Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Latar Belakang Masalah Pengelolaan Zakat

Zakat profesi merupakan hal baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga masih terdapat keraguan dalam hal hukum kewajibannya. Untuk itu diperlukan pembahasan yang dapat memberi pemahaman kepada masyarakat akan urgensi zakat, terutama zakat profesi sebagai ibadah yang bernuansa sosial ekonomi. Zakat profesi paling relatif mudah pengelolaannya, karena penghasilan dari masing-masing pekerja dapat dipantau oleh pimpinan yang bersangkutan, sehingga dapat diketahui siapa yang sudah terkena kewajiban zakat dan siapa yang belum; siapa yang mau mengeluarkan zakat dan siapa yang tidak mau. Bagi yang tidak mau, pimpinan dapat pula menerapkan sanksi berupa sanksi administrasi, yang umumnya sudah dimiliki oleh setiap instansi/perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun tesis dengan judul: “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Profesi di Kabupaten Sukoharjo).

Perumusan Masalah

Mengapa Pelaksanaan penerimaan Zakat Profesi di Kabupaten Sukoharjo belum berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat?

Landasan Teori

  1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public pollicy process) sekaligus studi yang sangat krusial. Bersifat krusial karenan bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan dengan baik, demikian pula sebaliknya bagaimanapun baiknya sebuah persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik, maka tujuan kebijakan tidak akan dapat diwujudkan.

  1. Teori Bekerjanya Hukum
  2. Hukum sebagai idealisme memiliki hubungan yang erat dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakatnya ke dalam bentuk yang konkrit, berupa pembagian atau pengolahan sumber-sumber daya kepada masyarakatnya. Hal demikian itu berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat atau negara yang berorientasi kesejahteraan dan kemakmuran. Hakikat dari pengertian hukum sebagai suatu sistem norma, maka sistem hukum itu merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat Sosiologis (non doktrinal), karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukoharjo.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi guna mendapatkan data primer dan sekunder. Analisis datanya menggunakan metode Kualitatif.

Kesimpulan

  1. Komponen Struktur hukum, bahwa pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukoharjo bersifat pasif. Menunggu kesadaran Muzakki menyalurkan zakatnya, sehingga kalangan profesional dalam menyalurkan zakat (profesi) ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukoharjo belum dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999,
  2. Komponen Subtansi hukum berupa materi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur zakat profesi belum dapat dilaksanakan secara efektif. Karena Undangundang tersebut belum disosialisasikan kepada masyarakat (muslim) dan Undang-undang ini hanya merupakan himbauan moral, bukan sebagai ketentuan legal formal yang mengikat warga negara. Dikarenakan tidak ada pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi bagi Muzakki yang tidak mau membayar zakat, yang ada hanyalah pasal yang menjelaskan sanksi bagi pengelola zakat (Amil) yang tidak profesional, bukan sanksi terhadap yang enggan menunaikan zakat.
  3. Komponen Kultur ditunjukkan bahwa adanya kecenderungan masyarakat dari kalangan profesional (muzakki) belum menyadari tentang kewajiban seorang muslim untuk menunaikan zakat, serta kebiasaan menyalurkanzakatnya secara langsung bukan kepada Pemerintah dalam hal ini Badan Amil Zakat, dikarenakan pemahaman dengan menyalurkan secara individu afdhal.