Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu’afa

Latar Belakang Masalah Pengelolaan Zakat Di Suatu Lembaga

Senada dengan kondisi perzakatan dalam skala nasional, pengelolaan zakat di Kota Magelangpun masih belum sesuai harapan. Berdasarkan data tahun 2008, potensi zakat di Kota Magelang mencapai Rp 7 milyar dan untuk tahun 2009 sekitar Rp 9 milyar. Sedangkan dana zakat yang berhasil diserap oleh LKI-DKD Magelang pada tahun 2008 sekitar Rp. 725 juta atau hanya sekitar 10 %, dan untuk tahun 2009 mencapai hampir Rp 1 milyar atau sekitar 11,1 %.20 Sementara lembaga pengelola zakat yang lain di Kota Magelang, dalam hal ini Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Magelang hanya berhasil menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) sebesar Rp 27 juta atau 0,385%.

Gambaran data tersebut diatas, membuktikan betapa sangat dibutuhkan langkah-langkah yang tepat dan terpadu dalam rangka meningkatkan angka perolehan pengumpulan dana zakat, baik yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesadaran para wajib zakat untuk membayar zakat, penyempurnaan sistem jaringan dalam pengelolaan oleh berbagai elemen pengelola dana zakat, penyempurnaan materi perundangan-undangan zakat maupun peranan yang seharusnya dimainkan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki kultur yang ada dalam masyarakat.

 

Perumusan Masalah.

  1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat di Kota Magelang?
  2. Mengapa implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu’afa (LKI-DKD) Magelang belum optimal?
  3. Apa solusi yang dapat dilakukan agar pengelolaan zakat di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu’afa (LKI-DKD) Magelang dapat lebih optimal?

Landasan Teori

Pada bagian ini penulis akan menguraikan landasan normatif mengenai variabel-variabel yang termuat dalam judul tesis, yaitu meliputi implementasi produk legislasi, teori bekerjanya hukum, zakat dan derivatifnya (infak, sodaqoh, wakaf), amil zakat, serta lembaga amil zakat.

  1. Implementasi Produk Legislasi .

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata ” Implementasi ” artinya “pelaksanaan, penerapan”. Pengertian implementasi adalah sebagai proses yang melibatkan sejumlah sumber – sumber yang di dalamnya termasuk manusia, dana, kemajuan, organisasi, baik oleh pemerintah maupun swasta.

  1. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik .Sedangkan menurut istilah fiqh, zakat didefinisikan sebagai “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Alloh diserahkan kepada orang-orang yang berhak” .

Metodelogi Penelitian

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Nomor D-291 Tahun 2000.

Dalam masa usia sepuluh tahun undang-undang tersebut, telah banyak lembaga pengelola zakat yang menjadikannya sebagai payung hukum maupun pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Salah satu lembaga pengelola zakat tersebut adalah Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu’afa ( LKI-DKD ) Magelang.

Kesimpulan

  1. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kota Magelang belum optimal.
  2. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat belum optimal dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu: pertama faktor hukum, dimana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tidak memiliki daya paksa/ sanksi/ ijbari kepada para muzakki yang melalaikan kewajiban membayar zakat, kedua: faktor penegak hukum yang terdiri dari Pemerintah Kota Magelang, Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Departemen Agama Kota Magelang dan Badan Amil Zakat Kota Magelang belum melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Solusi yang dapat dilakukan adalah : mengusulkan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat agar memuat pasal-pasal yang mengandung unsur paksa atau ijbari disertai sanksi kepada para wajib zakat yang melalaikan kewajiban membayar zakat, mengaktifkan kembali fungsi Pemerintah Kota Magelang dan Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada Kantor Departemen Agama Kota Magelang sebagai aparat pembimbing lembaga pengelola zakat serta meningkatkan kinerja Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu’afa (LKI-DKD) Magelang, meningkatkan sarana dan fasilitas dengan menambah jumlah tenaga pada bagian penghimpunan dana zakat Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu’afa (LKI-DKD) Magelang menjadi paling sedikit 10 orang, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Magelang dalam melaksanakan kewajiban zakat dengan meningkatkan sosialisasi zakat secara lebih efektif, dan mengkondisikan lingkungan masyarakat muslim Kota Magelang agar kondusif dalam pemberlakuan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang zakat dengan meningkatkan budaya zakat.