Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Kebijakan Bailout Bank Century dan Kriminalisasi Kebijakan Publik

Latar Belakang Masalah Kebijakan Bailout Bank Century 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselasaran, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yangn semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu,  perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional.

Kebijakan Publik Bailout Bank Century

Kebijakan Publik Bailout Bank Century

 

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Dilatarbelakangi oleh peran perbankan yang sangat strategis inilah maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai asasnya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan judul serta uraian latar belakang tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan masalah sebagai berikut:

  1. Apakah ada tindak pidana di bidang perbankan terkait kebijakan Bailout Bank Century?
  2. Bagaimana potensi kriminalisasi dalam kebijakan Bailout Bank Century sebagai sebuah kebijakan publik?

Landasan Teori

Belum terdapat pembagian ruang lingkup kebijakan perbankan secara pasti, namun secara garis besar, kebijakan di bidang perbankan meliputi sebagai berikut:

1) Stabilitas Perbankan Nasional

Terdapat beberapa faktor yang diperlukan untuk terciptanya stabilitas sistem perbankan nasional, yakni:

  1. Lembaga keuangan yang dikelola secara sehat dan efisien
  2. Pengawasan yang baik dan dapat mencegah terjadinya keguncangan dan kehancuran lembaga keuangan.
  3. Sistem pembayaran yang andal
  4. Mempunyai kelengkapan kelembagaan keuangan semacam financial safety net
  5. Mempunyai bank sentral yang independen, yang tugas dan wewenangnya bebas intervensi dari pemerintah, lembaga politik, dan kekuatan modal swasta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder.

Bahan hukum primer dalma penelitian hukum ini adalah Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan lainnya.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi: buku, majalah, data elektronik dan sebagainya, yang berkaitan dengan perasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Kesimpulan

Dari sudut pandang teori ekonomi tradisional, jelas Bank Century tidak perlu diselamatkan. Sebab secara data fundamental, bank ini sangat kecil, baik dalam besaran asset maupun perannya dalam system perbankan  (sehingga tidak akan menulari bank-bank lain).

Terbukti, mayoritas anggota DPR memilih opsi yang menyatakan bahwa bailout Bank Century adalah suatu kebijakan yang salah. Namun, Behaviour Finance Theory (BFT) masih memberikan ruang untuk mengubah mindset, yakni bahwa terkadang pelaku ekonomi berperilaku irrasional. Dalam hal ini, pendapat bahwa Bank Century adalah bank kecil yang apabila ditutup tidak akan berdampak sistemik, hanya akan berlaku jika ekonomi dalam kondisi normal.

Faktanya, saat masalah Bank Century mencuat, ekonomi sedang dalam kondisi yang tidak normal,  yakni sedang menghadapi krisis ekonomi global.