Kebijakan Sekolah Tanpa Memungut Biaya untuk Pemerataan Hak Pendidikan

Latar Belakang Masalah Pemerataan Hak 

Pada saat ini pendidikan nasional masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol seperti yang dikemukakan oleh Yahya A. Muhaimin yang dikutip oleh Anita Trisiana, yaitu:

  1. Masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan
  2. Masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan
  3. Masih lemahnya manajemen pendidikan, disamping belum terwujudnya

keunggulan ilmu pengetahuan dan tehnologi dikalangan akademisi dan kemandirian.

Permasalahan pendidikan seperti masih rendahnya pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan adalah suatu kendala dalam penyelenggaraan pendidikan dewasa ini. Mengingat pendidikan adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi, maka penulis akan lebih jauh membahas mengenai pemerataan pendidikan, khususnya melalui program pendidikan tanpa memungut biaya yang diselenggarakan di Kota Surakarta.

Perumusan Masalah

  1. Bagaimana bentuk kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah tanpa memungut biaya di Kota Surakarta?
  2. Apakah penyelenggaraan kebijakan Sekolah Plus dapat memenuhi pemerataan hak pendidikan anak di kota Surakarta?

Landasan Teori

  • Pendidikan sebagai salah satu urusan Pemerintah Daerah

Di dalam salah satu urusan wajib Pemerintah Derah di atas tersurat bahwa masalah pendidikan adalah menjadi urusan Pemerintah daerah. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota, menyatakan bahwa masalah pendidikan menjadi urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota.

  • Teori Tentang Hak Pendidikan Anak

Salah satu hak anak yang ada adalah hak pendidikan. Hak anak dalam bidang pendidikan dapat terbagi dalam beberapa jenjang seperti jenjang dasar, menengah pertama dan menengah atas. Hak anak atas pendidikan dasar adalah bersifat universal yang tidak lain merupakan hak pokok minimum bagi anak, yang artinya hak paling dasar yang harus dipenuhi dan didapat oleh anak. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak merujuk pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Metodelogi Pendidikan

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (non-doktrinal). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Kota Surakarta, khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta dan SMP N 26 Surakarta selaku pilot project dari pelaksanaan kebijakan sekolah plus.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Komisi IV DPRD Kota Surakarta, bagian perencanaan dan evaluasi program Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kota Surakarta, pihak SMP N 26 selaku pelaksana kebijakan dan KIPPAS serta FAS, dan data sekunder, yaitu sumber data yaitu berupa buku-buku literatur yang dibutuhkan serta dokumen atau arsip yang relevan.

Kesimpulan

  1. Bentuk kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah tanpa memungut biaya di Kota Surakarta Bentuk Kebijakan sekolah tanpa memungut biaya di Kota Surakarta tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor : 421/86-D/1/2007 tentang Penetapan Sekolah Plus. Berdasarkan SK tersebut program ini dilaksanakan di 12 sekolah sebagai Sekolah Plus, dengan perincian 9 SD akan menampung 390 siswa miskin, 2 SMP menampung 480 siswa dan 1 SMK akan menampung 384 siswa.
  2. Kebijakan Sekolah Plus ini belum mengakomodir dan menjamin pemerataan Hak anak di Kota Surakarta. Hal tersebut dapat terlihat dengan indikator:
  • Angka putus sekolah di tahun 2011 yang semakin meningkat yaitu 2.776 siswa di tahun 2011, dibandingkan angka putus sekolah di tahun 2007 yang hanya mencapai 1.738.
  • Dalam pelaksanaanya terlihat masih setengah-setengah karena fasilitas yang diberikan pada siswa walaupun siswa sudah masuk waktu efektif kegiatan belajar tahun ajaran baru namun fasilitas yang dijanjikan seperti seragam sekolah, tas dan sepatu belum diberikan bagi anak yang masih duduk di Kelas VII, namun akan diberikan setelah siswa duduk di bangku kelas VIII.

Incoming search terms: