Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Retribusi Ijin Gangguan

Latar Belakang Masalah Retribusi Ijin Gangguan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) tentang Retribusi Daearah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, ijin gangguan ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi perijinan tertentu. Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin, disamping merupakan sumber pendapatan daerah.

Kabupaten Karanganyar sampai dengan penelitian ini dilaksanakan masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 untuk mengatur masalah Retribusi Ijin Gangguan. Retribusi Ijin Gangguan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah masuk pada penggolongan Retribusi Perijinan Tertentu, sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah yang muncul sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, secara material penting untuk meneliti efektifitas implementasi Peraturan Daerah tersebut selama era otonomi daerah ini, sebab Peraturan Daerah tersebut masih berlaku.

 

Perumusan Masalah

  1. Apakah pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Gangguan telah sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab?
  2. Mengapa tidak semua permohonan Retribusi Ijin Gangguan di Kabupaten Karanganyar mendapatkan persetujuan dan surat kepemilikan ijin usaha?

 

Tinjauan Pustaka

Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia sejak merdeka pada tahun 1945 telah mengalami berkali-kali pergantian formulasi Undang-Undang, hal tersebut disebabkan perbedaan sudut pandang dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

  1. Kebijakan Publik dalam Pemerintahan Daerah

Definisi tentang kebijakan (policy) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut konsep demokrasi modern kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat.

  1. Teori Implementasi dan Bekerjanya Hukum

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones, implementasi diartikan sebagai ”getting the job done” dan ”doing it”.

  1. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Terdapat prinsip-prinsip yang penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu:

  1. Prinsip otonomi seluas-luasnya
  2. Prinsip otonomi nyata
  3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

 

Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal/ sosiologis, dengan konsep hukum yang dipakai adalah konsep hukum yang ke lima yaitu hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial yang tampak sebagai interaksi antar mereka sehingga menggunakan metode kualitatif.

Bantuk penelitian yang digunakan adalah evaluatif, karena peneliti ingin mengevaluasi program yang sedang berjalan.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi.

 

Kesimpulan

  1. Apabila ditinjau dari aspek substansi Perda Nomor 4 Tahun 2007 sudah bisa dikatakan sesuai dengan asas otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, hal ini terlihat dari substansi atau muatan dari perda tersebut yang baik dan menguntungkan bagi semua pihak. Tetapi ditinjau dari aspek struktur, Perda tentang Retribusi Ijin Gangguan ini dapat dikatakan belum sesuai dengan asas otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini terlihat dari masih adanya sebagian kecil masyarakat yang keberatan mengenai biaya yang dibebankan dalam pungutan retribusi, hal ini menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat Kabupaten Karanganyar. Aspek budaya masyarakat dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana masyarakat telah merasa puas atas pelayanan yang diberikan dan sebagian masyarakat juga merasa pembangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar semakin berkembang.
  2. Secara substansi penyebab permohonan perijinan gangguan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karanganyar tidak mendapatkan persetujuan adalah karena adanya bahan pertimbangan dalam pengelolaan pengembangan wilayah yang tertuang dalam Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar. Perda ini telah disesuaikan dengan kondisi pembangunan wilayah Kabupaten Karanganyar, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan potensi daerah masing-masing di Kabupaten Karanganyar. Dari aspek struktur, hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh ketidak sesuaian tempat usaha dengan potensi pembangunan/ Perda Nomor 2 Tahun 1999 Kabupaten Karanganyar, tetapi juga terdapat pemohon yang tidak menyelesaikan/ melanjutkan permohonan ijinnya sampai berakhirnya jangka waktu penyelesaian ijin. Sedangkan dari aspek budaya masyarakat, permohonan ijin gangguan tidak mendapatkan persetujuan dipengaruhi oleh tiga faktor. Selain ketidak sesuaian tempat usaha dengan potensi pembangunan/ Perda Nomor 2 Tahun 1999 Kabupaten Karanganyar dan ketidak disiplinan masyarakat, terdapat juga keterbatasan masyarakat dalam hal keuangan sebagai penyebab gagalnya tempat usaha dalam mendapatkan ijin.