Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Implementasi Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Masalah Sumber Daya Alam Hayati dalam Undang-Undang

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 sebagai landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekositemnya secara tegas menyatakan bahwa terhadap tindakan atau perbuatan tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Ternyata ancam pidana yang berat berupa pidana badan dan denda yang terdapat dalam UU No.5 tahun 1990, faktual belum signifikan memberikan perlindungan terhadap keutuhan kawasan konservasi dan menimbulkan efek jera terhadap para pelaku kejahatan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selanjutnya disingkat dengan KSDAH&E khususnya terhadap perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan KSAKPA, yang dikelola oleh Balai KSDA Kalbar. Gambaran keterpurukan penegakan hukum di bidang KSDAH&E menunjukan adanya sesuatu yangharus dibenahi pada penegakan hukum secara luas.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, perumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut adalah :

  1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat?
  2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam mengatasi perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat?
  3. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat dalam mengatasi perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di Kalimantan Barat?

Landasan Teori

  • Implementasi

Implementasi mempunyai penekanan yang sama dengan arti kebijakan yaitu, suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang ada setelah sebelumnya ada pilihan keputusan dari berbagai alternatif yang ada.

  • Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Sumber daya alam hayati Indonesia sebagian besar terdiri dari hutan. Menurut Koenadi Hardjasoemantri, hutan bagi manusia mempunyai dua fungsi pokok, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis

  • Dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak menyebutkan istilah kawasan konservasi secara khusus, tetapi menggunakan istilah KSA (Kawasan Suaka Alam, Pasal 1 angka 9) dan KPA (Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 1 angka 13).

Metode Penelitian

Dalam Tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau non-doktrinal (sosiologis), menggunakan konsep hukum yang kelima, yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tanpak dalam interaksi mereka.

Sifat penelitiannya adalah Deskriptif, bentuknya termasuk dalam penelitian Diagnostik. Untuk menentukan responden digunakan teknik non-probability sampling Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah wawancara dan studi dokumentasi

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, saat ini sudah berjalan, namun belum maksimal. Implementasi dari UU No.5/1990 tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk kegiatan yaitu :

  • Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan.
  • Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, dilaksanakan melalui kegiatan
  • Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, dilaksanakan melalui kegiatan

Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam mengatasi perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat.

Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Dalam Menanggulangi Perbuatan Yang Dapat Mengakibatkan Perubahan Terhadap Keutuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Incoming search terms: