Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Urusan Pemerintahan

Judul Tesis : Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

 

A. Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, banyak sekali masalah-masalah hukum yang perlu mendapat perhatian. Masalah kesinkronan dan inkonsistensinya perumusan perundangundangan, akan membawa perubahan dan permasalahan-permasalahan baru pada tataran bentuk luar maupun isi atau substansinya. Perkembangan tatanan hidup akan membuat kebutuhan manusia terhadap hukum akan bersifat dinamis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa sangat tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun).

B. Perumusan Masalah

  1. Apakah kewenangan yang telah ditetapkan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang menjadi dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun?
  2. Apakah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun sesuai/ sinkron dengan Peraturan Daerah Nomor 03–07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Madiun?

C. Kajian Teori

Sehubungan dengan judul dan perumusan masalah yang diteliti, teori yang relevan untuk mengkaji adalah:

  1. Teori Kebijakan Publik
  2. Konsep dan Teori tentang hukum
  3. Hukum dan Kebijakan Publik
  4. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
  5. Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance)

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Madiun merumuskan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun sebagai amanat dari Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

D. Metode Penelitian

Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah analisis kesesuaian/ sikronisasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal yaitu dengan menggunakan konsep hukum ke 2 (dua), yaitu hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.

E. Kesimpulan

1. Kebijaksanaan Pemerintahan Daerah Kota Madiun dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ada 2 (dua) pasal yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007), yaitu:

  • Pada pasal 2 ayat (2), pasal 5 ayat (2) dan lampiran perda halaman 133 terdapat urusan pilihan kelautan dan perikanan, sedangkan secara geografis wilayah Kota Madiun tidak mempunyai sumber daya laut, pantai atau pulau-pulau kecil sehingga di dalam Perda seharusnya tertulis sebagai urusan perikanan saja.
  • Perbedaan kurun waktu penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dalam Peraturan Pemerintah 38 tahun 2007 pasal 10 ayat (1) pelaksanaan urusan wajib dan pilihan harus berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria selambat-lambatnya 2 tahun sejak diundangkan yaitu sampai dengan 9 Juli 2009 dan dalam Perda pada pasal 6 ayat (3) tertuang 2 Tahun sejak diundangkan yaitu sampai dengan 7 Juli 2010, sehingga terjadi perbedaan persepsi. Dalam Perda pada pasal 6 ayat(3) seharusnya waktu penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria selama 1 Tahun.
  • Terdapat 1 (satu) bidang urusan wajib dalam Perda Nomor 02 Tahun 2008 yaitu urusan statistik yang tidak masuk dalam Perda Kota Madiun Nomor 03 – 07 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kota Madiun. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (2) dan Perda Nomor 02 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah, sehingga ada yang tidak sinkron.