Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Kabupaten Sragen

Latar Belakang Masalah Penghapusan Kerja Untuk Anak di Bawah Umur

Pekerja anak merupakan masalah bagi semua pihak dan bersifat multi sektoral, sehingga kebijakan penanggulangan pekerja anak merupakan kebijakan lintas sektor. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk terus menerus mengurangi jumlah pekerja anak, namun demikian dengan kondisi perekonomian yang belum kondusif upaya tersebut belum mencapai hasil yang menggembirakan. Bahkan perkembangan masalah sosial yang semakin kompleks, mendorong pekerja anak terpuruk pada jenis-jenis pekerjaan terburuk.

Sebagai pelaksanaan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pekerjaan Terburuk bagi Anak, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 disusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Di tingkat Kabupaten ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen yang disusun dengan melibatkan berbagai komponen yang tergabung dalam Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008.

 

Perumusan Masalah

  1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen di Kabupaten Sragen?
  2. Bagaimanakah solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut?

 

Landasan Teori

  1. Pengertian Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: ”Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

  1. Pengertian Pekerja Anak

Pekerja Anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil dengan gaji yang kecil, dan dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka. Anak yang berusia dibawah 18 tahun di Indonesia dilarang dipekerjakan (Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2003).

  1. Perlindungan Anak

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat UUD 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Tinjauan tentang Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen

Ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

  1. Praktek mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan terburuk harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya anak-anak, serta merampas hak anak untuk tumbuh berkembang secara wajar;
  2. Penyusunan Peraturan Bupati ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
  3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen.

 

Metodologi Penlitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis (empiris) atau non doktrinal.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah evaluatif.

Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

 

Kesimpulan

  1. Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu dua tahun sejak Peraturan Bupati tersebut ditetapkan belum ada tindak lanjut secara menyeluruh yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak belum dijadikan skala prioritas oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat dalam Komite Aksi Kabupaten dalam pelaksanaannya. Keadaan tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dalam Pokok-pokok Konvensi butir 1 disebutkan bahwa “Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Disamping itu juga bertentangan dengan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Irfan M. Islamy terutama butir kedua yang menyatakan bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
  2. Solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen tersebut adalah :
  3. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menghadapi hambatan dari faktor struktur hukum adalah Pengembangan kapasitas lembaga, jejaring kerja dan sumber daya manusia.
  4. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menghadapi hambatan dari faktor substansi hukum adalah identifikasi dan dokumentasi untuk pekerja anak.
  5. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menghadapi hambatan dari faktor budaya hukum adalah melakukan penyebarluasan informasi tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada masyarakat luas, memfasilitasi tumbuhnya kelompok masyarakat yang peduli pekerja anak, sosialisasi Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan mendorong peranan media massa dalam penyebaran informasi.