Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Implementasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer

Masalah Pengangkatan Tenaga Honorer

Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan termasuk Kepala Sekolah seharusnya mengetahui dan mengerti perihal peraturan pemerintah dimaksud. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kepala Sekolah yang menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah dan Peraturan Pemerintah.yang sudah diuraikan diatas jelas dilarang untuk mengangkat tenaga honorer tetapi kenyataan di lapangan justru melakukan  pengangkatan tenaga honorer paling banyak.

Seperti diketahui bahwa Kepala Sekolah merupakan pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah karena memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi Kepala Sekolah tidak berhak untuk mengangkat atau memberhentikan seorang Pegawai. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan yang mempunyai wewenang langsung untuk melarang kepala sekolah dalam hal mengangkat dan memberhentikan tenaga honorer seolah-olah tutup mata akan masalah ini. Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis ingin menganalisis kenapa fenomena tersebut bisa terjadi dengan melakukan penelitian atas kebijakan tersebut di Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan.

Perumusan Masalah

  1. Apakah pengangkatan Tenaga Honorer telah memenuhi aspek kepatuhan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 di Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan?
  2. Faktor apakah yang berpengaruh terhadap aspek kepatuhan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 di Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan?

Landasan Teori Kebijakan Publik

  1. Kebijakan Publik

Menurut Santoso (2003:19) Kebijakan publik adalah sebuah proses kebijakan sebuah proses yang multilinear dan kompleks.

  1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Anderson (1979:68) Implementasi kebijakan membahas berbagai aspek. Ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam studi implementasi kebijakan yaitu : (1) siapa yang mengimplemantasikan, (2) hakekat dari proses administrasi (3) kepatuhan dan (4) dampak dari pelaksanaa kebijakan.

  1. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Adapun ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer, meliputi :

  1. Perencanaan dan Persiapan
  2. Seleksi Administrasi
  3. Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS
  4. Pengawasan dan Pengendalian
  5. Evaluasi

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Magetan. Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder.

Tenik pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi.

Adapun teknik pemeriksaan pengabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Sedangkan teknik analisis data adalah analisis interaktif.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengangkatan tenaga honorer yang mempunyai Surat Keputusan Bupati menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan. Sedangkan pengelolaan tenaga honorer Non Surat Keputusan Bupati (Surat Keputusan Kepala Sekolah) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bisa diketahui dari semakin banyaknya jumlah tenaga honorer yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dan proses pengangkatan tenaga honorer Non Surat Keputusan Bupati tetap dilakukan sampai dengan sekarang.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan subtansi kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS pada Pasal 8. Sebagian besar Kepala Sekolah tetap melakukan pengangkatan tenaga honorer Non Surat Keputusan Bupati dikarenakan mereka belum sepenuhnya memahami standar dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mereka cenderung resistensi (menolak) terhadap kebijakan yang berlaku. Selain itu, tujuan mereka mengangkat tenaga honorer adalah untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah yang mereka pimpin.

Hal ini tetap dilakukan sampai dengan sekarang dikarenakan kurang optimalnya kegiatan sosialiasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mengenai kebijakan tersebut diatas. Kurang optimalnya Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan sosialisasi dikarenakan kurangnya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.