Implementasi Kebijakan Pajak Hotel Efektif untuk Peningkatkan PAD

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel efektif untuk peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Latar Belakang Masalah Kebijakan Pemerintah Tentang Pajak

Hal ini berlaku pula untuk Kabupaten Karanganyar yang dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan sumber dana yang digali dari masyarakat itu sangat terbatas jumlahnya dan harus digunakan secara efisien. Untuk mencukupi kebutuhan rutin supaya penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan rencana pembangunan dapat tercapai, maka diperlukan pengelolaan dan pendayagunaan pendapatan daerahnya. Serta dibutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk mendukung peningkatan PAD tersebut, yang dalam hal ini salah satu upaya Kabupaten Karanganyar adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2001 yang mengatur tentang pajak hotel. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2001 ini dikeluarkan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel sebagai konsekuensi dari adanya otonomi daerah.

Berdasarkan fenomena diatas, telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan pajak daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perumusan Masalah

  1. Apakah implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel efektif untuk peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
  2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel untuk peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Landasan  Teori Kebijakan Publik

  1. Kebijakan Publik

Menurut Heinz Eulau, Kebijakan Publik adalah keputusan tetap yang bercirikan dengan adanya konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) pada tingkah laku pembuat keputusan dan mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

  1. Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut :

  1. Penyusunan Agenda
  2. Formulasi kebijakan
  3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan
  4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan
  1. Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan daerah sebagai sebagian intergal dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatan kesejahteraan daerah menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, kolusi dan nepotisme

  1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini juga termasuk rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal dengan pendekatan interaksional menggunakan analisis kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan mengambil lokasi penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis adalah dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif.

Kesimpulan

  1. Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pajak hotel telah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut efektif untuk diterapkan. Keefektifan implementasi tersebut dilihat dari penerapan substansi hukum dalam hal ini Peraturan daerah Nomor 20 tahun 2001, struktur hukum yang meliputi penegak hukum serta sarana dan prasarana, dan penerapan budaya hukum yang didalamnya meliputi realisasi penerimaan pendapatan dari pajak hotel dari target yang ditentukan.
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dari hasil penelitian menunjukkan hubungan yang sangat erat sebagai faktor penentu efektifnya implementasi tersebut tercapai.

Incoming search terms: