Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pasal Pasca Amandemen Ditinjau dari Politik Hukum

Judul Tesis : Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen Ditinjau dari Politik Hukum di Indonesia

A. Latar Belakang Masalah

Konseptualisasi otonomi daerah dalam Pasal 18, 18A dan 18 B secara eksplisit menghendaki kebijakan otonomi daerah dalam bentuk otonomi seluas-luasnya, otonomi daerah istimewa dan otonomi khusus dengan tetap menghormati kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Pada saat sekarang ini Indonesia memiliki satu daerah Istimewa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 3 daerah khusus yaitu Daerah khusus Ibukota Jakarta, Aceh dan Papua.

Pada awalnya aceh ditetapkan dalam status daerah Istimewa namun dalam perkembangannya diberikan otonomi khusus. Formulasi kebijakan otonomi daerah pada era transisi demokrasi dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan otonomi seluas-luasnya, otonomi daerah istimewa, dan otonomi khusus menjadi kajian menarik sebagai cerminan evaluasi otonomi daerah pada masa lalu (saat rezim Orde baru Pemerintahan Soeharto berkuasa) dan untuk perkembangan otonomi daerah pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang (saat era reformasi tahun 1998). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen Ditinjau Dari Politik Hukum Di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Mengapa Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen menerapkan Politik Hukum dengan Otonomi Seluas-luasnya, Otonomi Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus?

C. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Publik

  • Definisi kebijakan publik

Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan keputusan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

  • Pendekatan dalam Analisis kebijakan Publik

William Dunn19 menyatakan Analisis kebijakan dilakukan untuk menilai secara kritis dan mengkonsumsikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan.

2. Pembentukan Hukum dan Formulasi Kebijakan Publik

Dalam hal pembentukan hukum dan formulasi kebijakan publik sesungguhnya dapat saling mengisi dan menguatkan satu sama lain.

3. Tinjauan Umum tentang Politik Hukum

  • Pengertian tentang Politik Hukum

Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.

  • Ruang Lingkup Kajian Politik Hukum

Hukum yang berlaku sekarang, yang berlaku di waktu yang lalu, maupun seharusnya berlaku di waktu yang akan datang.

  • Letak Rumusan Politik Hukum

Adanya politik hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu, dan begitu pula sebaliknya eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum dari negara tertentu.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah undang-undang (statute approach), dan pendekatan historis (historical approach).

Teknik analisis data yang digunakan adalah logika deduksi dan analisis sejarah hukum.

E. Kesimpulan

Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen yang dirumuskan dalam bentuk Otonomi seluas-luasnya, Otonomi Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus ditinjau dari politik hukum ada dua alasan yaitu Pertama merupakan evaluasi kebijakan otonomi daerah pada waktu yang lalu (Orde Baru) dan merupakan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah pada waktu sekarang dan yang akan datang (orde reformasi).

Kebijakan otonomi daerah pada waktu yang lalu lebih cenderung sentralistis dan tidak demokratis, hal ini ditandai dengan: Pertama, adanya penyeragaman kedudukan daerah (status daerah Istimewa nyaris dihilangkan), kedua, Pemilihan dan pengangkatan kepala daerah ditentukan oleh pusat, Ketiga, Kepala Daerah hanya bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat. Sedangkan alasan dibentuknya otonomi seluas-luasnya, Otonomi daerah Istimewa dan Otonomi Khusus pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang, adalah karena : Pertama, Untuk mewujudkan demokrasi secara menyeluruh di setiap daerah dalam rangka memperkuat demokrasi nasional di Indonesia, Kedua, Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di daerah demi memperkuat Integrasi bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.