi Islam mencakup dua macam pelajaranpelajaran dan hukum-hukum, pertama bagian yang muhkam, yang di dalamnya sudah tidak terdapat lagi peluang untuk berijtihad. Kebakuan hukum ini menjadikan Islam memiliki kesatuan pemikiran, rasa dan perbuatan bagi umat, dan menjadikan umat dalam satu arah, satu tujuan dan satu persepsi.  Dalam kegiatan ekonomi (dalam Ahmad Azhar Basyir) agar kegiatan manusia memenuhi landasan moral, maka diperlukan syaratsyarat etis sebagai berikut :

  1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus termasuk hal-hal yang halal dan bukan yang haram.
  2. Kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya halal harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengakibatkan kerugian atau madharat dalam kehidupan masyarakat. Misal : Berdagang barang yang halal dibolehkan tetapi apabila perdagangan tersebut dilakukan dengan menipu, memeras maka sudah tidak memenuhi landasan-landasan moral.
  3. Nilai keadilan harus senantiasa dipelihara, dengan akibat bahwa setiap kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan tidak dapat dibenarkan. Misal: Tidak boleh memberi upah kepada buruh amat kecil hanya karena ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian empiris atau penelitian non doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka dengan mengambil lokasi penelitian di AJB Bumiputera Syariah 1912 Surakarta.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi guna mendapatkan data primer dan data skunder.

Analisis datanya menggunakan metode kwalitatif.

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa :

  1. Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqra di Asuransi Bumiputera Syariah Surakarta, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 564 ayat (1) dan (2). Dalam ayat (1) disebutkan, perusahaan asuransi (ta’min) selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul., ayat (2) investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
  2. Asuransi pendidikan mitra iqra pada asuransi Bumiputera syariah tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena AJB Bumiputera dalam menginvestsikan dana masih berpatokan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yaitu investasi dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan.
  3. Hambatannya karena perusahaan AJB Bumiputera tidak memiliki lembaga khusus yang mengelola dana investasi yang berdasar prinsip syariah. Kedepan AJB Bumiputera harus memiliki lembaga investasi yang khusus syariah, dan memisahkan dana yang terkumpul, sehingga dana yang dari asuransi syariah di investasikan ke lembaga yang syariah, dan dana yang terkumpul dari konfensional di investasikan ke lembaga yang konfensional.

Incoming search terms: