Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Kajian Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Judul Skripsi : Kajian Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Ngawi Tahun 2010

 

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran berbasis kinerja di sektor publik seperti Pemerintah Daerah pada dasarnya tidaklah sulit untuk diterapkan, yaitu dengan menyatuan pemahaman dan kesadaran bahwa tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Pemahaman tersebut yang mendasari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilihat dari aktifitas dan out put hasil yang bagus saja, namun juga memperhatikan dampak yang muncul terhadap kemajuan bidang ekonomi maupun sosial masyarakat di sekitarnya. Good corporate governance dapat terwujud sesuai dengan harapan apabila pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya tetap berpegang teguh pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 yang mempunyai 3 prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas dan value for money.

Pemerintah Kabupaten Ngawi merupakan salah satu Kabupaten di wilayah eks Karesidenan Madiun yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun dalam pelaksanaannya masih banyak keterbatasan maupun kekurangan yang dialami. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi muara penerapan anggaran berbasis kinerja masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, sehingga Kabupaten Ngawi masih termasuk dalam kelompok daerah kecil/miskin.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana kondisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi sebelum penerapan Anggaran Berbasis Kinerja?
  2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Ngawi Tahun 2010?

 

C. Tujuan Penelitian

  1. Mengetahui penerapan anggaran berbasis kinerja pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi Tahun 2010.
  2. Mengetahui kondisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi sebelum penerapan Anggaran Berbasis Kinerja.
  3. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Ngawi Tahun 2010.

 

D. Kesimpulan Skripsi

1. Kondisi pengelolaan anggaran di Kabupaten Ngawi sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja yang mengambil data pada tahun 2003 dan 2004 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi masih menggunakan sistem pengelolaan anggaran tradisional yang disusun secara inkremental. Proses penyusunan anggaran dilakukan dengan mengacu pada anggaran tahun sebelumnya bukan pada kebutuhan riil dan tuntutan kepentingan masyarakat, sehingga program maupun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak mengalami perubahan mendasar seiring perkembangan tuntutan masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan anggaran berbasis di Kabupaten Ngawi Tahun 2010 terdiri dari kendala internal yang berasal dari dalam Pemerintah Daerah dan kendala eksternal yang berasal dari luar Pemerintah Daerah. Kendala internal yang dihadapi meliputi : belum semua SKPD memiliki SPM dan SOP sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, kemampuan dan pengetahuan pegawai yang masih terbatas, evaluasi tolok ukur belum optimal, belum adanya sistem reward and punishment (penghargaan dan sanksi) bagi instansi maupun pegawai dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja, serta terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ngawi. Sedangkan kendala eksternal yang dialami meliputi: adanya ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, waktu penetapan plafon anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat beserta juklak dan juknisnya tidak sinkron dengan waktu penetapan anggaran di daerah, penetapan anggaran tergantung pada hasil pembahasan legislatif (DPRD).