Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Legalisasi Sistem Pekerja Kontrak untuk Jangka Waktu Jangka Pendek (Outsourcing)

Judul Skripsi : Jaminan terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Kaitanya dengan Legagisasi Sistem Pekerja Kontrak untuk Jangka Waktu Jangka Pendek (Outsorching)

A. Latar Belakang Masalah

Harus diakui bahwa pekerja atau buruh sangat membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sementara perusahaan juga membutuhkan tenaga kerja yang murah agar perusahaannya tetap eksis di tengah keadaan ekonomi seperti sekarang. Hubungan saling membutuhkan itu menjadi benih perseteruan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, jika kedua pihak mengerti akan kebutuhan masing-masing, konflik memang tidak bermunculan. Namun ketika pekerja merasa dirugikan jaminan sosial dan kesejahteraannya, serta mengalami pemutusan hubungan kerja, perusahaan bisa berlindung dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha secara sepihak, akan merugikan pihak pekerja, diantaranya :

  1. Pekerja akan kehilangan mata pencahariannya yang merupakan sumber penghidupan untuk dirinya beserta keluarganya.
  2. Dalam hal mencari pekerjaan lagi ia harus banyak mengeluarkan energi (keluar-masuk perusahaan), biaya surat lamaran, fotokopi surat-surat dan lain-lain.
  3. Biaya hidup beserta keluarganya selama belum mendapat pekerjaan pengganti.
  4. Menambah beban pemerintah, dengan bertambah banyaknya pengangguran akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap keamanan masyarakat, bangsa dan negara Problematika mengenai outsourcing (Alih Daya) memang cukup bervariasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul : Jaminan terhadap pemenuhan hak tenaga kerja kaitannya dengan legalisasi sistem pekerja kontrak untuk waktu jangka pendek (outsourcing) (Analisis Yuridis Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

 

B. Rumusan Masalah

  1. Apakah pengaturan outsourcing dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah sinkron dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan sederajat?
  2. Mengapa terjadi kontroversi bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 melanggar hak-hak tenaga kerja?
  3. Bagaimana konsep ideal untuk mengatur permasalahan ketenagakerjaan dalam rangka menjamin hak-hak tenaga kerja?

 

C. Tujuan Penelitian

  1. Untuk menginventarisasi sinkronisasi materi dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat dalam kaitannya dengan sistem pekerja kontrak untuk jangka waktu jangka pendek (outsourcing)
  2. Untuk menganalisis faktor terjadinya kontroversi bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 melanggar hak-hak tenaga kerja

 

D. Kesimpulan

1. Dasar hukum diberlakukannya outsourcing (Alih Daya) dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak sinkron dengan Peraturan peraturan per Undang-Undangan yang lebih tinggi ataupun sederajat, diantaranya adalah dengan UUD 1945 pada Pembukaan alinea 4, Pasal, 27 (2), 28i ayat 4, Pasal 33 ayat 1 dan 4, : Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

2. Dalam praktek sehari-hari, “outsourcing” selama ini diakui lebih banyak merugikan hak pekerja. Hal tersebut dapat terjadi karena sebelum adanya UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan terhadap pekerja dalam pelaksanaan outsourcing.

3. Solusi dalam mengatasi masalah outsourcing tersebut, penulis menganalisisnya dengan menggunakan teori dari Kranenburg yang dinamakan Teori keseimbangan, yakni dengan kesadaran hukum orang menjadi sumber hukum, hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata