Hubungi Kami di WA 08-951-951-3333

Implementasi Kebijakan Pelembagaan Mediasi Dalam Proses Peradilan

Implementasi Kebijakan Pelembagaan Mediasi Dalam Proses Peradilan Melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008

Latar Belakang Peraturan Mahkamah Agung  Tentang Perlembagaan Mediasi

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah serta menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) yang berperkara. Pemberdayaan lembaga damai telah diatur pula dalam SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBG). Yang terakhir adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003, dimana Mahkamah Agung memerintahkan agar semua Hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian.

Namun demikian, dengan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat dan melemahnya pengaruh lembaga-lembaga tradisional, anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak lain sering mencari keadilan ke lembaga peradilan resmi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun  2008 dengan judul Implementasi Kebijakan Pelembagaan Mediasi Dalam Proses Peradilan Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (studi kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro).

Perumusan Masalah

  1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pelembagaan mediasi dalam proses peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro ?
  2. Mengapa implementasi kebijakan pelembagaan mediasi dalam proses peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berhasil ?

Landasan Teori

  1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process) sekaligus studi yang sangat krusial.

  1. Politik Hukum Kebijakan Mediasi

Berdasarkan uraian tersebut maka politik hukum yang menjadi latar belakang adanya Proses Mediasi adalah sebagai berikut : (1) Mempercepat Proses Penyelesaian Sengketa, (2) Menekan Biaya, (3) Putusan Pengadilan Tidak Menyelesaikan Masalah, (4) Pengadilan Kurang Tanggap (unresponsive), (5). Kemampuan Para Hakim Bersifat “Generalis”

Metode Penelitian

  1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum non-doktrinal, sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang deskriptif kualitatif yakni penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin dengan mendiskripsikan pelaksanaan pelembagaan mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Bojonegoro.
  2. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis secara induktif.
  3. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi.

Kesimpulan

  1. Implementasi Peraturan Makamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketamelalui lembaga mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro, yaitu penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bojonegoro dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebanyak 75 perkara yang kesemuanya telah dilakukan melalui proses mediasi, namun hanya 3 perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi, yaitu perkara nomor: 7/ Pdt.G/ 2007/ PN.BJN, nomor: 15/ Pdt.G/ 2008/ PN.BJN dan nomor: 28/ Pdt.G/ 2008/ PN.BJN.
  2. Faktor Penyebab Ketidak-berhasilan Pelembagaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, yaitu:
    • Dari Komponen Struktur Hukum.
    • Dari Komponen Kultur Hukum.
  3. Persengketaan yang diajukan ke pengadilan rata-rata sudah pernah dimusyawarahkan dengan bantuan Kepala Desa, oleh karena di desa tidak dapat diselesaikan maka para pihak berusaha menyelesaikannya lewat jalur pengadilan.
  4. Kurangnya sosialisasi mengenai tugas dan fungsi lembaga mediasi, sehingga masyarakat belum tahu banyak peran lembaga mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang memiliki kekuatan hukum.