Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Kajian Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Ngawi Selama Era Otonomi Daerah

Judul Skripsi : Kajian Derajat Otonomi  Fiskal Kabupaten Ngawi Selama Era Otonomi Daerah

A. Latar Belakang Masalah

Adanya financial follows function terlihat dengan jelas pada perilaku makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, di mana sebelumnya APBD tingkat II berasal dari pusat, propinsi, dan porsi kewenangan pusat dan propinsi yang sangat besar dibandingkan kewenangan tingkat II. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Ngawi pada khususnya di samping itu daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil topik dengan judul : “Kajian Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Ngawi Selama Era Otonomi Daerah”.

 

B. Perumusan Masalah

  1. Sejauhmana derajat otonomi fiskal atau kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Ngawi selama otonomi daerah?
  2. Bagaimana perkembangan derajat otonomi fiskal pemerintah Kabupaten Ngawi dari Tahun 2005-2009?

 

C. Tujuan Penelitian

  1. Dapat memberikan gambaran sejauhmana derajat otonomi fiskal atau kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Ngawi selama otonomi daerah.
  2. Memberikan gambaran perkembangan derajat otonomi fiskal atau kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Ngawi selama Tahun 2005-2009.

 

D. Kesimpulan

1. Rasio antara PAD terhadap Total Penerimaan Daerah atau DOF di Kabupaten Ngawi rata-rata dalam kurun waktu 2005-2009 dikategorikan sangat kurang (0.00-10.00%), yang menerangkan bahwa kemampuan keuangan daerah tidak semakin baik, atau dengan kata lain pemerintah belum mandiri dalam menjalankan otonomi daerah dan masih bergantung subsidi/bantuan dari pusat. Hal ini juga terjadi pada daerah otonom lainya yang salah satu penyebabnya adalah terdapat ketimpangan antara pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan dari pusat.

2. Keseluruhan rata-rata perkembangan Derajat Otonomi Fiskal di Kabupaten Ngawi dari tahun 2005-2009 adalah 92,16%. Yang artinya perkembangan Derajat Otonomi Fiskal periode 2005-2009 berfluktuatif dengan kecenderungan semakin meningkat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peranan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah masih sangat rendah, rendahnya PAD yang pada ahirnya menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat, dengan demikian masih rendahnya tingkat kemandirian pemerintah Kabupaten Ngawi dalam berotonomi.

 

E. Saran Skripsi

1. Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan penerimaan yang berasal dari transfer pusat.

2. Pemerintah daerah tetap perlu lebih memperbesar porsi belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Dengan perkembangan proporsi alokasi belanja modal yang semakin baik pada anggaran pengeluaran Kabupaten Ngawi, maka akan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan otonomi fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal.

3. Daerah dengan derajat otonomi rendah seperti Kabupaten Ngawi perlu meningkatkan derajat otonomi fiskal karena peningkatan derajat otonomi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan Pemerintah dengan derajat otonomi fiskal tinggi sebaiknya justru lebih berfokus untuk melakukan kebijakan efisiensi dan efektifitas pada anggaran